Laporkan Masalah

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM KEHUTANAN MASYARAKAT (Kajian Implementasi Pengarusutamaan Gender di Hutan Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan)

MUH. ARBAIN MAHMUD, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc

2012 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kehutanan Masyarakat (KM) merupakan wujud implementasi perubahan paradigma pembangunan Nasional. Kebijakan PUG dalam Program Kehutanan Masyarakat sejatinya bermuara pada isu global, yakni pembangunan berkelanjutan dengan tiga pilar tujuan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktek Pengarustamaan Gender dalam Program Kehutanan Masyarakat khususnya Hutan Rakyat (HR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Metoda dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan analisis gender dengan teknik analisis Longwe, yakni suatu teknik analisis yang dikembangkan sebagai metoda pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Pembahasan kebijakan PUG dilakukan dengan mendeskripsikan implementasi kebijakan PUG di bidang kehutanan pada pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten). Terkait praktek PUG di HR dan HKm, subjek yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Forest Management Unit (FMU) Wanareja Asri, Kelompok Tani Hutan (KTH) Taruna Tani dan KTH Mengger Rejo. Kebijakan PUG bidang kehutanan di tingkat daerah terdapat kesenjangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjalankan kebijakan tersebut secara baik dibanding pemerintah Kabupaten Sragen dan Kulon Progo. Praktek PUG di tingkat masyarakat akar rumput, khususnya di lokasi HR dan HKm, telah tumbuh dan berkembang di bawah naungan dan dukungan nilai-nilai sosial budaya setempat. Penerapan PUG pada kegiatan HR, yakni di FMU WARAS, secara umum telah berdimensi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol pada tahap pembangunan fisik HR dan belum tampak dimensi kesejahteraan pada tahap kelembagaan. Penerapan PUG pada kegiatan HKm, yakni KTH Taruna Tani dan KTH Mengger Rejo, secara umum telah berdimensi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol pada tahap pembangunan fisik HKm. Dimensi kesejahteraan dan kontrol belum tampak pada tahap pembangunan kelembagaan, khususnya penyusunan rencana kegiatan dan monitoring dan evaluasi. Gender Based Forest Management (GBFM) merupakan upaya alternatif rekonstruksi pengelolaan Kehutanan Masyarakat yang adil jender. Tujuan dan fungsi pengelolaan Kehutanan Masyarakat menurut GBFM adalah devosi / ibadah, ekologi, sosial dan ekonomi.

Gender Mainstreaming (GM) and Community Forestry (CM) is a form of implementation of the national development paradigm shift. GM Policy in Community Forestry Program actually lead to a global issue, the three pillars of sustainable development purposes: economic, social and environmental. This research aimed to describe the practice of gender mainstreaming in particular the Community Forestry Program especially Privately Owned Forest (POF) and Community Forest (CF). The basic method used in this research is qualitative research. The discussion conducted with gender analysis Longwe analysis technique, which is an analytical technique that was developed as a method of empowering women with the analysis of five criteria that include: welfare, access, critical awareness, participation, and control. GM policy discussions conducted by describing the implementation of gender mainstreaming in forestry policy on local government (provincial and district). GM related practices in PF and CF, subject of targeted research is the Forest Management Unit (FMU) Wanareja Asri, Farmers Group (FG) Taruna Tani and FG Mengger Rejo. GM forestry policy at the regional level there is a gap between the provincial and district governments. Government of Central Java and Yogyakarta have run the policy better than the government Sragen and Kulonprogo. GM practice at the grassroots level, particularly in the PF and CF, has grown and developed under the auspices and support of religious values and social cultures. Implementation of gender mainstreaming in PF activities is in FMU WARAS, generally have dimensions of welfare, access, critical awareness, participation, and control the physical development stage of PF and have not looked at the stage of the institutional dimension of wellness. Implementation of gender mainstreaming in the activities CF, namely FG Taruna Tani and FG Mengger Rejo, generally have dimensions of welfare, access, critical awareness, participation, and control the physical development stage CF. The dimensions of well being and control have not looked at the stage of institutional development, particularly planning and monitoring and evaluation activities. Gender Based Forest Management (GBFM) is an alternative to reconstruction efforts forestry management gender equitable society. The purpose and function of community forestry management by GBFM is devotion/worship, ecological, social and economic.

Kata Kunci : Pengarusutamaan Gender, Kehutanan Masyarakat, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Ekofeminisme


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.