PERJANJIAN PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA (STUDI KASUS NOMOR: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Smda)

Utoro Dwi Windardi, SH, Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mencari jawaban permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan pola bagi hasil dengan jaminan hak tanggungan dan pelaksanaan sita eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil di Pengadilan Negeri Samarinda. Penelitian mengenai “Perjanjian Pembiayaan Pola Bagi Hasil dengan Jaminan Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri Samarinda (Studi Kasus Nomor: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Smda)” merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Selanjutnya untuk melengkapi data maka dilakukan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dokumen guna memperoleh data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kewajiban para pihak ada yang telah dipenuhi dan ada yang tidak dipenuhi. Kewajiban yang telah dipenuhi misalnya kewajiban untuk PT. SKV dalam hal memberikan fasilitas pembiayaan telah dilaksanakan. Sedangkan kewajiban untuk Perusahaan Pasangan Usaha dalam hal menanggung biaya provisi 1,00%, biaya administrasi untuk PT. SKV, management fee, pajak, bea materai, biaya Notaris/PPAT, biaya administrasi bank, dan kewajiban dalam memberikan jaminan semuanya telah dipenuhi, namun kewajiban dalam membayar angsuran pokok pengembalian fasilitas pembiayaan dan bagi hasil setiap bulannya dengan tepat waktu ternyata tidak terlaksana dengan baik. Dengan terjadinya wanprestasi tersebut, maka PT. SKV meminta Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan yang isinya memerintahkan Panitera atau Juru Sita melaksanakan sita eksekusi obyek hak tanggungan yang dijaminkan. Sita eksekusi tersebut dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu: PT. SKV mengajukan surat permohonan sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda; PT. SKV kemudian membayar panjar biaya eksekusi; Ketua Panitera membuat Surat Penetapan Perintah Eksekusi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri; Ketua Pengadilan Negeri menugaskan Juru Sita untuk melaksanakan sita eksekusi; Juru Sita menjadwalkan pelaksanaan sita eksekusi; Panitera mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada termohon dan harus sudah diterima tiga hari sebelum sita eksekusi dilaksanakan; Juru Sita berangkat bersama dua orang saksi ke tempat obyek hak tanggungan dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi; Juru Sita melaporkan hasil penetapan tersebut kepada Ketua Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri; Berita Acara Sita Eksekusi kemudian dilaporkan kepada Kantor Pertanahan; semua berkas permohonan dan pelaksanaan sita eksekusi kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Bagian Perdata untuk dicatat dalam buku register eksekusi.

The purpose of this research is to investigate and seek answers of the problems related to the implementation of the rights and obligations of the parties in the finance agreement for profit sharing scheme with dependent rights guarantee and the implementation of the confiscation execution of dependent rights to resolve the breach of contract in the finance agreement for profit sharing scheme in the State Court of Samarinda. The research of “Finance Agreement for Profit Sharing Scheme with Dependent Rights Guarantee in the State Court of Samarinda (Case Study Number: 09/Pdt.Eks/2009/PN.Smda)“ is a juridical empirical research, prioritizing the field research to obtain the primary data. Next to complement the data then do the library research, it research that is done by researching library materials or documents in order to obtain secondary data. Based on the results of this research, there are several obligations of the parties which have been fulfilled and have not been fulfilled. Obligations that have been fulfilled for example obligations for the SKV Company in terms of providing the finance facility have been implemented. While the obligation for the Investee Company in terms to avouch the provisioning costs 1,00%, administrative costs for the SKV Company, management fees, taxes, stamp duties, Notary fees, bank charges, and obligations in providing guarantee everything have been fulfilled, but obligation to pay the principal repayment installment of the finance facility and profit sharing for each month with timely did not perform well. By the occurrence of such default, so SKV Company ask the Chairman of the State Court to make a determination that it ordered the Registrar or Bailiff to implement the confiscation execution of dependent rights which is has been guaranted. The confiscation execution carried out in several stages, namely: SKV Company filed the confiscation execution to the Chairman of the State Court of Samarinda; then SKV Company pay a retainer fee of execution; Head Registrar made an Execution Order signed by the Chairman of the State Court; the Chairman of the State Court assigned the Bailiff to implement the confiscation execution; Bailiff scheduled the confiscation execution implementation; Registrar issued a Notice of Execution to the Investee Company and must be received three days before the confiscation execution implementation; Bailiff went with two witnesses to the object of dependent rights and signed the Minutes of Confiscation Execution; Bailiff report the results of determination to the Head Registrar and the Chairman of the State Court; the Minutes of Confiscation Execution was reported to the Land Office; and then all of the files of the application and implementation of confiscation execution was submitted to the Junior Civil Registrar to be recorded in the book of execution.

Kata Kunci : Perjanjian, Bagi Hasil, dan Hak Tanggungan.