Perlindungan hukum penerima release and discharge :: Studi kasus Sugar Group melawan Salim Group

ARIES, Tony, Prof. Dr. Eddy OS Hiariej, S.H.,M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penerbitan release and discharge pada saat itu menimbulkan reaksi di kalangan masyarakat baik yang positip dan negatip. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pemberian release and discharge tidak menghapuskan tuntutan hukum dari aspek pidananya, sementara sebagian lagi berpandangan bahwa pemberian release and discharge tidaklah bertentangan dengan tujuan pemidanaan maupun asas demi kepentingan umum dimana situasi keuangan negara membutuhkan dana segar. Penerbitan release and discharge oleh Pemerintah banyak menimbulkan perlawanan salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh Sugar Group terhadap Salim Group dan Tergugat lainnya yang salah satunya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Perkara No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang salah satu tuntutan yaitu meminta Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia membatalkan release and discharge yang diberikan kepada Salim Group. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur pemberian release and discharge, kemungkinan pemberian release and discharge dapat menghapuskan tuntutan pidana dan pertanggungjawaban Pemerintah untuk melindungi penerima release and discharge dalam kasus Sugar Group melawan Salim Group. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dasar hukum berlakunya release and discharge adalah perjanjian dituangkan dalam PKPS yang berbentuk MSAA, MRNIA dan APU kemudian dikuatkan lagi berdasarkan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pemberian release and discharge dapat menghapuskan tuntutan pidana bagi obligor yang patuh dalam melaksanakan isi perjanjian MSAA, MRNIA dan APU karena ditinjau dari segi manfaat ekonomi nasional dan dalam keadaan kondisi yang darurat. Pemerintah juga mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap obligor penerima release and discharge dikemudian hari apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pemberian release and discharge tersebut.

Publishing release and discharge at the time it caused a reaction among the people of both the positive and negative. Some people argue that the granting of release and discharge does not eliminate lawsuits from its criminal aspect, while some people again the view that the granting of release and discharge is not contrary to the purposes and principles of criminal prosecution in the public interest where the financial situation of the country needs fresh funds. Publishing release and discharge by the Government generated a lot of resistance among them is a lawsuit filed by Sugar Group of Salim Group and other defendants, one of which the Government of the Republic of Indonesia cq Minister of Finance of the Republic of Indonesia in Case No. 12/Pdt.G/2006/PN.GS in District Court Gunung Sugih which demands that one ask the Government of the Republic of Indonesia cq Minister of Finance of the Republic of Indonesia to cancel the release and discharge given to the Salim Group. The purpose of this study was to to know the basic law governing the granting release and discharge, the possibility of release and discharge to eliminate the criminal prosecution and accountability of Government to protect the beneficiaries release and discharge in the case against Salim Group Sugar Group. The results reveal that the basic law of entry into force of the release and discharge the agreement in the form set out in PKPS MSAA, MRNIA and APU then strengthened again based on the rules and regulations that exist in Indonesia. Granting release and discharge to eliminate criminal charges for obligors who are obedient in carrying out the agreement MSAA, MRNIA and APU because viewed in terms of national economic benefits and in a state of emergency conditions. The government also has an obligation to provide legal protection against the obligor receiver release and discharge in the future if there are parties who objected to the granting release and discharge them.

Kata Kunci : Perlindungan hukum terhadap penerima release and discharge,Legal protection of receiver release and discharge