Analisis filosofis makna keadilan sosial dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hutan Register 45 di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung

SARBINI, Abdurachman, Promotor Prof. Dr. H.R. Soejadi, S.H

2008 | Disertasi |

Judul Disertasi ini adalah “Analisis Filosofis Makna Keadilan Sosial dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Relevansinya bagi Pengelolaan Hutan Register 45 Di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung”. Permasalahan yang akan dibahas dalam Disertasi ini, adalah: 1) Apa dasar filosofis keadilan sosial menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 2) Apa makna keadilan sosial menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 3) Bagaimana relevansi keadilan sosial dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi Pengelolaan Hutan Register 45 di Kabupaten Tulang Bawang Propinsi Lampung? Objek material dalam penelitian ini adalah “keadilan sosial dalam pengelolaan hutan Register 45”, sedangkan objek formalnya adalah “filsafat hukum”. Kata “pengelolaan hutan Register 45” mempunyai maksud yang luas. Disertasi ini membatasi pada situasi sosial, yang di dalamnya terjadi konflik antara penduduk penghuni Register dengan Perusahaan pemegang HPH dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk menganalisis kondisi Register 45 tersebut, maka objek formalnya adalah “filsafat keadilan sosial dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Proses penelitian disertasi ini mengikuti beberapa langkah penelitian, sebagai berikut: 1) Mengumpulkan data-data lapangan dan mendeskripsikan data-data tersebut sesuai dengan ruang lingkup penelitian secara objektif; 2) Memilah-milah data lapangan agar menjadi jelas dan terpisah; 3) Memilah-milah kepustakaan yang berupa: data primer dan data sekunder; 3) Mereduksi data sesuai dengan subjek penelitian; 4) Data primer dan sekunder yang telah terpisah dan yang telah tereduksi kemudian dianalisis secara reaktif-interpretatif untuk menemukan makna keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945; 5) menyusun draf penelitian; 6) merefleksikan hasil penelitian yang sudah dianggap final dalam bentuk laporan tertulis. Hasil penelitian untuk disertasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, Register 45 merupakan kawasan hutan negara yang dipenggunaannya ada dalam wewenang Pemerintah Pusat. Kedua, keadilan sosial dalam Register 45 belum berjalan secara optimal, belum sesuai dengan keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945. Realitas keadilan sosial dalam Register 45 masih berpihak pada kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik. Ketiga, secara formal, keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan yang utama bagi kesejahteraan dalam pengelolaan hutan Register 45. Keempat, realitas dalam Register 45 perlu penanganan dalam keadilan distributif, yaitu keadilan yang berasaskan: ketuhanan, ega liter, persamaan dan perbedaan, kesejahteraaan, ganjaran dan penghargaan, kemerdekaan, feminisme, regenerasi, dan masa depan. Kelima, keadilan sosial dalam Pembukaan UUD 1945, mempunyai peran vital bagi keberlangsungan hidup simbiosis-mutalisma dalam kawasan Register 45, Kabupaten Tulang Bawang, beberapa perusaaan dalam kawasan tersebut, dan Pemerintah Pusat.

The title of this dissertation is: “Philosophical Meaning of Social Justice in the Preamble of 1945 Constitution and its Relevance in the Management of Register 45 Forest in Tulang Bawang Regency in Lampung Province”. The problems to be addressed in the study are: 1) what is the philosophical basis of social justice according to Preamble of 1945 Constitution? 2) What is the meaning of social justice according to Preamble of 1945 Constitution? 3) What is the relevance of social justice in the Preamble of 1945 Constitution in the management of Register 45 Forest in Tulang Bawang Regency in Lampung Province? The study’s material object is “social justice in the management of Register 45 forest”, while its formal object is “philosophy of law”. The term “management of Register 45 forest” has broad meaning. This dissertation limits it to the social situation in which there is a conflict between the resident of Register and the company holding the forest management license and the local government of Tulang Bawang regency. To analyze the condition in Register 45 the formal object assigned is “philosophy of social justice in Preamble of 1945 Constitution”. In the process of its writing, the dissertation follows the following steps, in this order: 1) collection of data and description of them in accordance with the objective scope of the study; 2) categorization of data so as to make distinction between primary and secondary data and separate them; 3) categorization of literature, the primary and secondary data; 4) reduction of data to fit the subject of the study; 5) reflective- interpretative analysis on the now distinct data to find the relevance of eternal peace concept in 1945 Constitution; 6) drafting the result; and 7) writing the result in final report. Result of the dissertation is as follows. First, Register 45 is a region of the state’s forest which authority on it lies at the hands of the central government. Second, social justice in Register 45 is not working optimally--not yet in accordance with the social justice as stated in Preamble of 1945 Constitution. In reality, policy in Register is in favor of certain party’s interest. Third, formally the social justice in Preamble of 1945 Constitution is the main objective for the prosperity in the management of Register 45 forest. Fourth, Register 45 needs management in distributive justice, a justice based on religion, egalitarian, equality and difference, prosperity, punishment and award, independence, feminism, regeneration and future. Fifth, social justice in Preamble of 1945 Constitution has a vital role in the survival of mutual relationship in the area of register 45 in Tulang Bawang regency between several companies and the central government.

Kata Kunci : Keadilan sosial,Pembukaan UUD 1945,Pancasila,Hutan register 45,Kabupaten Tulang Bawang,Propinsi Lampung,Social Justice, Preamble of 1945 Constitution, Pancasila, Register 45 Forest, Tulang Bawang Regency, Lampung Province