FUNGSI PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYALAHGUNAAN JABATAN NOTARIS DI KOTA BANJARMASIN

Sofwan Hariansyah, Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

2011 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Jabatan Notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat .Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik diawasi oleh Komisi Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas wilayah dan Majelis pengawas pusat dengan tujuan agar peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dapat dilaksanakan dengan baik dan notaris dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan syarat-syarat atau ketentuan –ketentuan yang ditetapkan oleh Undangundang demi terjaminnya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pengawasn yang dilakukan terhadap notaris sangat beralasan kerana notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang –undangan yang berlaku. Berdasarkan hal- hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Fungsi pengawasan majelis pengawas notaris terhadap penyalahgunaan jabatan notaris di kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagi pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agarr notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya sedangkan Dewan Kehormatan Notaris berkedudukan sebagai pengawas dari para notaris atas pelaksanaan Kode Etik dengan melakukan pembinaan, Pengawasan, pembenahan para anggota (notaris) dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal.

Notary is a public office but the scope of their employment belong to private law construction. In carrying out public official job to issue authentic documents, he or she is under the supervision of the Supervisory Council Commission consisting of the Local Supervisory Council, the Regional Supervisory Council, and the Central Supervisory Council to maintain the Notary Office and the Notary Code of Conduct can be well implemented and the notary is able to perform the duties, comply with legal regulations to ensure the legal certainty for the parties making contracts. The supervision on the notary is very reasonable since the notary is the official providing public services and explanations on the effective legislation. Based on aforementioned point, problem investigated in this research involved: the supervisory function of the notary supervisory council on the abuse of notary position in Banjarmasin Municipality. The juridical empirical method was used in this research, particularly analytical descriptive research. Based on the research results, it is concluded that the Notary Supervisory Board serves as the party to perform supervision that is not only to keep the compliance with the code of ethics, but it is also for broader objective, namely, to keep the notary always complying with legal requirements to secure public interest served; whereas the Notary Honorary Council functions as the supervision of the notaries concerning the implementation of the Codes by conducting coaching, supervision, improving the members (notaries) in the enforcement of code of ethics, performing examination, and decision making on the alleged internal violations on code of ethics.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas, Pengawasan