ANALISIS TAX GAP ANTARA REALISASI PENERIMAAN PAJAK DENGAN POTENSI PAJAK DARI BELANJA APBD: STUDI KASUS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010

Ambar Arum Ari Mulyo, Dr. Poppy Ismalina, M.Ec.

2012 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Seiring dengan menurunnya peran ekspor sumber daya alam terhadap penerimaan negara, peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara menjadi sangat penting. Namun demikian, meningkatnya penerimaan pajak tidak mencerminkan kinerja perpajakan sesungguhnya. Salah satu ukuran kinerja perpajakan yang akurat adalah tax gap yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi penerimaan pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu sumber pembiayaan belanja daerah, di mana 20 persen dari penerimaan PPh Pasal 21 dibagikan ke Pemerintah Daerah dalam bentuk dana perimbangan. Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2011 telah menghitung tax gap atas dana APBD di KPP Pratama Yogyakarta sebesar Rp185,7 milyar, ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi penerimaan yang belum berhasil direalisasikan oleh KPP Pratama Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estimasi jumlah tax gap PPh Pasal 21 atas belanja APBD Pemerintah Provinsi DIY Tahun 2010, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tax gap, menganalisis alternatif solusi untuk mengurangi tax gap, dan menganalisis alternatif mekanisme yang tepat atas pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh bendahara pengeluaran. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menghitung jumlah tax gap dan uji beda rata-rata, serta pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis hasil wawancara mendalam. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 SKPD, di mana 11 SKPD diambil sebagai sampel dengan metode purposive sampling yang dibagi menjadi tiga strata, yaitu strata besar, menengah, dan kecil. Berdasarkan hasil analisis, diketahui estimasi jumlah tax gap PPh Pasal 21 sebesar Rp1.829.996.188. Dari hasil uji beda rata-rata diketahui ada perbedaan rata-rata tax gap di antara ketiga strata. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tax gap PPh Pasal 21 adalah tingkat kepatuhan bendahara pengeluaran masih kurang, metode penghitungan potensi pajak yang belum menggambarkan tax gap sebenarnya, tata cara pengisian formulir SPT yang rumit, kurangnya pengawasan dan pengujian terhadap kepatuhan bendahara pengeluaran, dan metode sosialisasi yang kurang efektif. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tax gap PPh Pasal 21 adalah perbaikan peraturan, adanya metode penghitungan potensi pajak yang standar, perbaikan metode sosialisasi dan peningkatan pelayanan, peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan, serta perbaikan mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dilakukan dengan penyederhanaan batasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, formulir laporan SPT Masa PPh Pasal 21, serta adanya aplikasi yang dapat menjadi penghubung antara aplikasi KPPN/DPPKA dengan aplikasi e- SPT PPh Pasal 21.

Along with the decrease of natural resource export toward the state revenue, the role of tax as one source of revenue for the country becomes very important. However, the increase of tax revenue does not exactly reflect the actual performance of tax. One of tax performance measurement which is accurate is tax gap that is the difference between the potential of revenue and its realization. Income tax article 21, is one of sources of local expense financing, of which 20% from the income tax in article 21 will be distributed to local government in the form of proportionality fund. Directorate General of Taxes in 2011 had calculated tax gap over APBD in KPP Pratama Yogyakarta as to Rp185.7 billion. It shows that there are many potentials of revenue that have not been realized by KPP Pratama Yogyakarta. This research aims at finding out the estimation of the number of income tax gap based on article 21 over APBD of DIY Provincial Government in 2010, finding out the factors causing tax gap, analyzing the alternative solution to reduce tax gap, and analyzing an alternative appropriate mechanism over the tax cutting, payment, and reporting by expenditure treasurer. This research uses quantitative approach by calculating the number of tax gap and one-way Anova analysis, as well as qualitative approach by analyzing of in depth-interview result. The population of this research is 29 SKPD, which is 11 SKPD were taken as sample with purposive sampling method that was divided into three stratification, those are big, medium, and small. Based on the research, it is found that the number of income tax gap in article 21 is Rp1,829,996,188. From the result of one-way Anova analysis, it is found the difference of average tax gap among three strata. Factors causing income tax gap as in article 21 is the expenditure treasurer has lack of compliance level, the method of calculating tax potential which does not described the actual tax gap, the complex procedures of filling the SPT form, lack of supervisory and testing toward the compliance level of the treasurer, and the socialization method which is less effective. The efforts conducted to reduce the tax gap of income tax as in article 21 are by revising the regulation, standard calculating method of tax potential, revising the socialization method and developing the service quality, also by improving supervisory function, regulation, calculating mechanism, the tax payment, and tax reporting which are conducted by simplifying the tax subject limit, tax object, tax application base, SPT periodic PPh article 21 reporting form, as well as applications which can bridge the application of KPPN/DPPKA with the application of income tax article 21.

Kata Kunci : Kinerja perpajakan, Tax gap, Pajak Penghasilan Pasal 21, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah