POLITIK ANGGARAN : STUDI TENTANG PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG SKPD DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2011 DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI

HERZON Y, Dr. Wahyudi Kumorotomo,

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penganggaran merupakan aktivitas politik, dengan demikian, proses maupun produknya adalah produk politik, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya manipulasi, dominasi, pemangkasan, pengambilan keputusan secara tertutup dan praktik buruk lainnya terkait dengan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontestasi yang terjadi antar perumus kebijakan anggaran dalam penentuan belanja langsung SKPD, terutama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kerinci dalam penyusunan APBD tahun 2011. Perspektif analisis kebijakan yang digunakan adalah politis, dengan jenis studi kasus melalui metode eksploratif karena disamping menggali berbagai fenomena yang ditemukan pada objek penelitian terutama argumentasi logika, rasionalisasi, orientasi dan interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan belanja langsung Dinas Pekerjaan Umum dalam penyusunan APBD Kabupaten Kerinci Tahun 2011, juga menjelaskan mekanisme kebijakan dan interaksi aktor yang berbeda dalam membahas dan menyepakati agenda dan anggaran Belanja Langsung SKPD. Teknik pengambilan data dilakukan melalui melalui wawancara mendalam terhadap aktor yang terlibat dalam perumusan APBD Kabupaten Kerinci serta studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2011. Logika teoritis yang melandasi penelitian ini bahwa Politik anggaran adalah suatu proses dimana terjadinya tawar-menawar antara para pelaku dalam membuat keputusan anggaran, kebijakan diekspresikan melalui proses anggaran; kelompok kepentingan yang aktif dalam pengambilan keputusan anggaran, tetapi mereka dikendalikan, atau dapat dikontrol oleh persaingan antara mereka sendiri dan oleh proses anggaran yang memberikan atau menolak akses mereka untuk membuat keputusan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa, kontestasi dalam pembahasan anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum terjadi karena ketidakseimbangan kepentingan antar aktor legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam pembahasannya. Kontestasi yang terjadi antara legislatif (Badan Anggaran dan Komisi III DPRD) dengan eksekutif (TAPD dan Dinas Pekerjaan Umum) dianalogikan sebagai pekerjaan “bisik-bisik”atau kolaborasi tertutup. Karena secara aktual relasi kedua aktor ini terjadi secara harmoni, menghindari konflik serta saling menjaga kepentingan masing-masing. Dalam penelitian ini juga terlihat bahwa, jumlah legislator yang mewakili wilayahnya menjadi faktor penentu masuknya aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam agenda pembahasan anggaran, karena kontestasi yang terjadi kemudian menempatkan DPRD sebagai aktor dominan dalam pembahasan anggaran. Hal ini justru menyebabkan terjadinya disparitas terhadap daerah pemilihan lainnya yang memiliki anggota legislatif yang sedikit. Kebijakan anggaran mengalir dari kepentingan para aktor eksekutif dan legislatif dan turun kepada masyarakat, bukannya dari kepentingan masyarakat naik mempengaruhi pandangan dan nilai dari aktor tersebut. Akibatnya kemudian, keberpihakan anggaran kepada kepentingan masyarakat sangat minim dan bisa juga dikatakan tidak sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar Agar Pemerintah Daerah memberikan akses yang luas kepada masyarakat bersama-sama dengan LSM yang peduli dengan anggaran publik di Kabupaten Kerinci untuk terlibat secara aktif dan mengawal setiap proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Budgeting is a political activity, thus, process or product is a product of the politics, and there is a possibility of manipulation, domination, pruning, decisionmaking in the bad practices of private and other budget-related. This research aims to determine the contestation that occurs between the policy makers in determining of the development expenditure budget for agency, especially on the Public Works Service of Kerinci Regency in 2011. The policy analysis used by political perspective, which is case studies type, through exploratory methods as well as explore the various phenomena that are found on the object of research mainly logical argumentation, rationalization, orientation and interaction of actors involved in policy formulation process direct expenditure in the preparation of the Public Works Service Kerinci Regency budget Year 2011, also explained the policy mechanisms and interactions of different actors in discussing and agreeing the agenda and Direct expenditure budget for agency. The data was collected through in-depth interviews of actors involved and literature study of the document of planning and budgeting in 2011. Theoretical logic that underlies this study that the budget Politics is a process in which the occurrence of bargaining between actors in making budget decisions, the policy is expressed through the budget process; interest groups are active in making budget decisions, but they are controlled, or can be controlled by competition between their own and by the budget process that grant or deny access to them to make decisions. From the results of this research found that, contestation in the discussion of Development expenditure of Public Works Service due to an imbalance of interests between the legislative and executive actors involved in it’s discussion. Contestation that occurs between the legislative (Commission III and Budget Agency of the DPRD) and executive (TAPD and Public Works Service) analogous to the job \"whispering\" or closed collaboration. It caused in actual relationship the two actors was the case in harmony, avoiding conflict and maintaining mutual interests of each. In this research also shows that, the number of legislators who represent the area became the deciding factor in the influx of people's aspirations in the election budget agenda, because the contestation that occurs later put parliament as the dominant actor in the discussion of the budget, but instead led to the disparity of the other constituencies that have a few legislators. Budget policy flows from the interests of the executive and legislative actors and descend to the people, instead of the interests of the rising influence the views and values of the actor. Consequently then, favor the interests of the public budget is very minimal and could also be said not at all. Based on the results of these findings, this research recommended that Local Government must provide broader access to the public together with the NGOs who concerned with the public of budget in Kerinci district to be actively involved and oversee every process of planning and budgeting.

Kata Kunci : kontestasi, perumusan kebijakan, anggaran belanja langsung