TINJAUAN KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKKANNYA DI KOTA PADANG

Megya Lidra Mufti, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.H,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui pelaksananaan kode etik notaris terhadap jabatan notaris di Kota Padang, mengetahui penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan di Kota Padang, mengetahui sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik notaris di Kota Padang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma hukum dan peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan konsep teoritis untuk selanjutnya dilihat aplikasinya dilapangan. Cara pengumpulan data memakai data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan pedoman wawancara. Analisis data berupa analisis deskriptif yaitu menganalisa data dengan mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Pelaksanaan kode etik notaris di Kota Padang belum maksimal karena terdapat kendala-kendala seperti, tidak didukung dengan faktor pembiayaan dan faktor sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk menunjang kinerja para Dewan Kehormatan Daerah, sehingga Dewan Kehormatan Daerah Kota Padang belum dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. 2) Penegakan kode etik notaris oleh Dewan Kehormatan Kota Padang kurang mengoptimalkan tugas dan fungsinya dikarenakan kurangnya kesadaran notaris dalam memahami peraturan yang ada di dalam kode etik dan ketidak tegasan pengurus perkumpulan notaris dalam menindak lanjuti suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sehingga Dewan Kehormatan Daerah kurang berfungsi secara efektif dalam kinerjanya mengawasi notaris. 3) Dewan Kehormatan sebagai pihak yang dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang terdapat dalam oganisasi profesi notaris, mengalami kesulitan dalam menjatuhkan sanksi oleh karena hampir seluruh notaris melakukan pelanggaran kode etik, pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan, dan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Kota Padang tidak mempunyai akibat yang membuat notaris kehilangan profesinya, karena sanksi terberat yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan hanyalah pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga sanksi tersebut kurang membuat efek jera kepada notaris.

The purpose of this study was to determine implementation code of ethics of notaries public notary office in the city of Padang, knowing the enforcement of codes of ethics by the Board of Honorary notary in the city of Padang, knowing penalties against notaries who violate the code of conduct notary in the city of Padang The approach used in this study are Juridical Empirical research is conducted with due regard to the problems of legal norms and regulations as well as expert opinions relating to the theoretical concept to the next be seen in field applications. How to use the data collection of primary data and secondary data. Data collection tool using the study of documents and interview guides. Analysis of data in the form of descriptive analysis is to analyze the data with data collected in the field. Results showed that, 1) Implementation of code of conduct notary in the city of Padang is not maximized because there are constraints such as, unsupported by a factor of financing and office facilities and infrastructure factors are sufficient to support the performance of the Honorary Board Regions, so that Padang City Council of Honor have not been able to perform their duties optimally. 2) The enforcement of codes of conduct notary by the Honorary Board of Padang about optimizing the tasks and functions due to lack of awareness of notary public in understanding the rules that exist in the code of ethics and lack of sharpness board notary association in following up an offense committed by a notary public so poorly functioning Regional Council of Honor effectively in overseeing performance notary. 3) The Board of Honor as a party that can impose sanctions in accordance with the rules contained in oganisasi notary profession, have difficulty in imposing sanctions because almost all notarial ethics code violations, such violations are already considered as a habit, and the sanctions imposed by the Honorary Board of Padang City does not have a result that makes the notary profession lost, because the heaviest sanctions can be imposed by the Board of Honorary membership is the dismissal of the Indonesian Notaries Association, so the sanction is less create a deterrent effect to the notary.

Kata Kunci : Tinjauan Kode Etik Notaris, Penegakkannya