PERAN UNAMET (UNITED NATIONS MISSION IN EAST TIMOR) DALAM REALISASI HAK MENENTUKAN DIRI MASYARAKAT TIMOR-TIMUR Sebuah studi dan analisa atas kontroversi unimpartiality misi PBB

ALFONSUS MARIANUS KOSAT, Usmar Salam, MIS

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Hubungan Internasional

Realisasi hak menentukan diri merupakan solusi tepat bagi konflik di Timor-Timur sejak periode kolonialisasi sampai periode integrasi dengan Indonesia. Realisasi hak menentukan diri dicapai melalui jajak pendapat yang difasilitasi UNAMET. Realisasi hak ini membawa Timor-Timur menjadi sebuah negara baru di abad millennium dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Solusi konflik melalui realisasi hak menentukan diri memiliki efek eskalasi konflik dan kontroversi unimpartiality yang dituduhkan kepada UNAMET. Kontroversi ini menjadi salah satu isu yang diperdebatkan pasca-referendum. UNAMET dituduh memihak pro-kemerdekaan dan berupaya memisahkan Timor-Timur dari Indonesia. Fakta yang tak dapat dinegasi adalah bahwa kehadiran UNAMET memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Timor-Timur dalam sebuah situasi konflik. Timor-Timur menjadi arena pertarungan politik Internasional. Pertarungan politik tersebut melibatkan tiga aktor utama yakni PBB, Portugal dan Indonesia. Masing-masing pihak menggunakan ragam instrumen untuk menegakkan baik dominasi maupun hegemoni politik. Upaya memperkuat dominasi politik di Timor-Timur oleh Portugal dan Indonesia tidak menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. PBB hadir dengan sebuah hegemoni politik dan berhasil memenuhi kebutuhan akan perdamaian di wilayah itu. Pada tataran ini, ragam norma termasuk HAM dan prinsip keadilan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan misi yakni realisasi hak menentukan diri bagi masyarakat Timor-Timur. Penciptaan hegemoni politik ini menimbulkan efek eskalasi konflik oleh pihak yang gagal menegakkan dominasi politiknya. UNAMET dengan aplikasi tugas yang jelas berhasil merealisasikan misi PBB secara impartial. Keberpihakan UNAMET diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan perlindungan bukan dalam upaya merealisasikan ideologi tertentu.

The right of self-determination’s realization is considered as a perfect solution to East Timor’s conflict since colonialization until integration to Indonesia periods. The application of the right of self-determination was reached through popular consultation which was held by UNAMET. The realization of the right of self-determination led Timor-Timur to be a new nation, Republic Democratic of Timor Leste in the millennium era. This solution affected conflict escalation and unimpartiality controvertion to UNAMET. The UNAMET’s unimpartiality was became the most debated issue in Indonesia. UNAMET was considered take a part and help the people of pro-independence. UNAMET was considered as an official team of UN who try to force Indonesia out of Timor and lead East Timor to be a new nation. Besides, there was a fact that the existence of UNAMET fulfilled the basic needs of East Timor people, peace and security. East Timor can be cited as a field for international political conflict. This political conflict involved three parties, United Nations, Portugal and Indonesia. Every parties tried to use some instruments to estabilish their political hegemonic and domination. Portugal and Indonesia efforts to estabilish their political domination can’t creat peace to East Timor people. Then, UN came with the new political hegemony and success to create peace for people of East Timor. UN used some norms include human rights and justice to reach their mission, the realization of the right of self-determination. The UN political hegemony affected conflict escalation by parties who failed to construct their political domination. The UNAMET estabilished the mission successfully based on 5th May 1999 agreement and the Security Council’s resolution 1246 1999. UNAMET was impartial and bring people of East Timor to peace.

Kata Kunci : UNAMET, hak menentukan diri, HAM, keadilan, impartiality dan perdamaian