KEBERADAAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT DI KABUPATEN TOLIKARA (Study Deskriptif Kualitatif di KabupatenTolikara)

DANIEL JINGGA, Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,M.Hum.

2011 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan: 1) peran penegak hukum dalam memadukan nilai-nilai hukum adat dan hukum nasional di dalam kasus konkrit di Kabupaten Tolikara. 2) faktorfaktor yang menghambat penerapan hukum nasional dalam mengatasi berbagai tindakan kriminalitas di Kabupaten Tolikara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) proses pelaksanaan hukum positif pidana pembunuhan di Kabupaten Tolikara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam system peradilan yaitu melalui tahap-tahap sebagai berikut : Penyidikan, Acara Persidangan Pidana dan Proses Pelaksanaan Sanksi. Keengganan masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum melalui pengadilan adalah pengalaman-pengalaman dari masyarakat yang merasa kecewa dengan proses hukum yang sudah terjadi. Praktik pengadilan lebih banyak merugikan korban terutama dari golongan yang kurang mampu yang tidak memiliki uang. Dalam pelaksanaan hukum positif banyak terjadi penyelewengan dan pembohongan terhadap masyarakat kecil terutama di pengadilan. Masyarakat kecil, tidak berduit, selalu menjadi korban ketimbang mereka yang berduit. 2) pelaksanaan hukum adat dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor .21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Propinsi Papua dimana dalam undang-undang tersebut diamanatkan adanya 2 sistem peradilan, selain kekuasaan kehakiman juga adanya peradilan adat dalam masyarakat hukum adat tertentu. Hukum adat di Kabupaten Tolikara dianggap lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum pidana atau perdata. 3) Peran lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana pembunuhan di Kabupaten Tolikara yaitu dilakukan dengan mensinkronkan antara hukum positif dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang masih memegang kepercayaan dan kebudayaan nenek moyang. Selain itu lembaga penegak hukum berpedoman dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang telah mengamanatkan adanya dua sistem hukum yang ada di Tolikara ini, yaitu hukum Positif dan Hukum Adat. 4) Faktor penghambat dalam pelaksanaan hukum positif di Kabupaten Tolikara yang berasal dari aparat penegak hukum antara lain : Keterbatasan sarana transportasi misalnya mobil untuk kegiatan operasional dilapangan, adanya dukungan dari kepala daerah dan DPRD kepada masyarakat dalam penyelesaian setiap kasus menyangkut hukum secara adat, keterbatasan SDM dalam penegakan hukum, minimnya anggaran dana untuk belanja bahan makanan bagi para tahanan, sehingga pemerintah daerah harus ikut aktif dalam persediaan bahan makanan tahanan daerah Kabupaten Tolikara. 5) Faktor penghambat yang berasal dari kultur yang ada dalam masyarakat antara lain : adanya kepercayaan dari masyarakat yang bersifat Magis dan Animisme yang sudah mengakar hidup dalam masyarakat kehidupan, dan Dominannya peran lembaga adat Saran yang diberikan dalam penelitian ini antara lain : perlu adanya dukungan dari kepala daearah serta DPRD di Kabupaten Tolikara dalam bentuk penyusunan Perda yang mengatur pelaksanaan hukum positif di Kabupaten Tolikara yang dapat dijadikan pegangan bagi pihak kepolisian maupun kejaksanaan dalam menangani masalah-masalah di bidang hukum, penambahan personil di bidang penegakan hukum dan perlunya kegiatan sosialisasi dan pemahaman pada masyarakat tentang kedudukan, fungsi dan peran dari Hukum positif .

The purposesof this study are to reveal I) the roles of legalapparatusesin integrating the values of customaryand nationallaws in concretecases in Tolikara Regency and 2) restrainingfactors affectingthe implementationof nationallaw in settling the criminal acts in TolikaraRegency. . The study used a qualitativeapproach.Datawere collected by using interview technique, field observationanddocumentarystudy. Result of the study indicatesthat 1) the implementationof positive law in homicid81 crime in.TolikaraRegencyhas been done well in accordancewith the proceduresapplied in court system through the steps as follows: police investigation,court sessions and' sanction imposition.The reluctanceof society to settle the legalcases through court occurred due to the fact that they felt disappointedto the prior legalprocess.Court practiceswere more harmful for the victims,particularlyfrom the pennilesscommunity.In the implementationof positive law,abusesand fraudsto lowersocialclass occurred,particularlyin the court.The pennilessare alwaysto be victimsthan the have.2)The implementationof customarylaw has been by referring to Law No. 2112001on SpecialAutonomyfor Papua Province. In the law, two courtsystemsare mandatedin a certaincustomarycommunity,i.e. a j\1dicialpowerand a customary court.The cilstomarylaw in ToIiJr.araRegencyis consideredas beneficialfor the victim or.the plaintiffthan criminal or civii laws. 3)\"Therole of legal apparatuses in the implementation of homicidal criminal law in TolikaraRegeny in synchronizingthe positive and customarylaws prevailingin localcommunitiespursuingtheir ance~tors'faiths and cultures. In addition, legal apparatusesreferredto Law No. 2112001on.Spt:cialAutonomyfor Papua Provin-cemandating two systems prevailingin TolikaraRegency,i.e. a posit~velaw and a customarylaw.'4) Restrainingfactors in the implementationof positive law in Tolikara Regencywere associatedwith legal apparatuses,including:limitedtransportationinfrastructures such as automobilefot operationalactivitiesin field,supportsfrom the Head of Local Government and the Local People's RepresentativeCouncilto communitYin settling each case related to law in a customarymanner,aod limitedhumanresourcesin law enforcement,the minimumbudget of foodstuffexpenditurefor prisoners.Therefore,LocalGovernmentshould actively involve procuringthe foodstufffor the prisonersin TotikaraRegency.5) Factors associatedto the prevailingculture in local community,includingmagical and animism faiths amongthem with Strongand deep roots in the life of societyand the dominantrole of customary council. .~ . ' Basedon the results of study,recommendationcan be given as follows:the support of the Head of Local Governmentand the Local People's RepresentativesCouncil in Tolikara Regencyis necessaryin a form of LocalRegulationregulatingthe implementationof positive law that can be made as guide for legal apparatusessuch as police and court in settling the legal oblems,personneladdition in legalenforcementand socializationactivity,and understandingamongsocietyaboutthe statute,functionandrole of positivelaw.

Kata Kunci : Keberadaan Hukum Nasional, Penyelesaian Tindak Pidana Adat, Kabupaten Tolikara