PENEGAKAN HUKUM KEPABEANAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR ILEGAL DI KALIMANTAN BARAT DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK HUKUM PIDANA KEPABEANAN

Alfa Aprias, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.,

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tesis ini membahas tentang penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor ilegal di kalimantan barat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini yaitu mengenai pelaksanaan penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor ilegal di Kalimantan Barat. Permasalahan lainnya adalah mengenai politik hukum pidana kepabeanan dalam menangani peredaran produk makanan dan minuman impor ilegal yang dinilai kurang tepat Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan normatif dianalisa secara kualitatif berdasarkan data dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Lokasi penelitian ini adalah kota Pontianak Kalimantan Barat. Metode penentuan narasumber adalah dengan cara purposive sampling. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum kepabeanan terhadap peredaran produk makanan dan minuman impor ilega di Kalimantan Baratl sangatlah minim dikarenakan permasalahan teknis penegakan hukum seperti interpretasi Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan dan penyalahgunaan Border Trade Agreement 1970 Indonesia- Malaysia. Selain itu juga diketahui bahwa politik hukum pidana kepabeanan di Kalimantan Barat kurang tepat dikarenakan masih banyaknya benturan kepentingan antara penegak hukum dengan penegak hukum, penegak hukum dengan pemerintah daerah, dan penegak hukum dengan masyarakat. Akibatnya adalah penegakan hukum kepabeanan selalu dibenturkan dengan keadaan ekonomi masyarakat

This thesis discusses customs law enforcement on illegal imported food and drink products circulation in West Kalimantan. The research problem is customs law enforcement on the circulation of food and drink products were imported illegally in West Kalimantan. Another problem is the politics of criminal law in dealing with the circulation of customs food and drink products were imported illegally was considered inappropriate. This study is an empirical and normative research analyzed qualitatively based on data from field research and literature. The research is conducted in Pontianak, West Kalimantan. Method of determining the resources is with purposive sampling. From the research results, the writer concluded that the customs law enforcement on the circulation of food and drink products in West Kalimantan is very minimal due to legal technical problems such as interpretation and abuse of Border Trade Agreement Indonesia-Malaysia 1970 (BTA). It is also known that the politics of criminal law is less precise because there are many conflicts of interest among law enforcement officers, local governments, and society. Consequently is the custom law enforcement is always opposed to the economic situation of the community.

Kata Kunci : penegakan hukum, impor ilegal, lembaga kepabeanan, politik hukum pidana.