IMPLEMENTATION OF STREET VENDOR RELOCATION POLICY IN ANYAR MARKET, IN TANGERANG CITY, INDONESIA

Nyimas Latifah Letty Aziz, Ir. Leksono P. Subanu, MURP, Ph.D

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sektor informal di daerah perkotaan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Pertumbuhan ini berhubungan dengan penurunan kapabilitas sektor-sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja di kota. Kondisi ini disebabkan oleh adanya perpindahan arus penduduk dari desa ke kota dimana pertumbuhan jumlah tenaga kerja lebih cepat daripada jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Akibatnya, terjadi pengangguran khususnya bagi tenaga kerja yang masih muda dan berpendidikan di perkotaan. Sektor-sektor informal menempati tempat-tempat strategis di daerah-daerah perkotaan dengan jumlah pertumbuhannya yang tidak terkontrol. Dengan demikian, kondisi ini kemudian dipertimbangkan mengundang banyak persoalan bagi ruang-ruang perkotaan. Menyadari hal ini, akhirnya mendorong pemerintah kota untuk mengadopsi kebijakan dengan mengeluarkan kebijakan relokasi. Kebijakan ini berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 18/2000 mengenai Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu apakah implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Anyar telah berjalan dengan efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Dengan demikian, hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Penelitian ini dimulai dengan survei melalui penyebaran kuisioner kepada para pedagang kaki lima yang telah direlokasi. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan melakukan wawancara dengan sejumlah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan proses relokasi. Analisa efektivitas kebijakan relokasi dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran dari beberapa teori dalam rangka untuk mengetahui sikap para pelaksana, komunikasi antara petugas dan pedagang kaki lima, ketersediaan sumber daya, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap dari target grup. Selanjutnya, efektivitas kebijakan relokasi dapat dianalisa melalui hasil pencapaian tujuan dan tingkat kepuasan dari target grup. Penelitian ini juga menggunakan teknik dan sumber dengan metode triangulasi dalam rangka untuk mendapatkan validitas, reliabilitas, dan objektivitas data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei, kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Lebih lanjut, hasilnya menunjukkan bahwa pencapaian tujuan dalam rangka menciptakan kawasan bebas dari pedagang kaki lima, mengubah status illegal para pedagang kaki lima menjadi status legal, dan meningkatkan pendapatan pemerintah kota tidak tercapai. Dengan demikian, implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Sebaliknya, tingkat kepuasaan dari target grup dapat tercapai melalui ketersediaan fasilitas, jaminan keamanan, dan pelayanan pembuangan sampah. Sementara, disana juga terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi proses pelaksanaan. Faktor-faktor tersebut adalah sikap pelaksana, komunikasi, sumber daya, dan tingkat kepatuhan serta daya tanggap dari target grup. Secara keseluruhan, sikap pelaksana sesuai dengan prosedur yang dilakukan. Para pelaksana memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai program yang dilaksanakan. Mereka juga konsisten dalam menjalankan peraturan, dan mereka juga bekerjasama dengan para pedagang kaki lima. Sementara di dalam proses komunikasi, ada dua tahapan yang telah berjalan: program sosialisasi dan program penertiban. Sebelum para petugas melaksanakan proses sosialisasi, mereka telah berkoordinasi dengan beberapa institusi yang terkait. Mereka juga telah berkoordinasi dengan target grup. Dengan demikian, berdasarkan kedua faktor tersebut, implementasi kebijakan relokasi menjadi efektif. Namun, ketersediaan sumber daya dalam rangka untuk melaksanakan kebijakan relokasi tidak cukup untuk mendukung proses pelaksanaannya. Jumlah petugas tidak cukup jika dibandingkan dengan jumlah pedagang kaki lima. Sementara kendaraan operasional hanya digunakan untuk program penertiban saja. Di samping itu, pemerintah kota tidak meyediakan anggaran khusus dalam rangka melaksanakan program relokasi. Selanjutnya, meski para pedagang kaki lima memahami program, dan memiliki kesadaran untuk pindah, tetapi hanya beberapa dari mereka yang mau pindah ke tempat baru. Dengan demikian implementasi kebijakan relokasi menjadi tidak efektif. Efektivitas implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima dapat tercapai ketika hasil kebijakan relokasi pedagang kaki lima memiliki kesesuaian dengan tujuan dari implementasi kebijakan. Namun, disini ada keterlibatan pihak lain dalam proses implementasi. Pihak tersebut adalah PT. Propertia Century Raya (PT. PCR) sebagai pemilik dan pengembang dari lokasi baru tersebut. Dengan demikian, disana ada beberapa kepentingan yang berasal dari PT. PCR dalam rangka untuk mendapatkan banyak keuntungan dalam proses pelaksanaannya. Hal inilah yang menentukan keberhasilan dari program relokasi. Akhirnya, penting bagi pemerintah kota untuk mempersiapkan program dengan lebih baik dalam rangka untuk mendapatkan kebijakan yang efektif. Disamping itu, pemerintah kota juga harus mempromosikan lokasi baru kepada para pengunjung, memberikan arahan dan memelihara para pedagang kaki lima.

In the last few years, the informal sectors in Indonesia urban areas showed rapid growth. The growth, especially for street vendors related to the decline of the formal sectors capability in absorbing labour force in the city. It is caused by the village-city immigration where the growth of labour force is more rapid than the growth of employment opportunities. As a result, unemployment occurred mainly among young and educated people in the informal sector growth, in the city. The informal sectors occupied strategic places in urban areas with the growing number of them unsupervised. Then, it is considered to be inviting a lot of problems for urban spaces. Recognize the conditions, pushing the municipal government to adopt policies by issuing the relocation policy. The policy based on the local government regulation No. 18/2000 about the order, cleanliness, and beauty of the city. The objective of this research is to find out the implementation of street vendors relocation policy in Anyar market has been effectively implemented, then we can get a picture both positively and negatively of the implementation process. In addition, the objective is to find out the factors affect the implementation of street vendor relocation policy. Thus, the finding of this research can give a better understanding about the implementation of street vendor relocation policy. The research is begun by survey through spreading questionnaire to the street vendors who have relocated. Then, it is continued by interviewing with some actors who involved in the implementation of the relocation process. The analyzing of the relocation policy effectiveness through the framework of organizational theory in order to know the attitude of implementers, communication between officers and street vendors, available resources, and compliance and responsiveness of the target group. Then, the effectiveness of policy can be analyzed through the result of goal’s achievement, and satisfaction of the target group. The research also used the triangulation source and technique in order to get validity, reliability, and objectivity of data. The methods of this research are survey, questionnaire, interview, and desk research. Furthermore, the results show that the goal’s achievement in order to create free area of street vendors, change the illegal status of street vendors to be the legal status, and increase local government revenue does not achieve. Thus, the implementation of policy is ineffective. Conversely, the satisfaction of the target group can achieve through the facilities provided, the safety guarantee, and the waste disposal service. Meanwhile, there are some factors affect the process implementation. The factors are attitude of implementers, communication, resources, and compliance and responsiveness of the target group. Overall, the attitude of implementers appropriate to the procedure. The implementers have knowledge and understanding about the program. They also have consistency to do regulation, and they cooperate with the street vendors. In the communication process, there are two stages has conducted: socialization program and controlling program. Before socialization program, the officers have coordinated with other institutions related. They also have coordination with the target group. Thus, based on the two factors, the implementation of relocation policy is effective. However, the available resources in order to implement the policy are insufficient to support the implementation process. The number of officers is not enough if compared to the number of street vendors. Meanwhile, the operational vehicle only used in the controlling program. Besides that, the local government does not provide budget in order to implement this program. Moreover, even the street vendors understand about the program, cooperate with the officers, and have the awareness to move, but only some of them want to move to the new place. Thus, the implementation of relocation policy is ineffective. The effectiveness of implementation of street vendor relocation policy can achieve when the result of street vendor relocation policy has conformity with the goal of policy implementation. However, there is the other party involved in the implementation process. It is PT. Propertia Century Raya (PT. PCR) as an owner and developer of the new location. Thus, there are some interests derived from PT. PCR in order to get much profit in the process. It also determined the successful of the relocation program. Finally, it is necessary for local government to prepare the program well in order to get effectiveness. Besides that, the local government also has to promote the new location to the customers, give coaching and maintaining the street vendors.

Kata Kunci : policy implementation, relocation, and street vendor