PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN/KOTA SEBAGAI PENGAWAS FUNGSIONAL DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA TARAKAN

sulaiman, Aminoto, S.H., M.Si.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat wilayah kabupaten/kota sebagai pengawas fungsional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Tarakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang selanjutnya disebut dengan penelitian pustaka. Untuk melengkapi data sekunder, maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara. Hasil penelitian ini adalah : (1). Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota sebagai sub sistem pemerintahan, keberadaannya mempunyai andil besar dalam terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Good Governance and Clean Governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. (2). Inspektorat Kota Tarakan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan yang menyeluruh. (3) Kota Tarakan berkepentingan dengan terwujudnya system pengawasan yang memadai untuk menjamin tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien dan ekonomis. (4.) Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, peningkatan peran pada inspektorat yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam rangka memperbaiki tatanan pengawasan yang independent antara lain aspek ketatalaksanaan (perlunya tindakan pemeriksaan Inspektorat yang tidak terikat dengan pimpinan), dan standarisasi Sumber Daya Manusia Aparatur. (5). Semakin gencarnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja institusi dan dengan tuntutan perubahan paradigma pengawas dalam hal ini Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota, secara tidak langsung menuntut adanya perbaikan kelembagaan sistematis, yang mampu menjawab arah paradigma baru pengawas, demi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

This research aims at understanding how to implement the duty and function of inspector at the Tarakan Regency as the functional controller in actualizing good governance in Tarakan Regency. This research used normative judicial approach to research the law problems throughly researching book matter including secondary data, next named as library research. To complete the secondary data, the researcher used field research to get primary data with holding interview. These research results are the first regency region inspector as government system sub, its existence has big contribution in carrying out good and clean governance from corruption, collution, and nepotism in holding governance at region, the second Tarakan regency inspector as government internal controlling apparatus (APIP) in implementing duty and controlling function so that the internal government must be able to response several problems and change happened significantly. Not only politic, economic but also social aspect. This aspect can be changed trough a program and action, the third Tarakan regency has an interest to actualize controlling system which is good to guarantee purpose and realization of agenda effectively, efficiently, economically, the forth to realize good governance, increasing the role at the inspector which is given from the regulations. This regulation is needed to improve controlling step which is independent between implementation (inspector controlling action which is not bided by the leader) and standard of apparatus human resource, and the fifth more demands of society with institution role and chance demand of controller paradigm in this case inspector of Tarakan regency. Indirectly, inspector of Tarakan regency demands to repair systematic institution which is able to answer next new paradigm of controller. So that, increasing the role in implementing its duty and function.

Kata Kunci : Pengawasan fungsional, Inspektorat, Pemerintahan yang baik.