IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PROCUREMENT DI SEKTOR PUBLIK (Perbandingan LPSE Provinsi DIY dan LPSE Kota Yogyakarta)

Didik Wisnugroho, S.Si., Dr. Erwan Agus Purwanto, M.A.

2011 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Implementasi e-Procurement di sektor publik merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan dan akuntabel. Selain itu, e-Procurement menjadi salah satu inisiasi dalam rangka mencegah korupsi khususnya di bidang pengadaan. Sejauh ini, adopsi dan implementasi e-Procurement di berbagai pemerintah daerah tampak adanya variasi yang sangat heterogen antara pemerintah daerah satu dengan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi perbedaan kecepatan kinerja implementasi e-Procurement di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta, serta bagaimana keberhasilan implementasi e-Procurement di LPSE Provinsi DIY dan LPSE Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di LPSE Povinsi DIY dan LPSE Kota Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam implementasi e-Procurement karena berhasil mengolah faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi e-Procurement, yaitu faktor infrastruktur, proses, sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Secara khusus, faktor kepemimpinan yang ditunjukkan dengan adanya political will atau komitmen yang kuat dari pimpinan puncak. Keinginan Walikota Yogyakarta yang menginginkan adanya good governance dalam sistem pengadaan barang dan jasa, yang merupakan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, berhasil diterjemahkan dan disampaikan kepada bawahannya. Komitmen Gubernur DIY yang ingin memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa belum didukung oleh komitmen pimpinan dibawahnya, serta anggapan bahwa e-Procurement belum merupakan prioritas di Pemerintah Provinsi DIY, menjadikan daya dukung terhadap implementasi e-Procurement juga lemah. Penulis merekomendasikan, pemerintah daerah yang ingin berhasil dalam melakukan adopsi dan implementasi e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasanya, harus bisa mengolah faktor-faktor tersebut, terutama faktor kepemimpinan. Pemimpin yang mempunyai komitmen yang kuat akan menjadi motor penggerak keberhasilan implementasi e-Procurement.

Implementation of e-Procurement in the public sector is part of efforts to realize the government procurement process on goods and services to become more efficient, effective, open, competitive, transparent and accountable. Furthermore, it will become one of initiations in order to prevent corruption, particularly in the areas of procurement. As far as this is concerned, adoption and the implementation of e- Procurement in various local governments are seemingly heterogeneous and different among them. The aim of this study is to find out what factors affected the performance difference implementation of e-Procurement in the Government of Yogyakarta Special Region and the City Government of Yogyakarta, and how the successful implementation of e-Procurement in LPSE’s Yogyakarta Special Province and LPSE’s Yogyakarta City Government. The research used the descriptive qualitative method by which applying the case study approach in LPSE’s Yogyakarta Special Province and LPSE’s Yogyakarta City Government. The results of this study perform the success of the Yogyakarta City Government’s implementation of e-Procurement for successful processing factors that influence the implementation of e-Procurement such as infrastructure, processes, human resources, and leadership. In particular, the factors of leadership were shown by the existence of political will or a strong commitment from top leader. The major of Yogyakarta has been successfully transferring and giving understanding of its local government vision to his subordinate. Meanwhile, in the case of Yogyakarta Special Province, the commitment of the Governor to improve the procurement system is not supported by the middle manager under his position, and also it does not become priority yet. It caused the weakness of support to its implementation. The writer attempts to give recommendation: in order to succeed in the adoption and implementation of e-Procurement on goods and services, government should be able to process these factors, especially the leadership factor. A leader who has a strong commitment will be a driving force for the successful implementation of e-Procurement

Kata Kunci : implementasi e-Procurement yang berhasil, good governance, komitmen.