Persepsi Masyarakat tentang Kebijakan Pelayanan Angkutan Laut di Kabupaten Raja Ampat

Semuel Belseran, S.Sos., Dr. Wahyu Widayat, M.Ec.

2011 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan laut merupakan salah satu faktor krusial pengembangan perekonomian masyarakat tingkat lokal, baik untuk mengangkut penumpang maupun barang dengan jumlah memadai dalam interaksi di antara pulau-pulau besar dan kecil menuju Sorong dan Waisai. Hal ini penting karena sampai saat ini kapal laut menjadi sarana transportasi laut utama menuju ke dan berkeliling di kepulauan Raja Ampat ke Pelabuhan Sorong. Sampai saat ini belum ada penelitian kebijakan pengembangan perhubungan laut di kabupaten ini secara terpadu. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan umum pelayanan angkutan laut di Kabupaten Raja Ampat; menganalisis persepsi masyarakat tentang pelayanan angkutan laut, dan menentukan strategi kebijakan pelayanan angkutan laut di kabupaten ini berbasis persepsi tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif. Data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui kuesioner dan wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen instansi terkait yang relevan dengan masalah yang ada. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan alat analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan umum pengembangan perhubungan laut Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat menetapkan bahwa program pengembangan angkutan laut 2010-2015 antara lain: (a) perencanaan dan pendataan sarana dan prasarana perhubungan laut; (b) pengembangan dermaga; (c) pembangunan sarana dan prasarana pendukung bagi perhubungan laut; dan (d) pengembangan SDM di bidang perhubungan laut. Persepsi masyarakat tentang pelayanan angkutan laut di Kabupaten Raja Ampat memperlihatkan bahwa pada umumnya mereka melihat kabupaten ini memiliki potensi kekuatan internal yang dapat memberikan kontribusi besar kepada program pengembangan angkutan laut, yaitu: ketersediaan pelabuhan, ketersediaan lokasi perhentian di pulau-pulau, dan besarnya permintaan perhubungan laut dengan skor total 760. Dimensi ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan sesuai dengan aspek-aspek yang teridentifikasi dari dimensi peluang yang memiliki skor total 759. Namun, dimensi kekuatan ini dibayang-bayangi oleh masih tingginya skor dimensi ancaman sebesar 799, yang meliputi beberapa aspek yaitu kuatnya persaingan usaha di antara operator swasta, ketidakpatuhan operator swasta pada kebijakan pemerintah, dan semakin kuatnya persaingan operator swasta dan publik dengan operator luar daerah. Data tersebut menunjukkan bahwa strategi baru untuk mengembangkan metodologi baru sesuai dengan kekuatan internal yang ada perlu dirancang untuk bertahan dari ancaman yang teridentifikasi. Beberapa strategi yang dikembangkan oleh pemerintah antara lain: meningkatkan pengelolaan atas pelabuhan yang ada, baik di Waisai maupun lokasi persinggahan di pulau-pulau lain, mengelola agar tidak terjadi persaingan keras di antara para operator swasta, dan melakukan koordinasi terhadap operator swasta dari luar daerah agar kehadiran mereka dapat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.

The availability of marine transportation infrastructure is one of the crucial factors influencing the economic development of local community both for human passenger and goods with sufficient quantity in interaction among great and small islands between Sorong and Waisai. They are is important because naval ship is a main marine transportation vehicle going to and turning around the Raja Ampat islands to Sorong Port. However, there is to date no study on the integrated policy of marine transportation development in the regency. Therefore, the objectives of the study are to describe general policies of marine transportation service in Raja Ampat Regency; to analyze the perception of society on the marine transportation service, and to determine the strategies of marine transportation service policy in the regency based on the perception. The study was conducted by using a qualitative method. Data of the study are primary data directly obtained by using questionnairy and interview, and secondary data indirectly obtained from documents from related instances relevant to the existing problem. The data collected were analyzed by using a descriptive qualitative methode with the analytical instrument of SWOT. Result of the study shows that the general policies of marine transportation development issued by the Office of Transportation, Raja Ampat Regency stated that the marine transportation development program of 2010-2015 ara as follows: (a) the planning and inventory of marine transportation infrastructure; (b) the development of port; (c) the development of supporting infrastructure for marine transportation; (d) the development of human resources in marine transportation sector. The perception of society on marine transportation service in Raja Ampat Regency indicates that generally they seen that the regency has the potentials of internal strengths with great contribution to the marine transportation development program, i.e.: the availability of port, the availability of transitory locations among islands, and the large demand of marine transportation with the total score of 760. The dimension should be maintained or even improved in accordance with aspects identified from the dimension of opportunity with the total score of 759. However, the dimension of strenghts was shaded by a relatively high score of the dimension of threats (799), including some aspects: potentially severe business competition among private operators, the non-compliance of private operators with the policy of government, and increasingly severe business competition among the private and public operators and operators outside the region. The data shows that new strategies for developing new methodology appropriate with the existing internal strengths should be designed to stand from the threats identified. Some strategies developed by government included: to improve the management of the existing ports, both in Waisai and transitory location among other islands, to perform the management in order that no severe business competition among private operators and to make the coordination of private operators outside the region in order that their existence can greatly contribute to local income of Raja Ampat Regency.

Kata Kunci : kebijakan perhubungan, angkutan laut, persepsi masyarakat, SWOT