TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI

Rendy Indro Nursasongko, SH, Prof. Dr. Edward O.S. Hiariej, S.H., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah terhadap Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi. Seperti kita ketahui bersama, tindak Pidana korupsi adalah kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary Crimes) yang tidak cukup hanya ditangani dengan cara-cara biasa, melainkan harns dengan cara-cara luar biasa. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mulai dari Peraturan Penguasa Militer Nomor : PrtlPM-06/1957 tanggal 9 April 1957 hingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi disusul dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi. Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui korupsi di lingkungan Pegawai negeri terus terjadi karena Penghasilan /Gaji Pegawai Negeri yang kurang mencukupi kebutuhan hidup beserta keluarganya secara wajar. memaksa Pegawai Negeri mencari tambahan penghasilan dengan melakukan tindak pidana korupsi guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Secara sosiologis nilai nilai yang hidup dalam masyarakat sangat mendukung terjadinya tindak pidana korupsi sejak lahir sampai proses masuk menjadi Pegawai Negeri bahkan ketika menjadi Pegawai Negeri yang tugas pokok dan fungsinya memegang kebijakan dan pengendali pemerintahan yang berkaitan erat dengan birokrasi sehingga dapat memanfaatkan peluang. kekuasaan dan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan korupsi hal ini menjadikan budaya korupsi semakin melekat pada masyarakat. Meskipun ancaman Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat berat namun penjatuhan pidana bagi para koruptor tidak maksimal sehingga mendorong Pegawai Negeri untuk terus melakukan tindak pidana Korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menjamin kehidupan hari tuanya setelah pensiun dari Pegawai Negeri. Srategi Pemerintah dalam pemberantasan korupsi yaitu dengan cara preventif yaitu mencegah timbulnya tindak pidana korupsi diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana korupsi sehingga dapat dibuat pencegahanya dan tindak pidana Korupsi dapat diminimalkan, dengan kata lain mencegah agar korupsi tidak terjad~ Deteksi apabila terjadi perbuatan tindak pidana korupsi maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui secara cepat dan akurat. dan ditindaklanjuti sedini mungkin. Represif diarahkan agar setiap tindak pidana korupsi yang diidentifikasi dapat diperiksa dan disidik secara cepat dan akurat sehingga diketahui duduk persoalan sebenarnya untuk kemudian dapat diberikan sanksi yang tepat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

This study aims to know and understand how to eradicate corruption by the government againstthe Public Servant who committed the crime of corruption. As we all know, the criminal acts of corruption is a crime that is extraordinary (extra-ordinary Crimes) that is not enough just to be handled by ordinary means, but must in ways extraordinary. The Indonesian government has taken various efforts to combat corruption through the establishment of Laws trom the Military Authorities Regulation Number: Prt/PM-06/1957 April 9, 1957 to Act No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 Year 2001 on Eradication of corruption, followed by the Republic of IndonesiaPresidential Instruction NO.5 of2004 on the Acceleration of corruption. From this research can be known corruption in the civil servants continue to occur because of income / salary of Servants who lack their daily lives and their families fairly, forcing Servant seek additional income by doing criminal acts of corruption in order to provide for his life. Sociologically the values of living in a society strongly supports the occurrence of corruption trom birth until entry into the Civil Servants even when it became the main tasks and functions to hold the controlling government policy and are strongly associated with the bureaucracy that can take advantage of opportunities, power and opportunity they have to do this corruption makes the culture of corruption inherent in the society. Although the threat of Law Corruption is very heavy but the imposition of penalty for criminals are not so encouraging maximum Servants to continue to commit offenses Corruption to meet the needs of her family life and ensure his old life day after retiring trom Civil Service. Strategy, the Government in fighting corruption is a way of preventing the emergence of preventive of corruption directed at the things which become the cause of corruption so that it can be made pencegahanya crime and corruption could be minimized, in other words prevent corruption does not occur, the event detection acts of corruption then such act shall be known quickly and accurately, and acted upon as early as possible, repression is directed to each identified corruption can be checked and investigated promptly and accurately so that the real issue is known to sit for the later can be given appropriate sanctions by following the procedure law.

Kata Kunci : Pegawai Negeri, Tindak Pidana Korupsi