Politik Islam Indonesia dalam Perspektif Filsafat Politik Al- Mawardi

Mohammad Alfuniam, S.Fil.I, Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin

2011 | Tesis | S2 Ilmu Filsafat

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), dengan menggunakan objek formal filsafat politik, sedangkan objek materialnya ada dua, pertama pemikiran al-Mawardi tentang politik yang tercantum dalam dua masterpiece-nya “Al Ahkam As Sulthaniyyah: Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam” dan “Adabud Dunya wa Din: Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama; Etika dalam Pergaulan”, kedua kondisi politik Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode interpretasi, yakni proses analisis ini dilakukan dengan melakukan interpretasi, yang meliputi menerangkan serta mengungkap makna dan metode analisis digunakan untuk mendiskripsikan, membahas dan menjelaskan secara obyektif dan kritis tentang gagasan-gagasan, dalam hal ini pemikiran al- Mawardi dan politik Islam Indonesia yang kemudian dikaji dengan perspektif filsafat politik. Hasil penelitian ini sebagai berikut, Pertama tentang hakikat politik Islam, tidak mengenal dikotomi antara urusan politik dan agama. Tata aturan Islam itu adalah tata aturan yang bersifat politik dan bersifat agama. Hal ini karena hakikat Islam meliputi segi-segi kebendaan (maddiyah) dan segi-segi kejiwaan (ruhiyah) dan dia mencakup segala amal insan dalam kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah. Filsafat politik Islam berakar dari penggalian terhadap ajaran-ajaran Islam itu sendiri, termasuk apa yang pernah dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya (seperti sifat amanah, jujur, dan adil) dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, dalam praktik politik Islam tidak menjadikan agama (Islam) sebagai ideologi, tetapi lebih sebagai landasan etis. Kedua, al-Mawardi merupakan tokoh utama dalam menteorisasikan prinsipprinsip dasar tentang politik perspektif Islam. Terdapat gagasan-gagasan penting yang dibangun oleh al-Mawardi, di antaranya adalah kesadaran sosial manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain menjadi pemicu dan awal mula terbentuknya negara; seorang pemimpin negara menurut al-Mawardi, selain sebagai pemimpin politik pada hakikatnya juga pemimpin keagamaan, karena ia adalah seorang khalifah, pengganti fungsi kenabian. Ketiga, pemikiran politik al-Mawardi mempunyai relevansi dengan situasi sosial-politik di Indonesia. Konsep pembentukan negara yang menurut al-Mawardi berasal dari kesadaran kolektif untuk menjadikan komunitas masyarakatnya merdeka dan bermartabat, sejalan dengan situasi kemerdekan RI yang dideklarasikan tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini juga terkait dengan kontrak sosialpolitik setelah Indonesia merdeka dari kaum penjajah, dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Wujud praksis lain yang dapat dikategorikan sebagai kontrak sosial, jika mengacu pada filsafat politik al-Mawardi, terjadi ketika seseorang terpilih sebagai pemimpin, sehingga ia pun wajib ditaati oleh rakyat selama tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.

This is a literature study (library research), using the formal object of political philosophy, with its two material objects, first is thoughts on al-Mawardi’s politics listed in two of his masterpieces \"Al-Ahkam As Sulthaniyyah: Principles of Organization of Islamic Countries\" and \" Adabud Dunya wa Din: Enjoyment of Life and World Religions; Ethics in Human-beings Interaction\", the second is political conditions of Indonesian Islam. This study adopts a method of interpretation, in which the process of analyzing is achieved through interpretation, that includes explaining and uncovering the meaning and methods of analysis through description and discussion on ideas objectively and critically, in this case is al-Mawardi thinking and political Islam Indonesia are then being review with the perspective of political philosophy. The results of this study as follows, First, the political nature of Islam, Islam does not recognize the dichotomy between politics and religion. Islamic rules are rules governing the political and religious natures. This is because the essence of Islam covers the aspects of material and psychiatric aspects and includes all human deeds in his/her life and the day after. Islamic political philosophy rooted in the exploration on the Islamic teachings itself, including what was once practiced by the Prophet Muhammad and his companions (such as the nature of trust, honesty, and fairness) in the social lives and nation. However, in the practical politics, Islam does not position the religion (Islam) as an ideology, but rather as an ethical foundation. Secondly, al-Mawardi was the key figure in making theories about the basic principles of Islamic political perspective. There are important ideas developed by al-Mawardi, among them are the social consciousness that humans can not live without the help which later on triggered the establishment of nations; a leader of a country—according to al-Mawardi—is both a political and religious leader, because he is a caliph, the successor to the prophetic function. Thirdly, al-Mawardi political thought has a relevance to the Indonesia’s socio-political situation. The concept of establishment of a country, which according to al-Mawardi derived from the collective consciousness of the community to make people independent and dignified, is in line with the situation of Indonesia declared its independence on August 17, 1945. It is also associated with socio-political contract after Indonesia's independence from the colonizers, by making Pancasila the state ideology. Another form of praxis that can be categorized as a social contract, referring to the political philosophy of al-Mawardi, clearly reveals when a person is elected as leader, so he/she must be obeyed by the people as long as he/she does not conflict with the Islam teachings.

Kata Kunci : Filsafat Politik, Politik Islam, Negara, Kontrak Sosial