PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Zaki Fahminanda Rustam, SSTP, Dr. Ely Susanto, MBA.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam pengangkatan pejabat struktural di sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat, maka di adakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prosedur pengangkatan pejabat struktural di lingkungan sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tinjau dari peran instansi dan Individu terkait. Pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari perencanaan kepegawaian, analisis pekerjaan, rekruitmen, seleksi dan penempatan hingga pada pelantikan pejabat struktural. Dengan harapan dapat diketahui permasalahan yang ada di dalam setiap tahapan, peran unit pelaksana dan peran individu di dalam pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data primer didapatkan dari informan yang terdiri dari para pejabat di BKD, Biro Organisasi, Baperjakat serta beberapa orang pejabat struktural eselon III dan IV serta staff di beberapa instansi. Data sekunder didapatkan dari dokumen terkait dalam pengangkatan pejabat struktural mulai tahun 2009 hingga awal 2011 Dari Biro Organisasi dan BKD. Pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural yang ideal dan efektif, dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, mulai dari proses perencanaan dan analisa jabatan sebagai pedoman awal pengangkatan, kemudian proses rekruitmen,seleksi dan penempatan dan berakhir pada pelantikan pejabat struktural. Berdasarkan hasil penelitian, di ketahui bahwa pengangkatan pejabat struktural dilaksanakan melalui proses perencanaan kepegawaian, penyusunan formasi pegawai, rekruitmen, tes kompetensi, penyusunan calon usulan hingga di adakannya sidang Baperjakat, tanpa melalui analisa jabatan yang ideal. Lemahnya sistem data menjadi permasalahan dalam pengangkatan pejabat struktural, rekruitmen pegawai masih dilaksanakan secara tertutup di setiap instansi-instansi. Tes kompetensi juga tidak terlalu berpengaruh di dalam pengangkatan pejabat struktural, karena masih di pertanyakan transparansinya. Efektifitas Badan Kepegawaian Daerah sebagai Badan Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian Daerah masih di anggap kurang. Karena di dalam pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural, peran BKD hanya sebagai fasilitator. Gubernur sebagai pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai peran yang sangat besar di dalam pengangkatan pejabat struktural, khususnya eselon II. Baperjakat hanya berperan merekomendasikan calon-calon pejabat struktural kepada Gubernur. Namun tetap keputusan berada di tangan Gubernur. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan pelaksanaan pengangkatan pejabat struktural hanya merupakan proses panjang pelaksanaan manajemen kepegawaian. Karena keputusan pengangkatan pejabat tetap berada di tangan Gubernur. Untuk perbaikan di masa yang akan datang, disarankan untuk mempunyai sistem data base yang lengkap dan terkomputerisasi, pelaksanaan analisa jabatan yang lebih komprehensif dengan membentuk tim yang di berikan diklat mengenai anjab, perubahan pola rekruitmen agar lebih terbuka, evaluasi setiap tes kompetensi dan pelaksanaanya lebih transparan, serta pembuatan Peraturan daerah yang mengatur pengangkatan pejabat struktural.

Based on the phenomenon occurred in the appointment of structural officials at the regional secretariat of West Sumatra Province, it then conducted a research aimed to determine the implementation procedure of the structural appointments at regional secretariat of The Government of West Sumatra Province reviewed from the role of the institutions and the officials concerned. The implementation of structural appointments consist of several stages, ranging from personnel planning, job analysis, recruitment, selection and placement until the inauguration of the structural official. It is hoped to determine the problems existed in every stage, the role of implementing units and the role of individuals in the implementation of structural appointments. The research is used qualitative method. Primary data was obtained from informants of BKD, Bureau of the Organization, Baperjakat as well as structural echelon III and IV other officials agencies. Secondary data was analyzed from some relevant documents about appointment of structural official year 2009 to early 2011 gained from the Bureau of Organization and BKD. The implementation of the ideal and effective appointments for structural official was conducted gradually and systematically, from planning and analysis positions as an initial guidance appointment, followed with process of recruitment, selection and placement, and finally inauguration of the structural official. Based on results of the research, determined that appointment of the structural officials was implemented through the planning process, preparation of personnel formation, recruitment, competency tests, proposed candidates formation and then trial of Baperjakat without any analysis of ideal officials. The weakness of the data system is crucial in appointment of structural officials, whereby the recruitment of civil servants is still managed untransparently in each agency. Competency tests are also not very influential in the appointments of structural officials, because it is still questioned its transparency. Effectiveness of Regional Personnel Agency (Badan Kepegawaian Daerah ) as the Regional Planning and Development Office is still lack since in the implementation for appointment of structural officials, BKD had a role as a facilitator only. Governors as Trustees Regional Personnel officials have a very large role in the appointment of structural officials, especially the second echelon. Baperjakat only play a role in recommending of structural officials candidates to the Governor. Still, the decision was on the hands of the Governor. So it can be concluded that each phase of the appointment of structural officials is a long process in the implementation of personnel management. Because the decision appointments remain in the hands of the Governor. For further improvements, it is suggested to have a complete data base systems and computerized, the implementation of a more comprehensive analysis of position by forming a team that is given training on the analysis of position, changes in recruitment patterns as become more openly, the evaluation of any test of competence and its implementation to be more transparent , as well as making of regulations governing the appointment of structural officials.

Kata Kunci : Prosedur/tata car, pengangkatan pejabat struktural, peran individu dalam pengangkatan pejabat struktural