Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Amerika Serikat

MURYANTO, Andriyan, Drs. Muhadi Sugiono, MA

2010 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia-Amerika Serikat telah ditandatangani dua kali, yakni pada tahun 1988 dan amandemen perjanjian tahun 1996. Dalam amandemen perjanjian disepakati penurunan tarif pajak pembagian dividen untuk investasi langsung dari 15% menjadi 10%. Hal ini menjadi indikator kegagalan Indonesia dalam mempertahankan tarif pajak pada amandemen perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Amerika Serikat, sebab posisi Indonesia lebih banyak berperan sebagai host country bagi investasi asing dari Amerika Serikat. Pokok kegagalan Indonesia dalam mempertahankan tarif pajak disebabkan karena kualitas pemerintahan yang buruk, yang ditandai dengan terjadinya distorsi pada kehidupan sosialpolitik dalam negeri. Distorsi itu muncul saat para birokrat aktif mengkosolidasikan kekuasaan dengan membentuk aliansi segitiga bersama investor asing dan investor dalam negeri. Sebagai contoh PT. Freeport yang aktivitas usahanya terkoneksi dengan Suharto dan konglomerat dalam negeri lainnya. Hal ini menyebabkan kepentingan nasional tidak lagi menjadi perhatian utama dalam negosiasi, digantikan dengan kepentingan para aktor yang terlibat dalam aliansinya tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai suatu kejadian secara sistematis dan faktual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba memahami kaitan peristiwa pada situasi-situasi tertentu. Data penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pokok permasalahan diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan data-data yang diperoleh dari internet.

The avoidance of double taxation between Indonesia and United States of America (USA) had been signed in 1988, and amended in 1996. In the amendment, it was agreed to reduce the tax rates of dividend payment for direct investment, from 15% to 10%. This indicates the failure of Indonesia to defend the tax rates with USA since Indonesia plays role as host country for the USA investment. The principal failure of Indonesia to defend their tax rates due to poor quality of governance, characterized by a distortion of domestic social-politic. This distorsion occured when bureaucrats actively consolidate their power by forming an triangle alliances with foreign and domestic investors. For example, PT. Freeport business activity connected with Suharto and other domestic conglomerates. This alliance caused a national interest is not become a major concern in the negotiations, replaced with the interests of the actors which involved in that triangle alliance. This research is analytical descriptive that aims to make a description of an event systematically and factually. The method used is qualitative research in order to understand the relation among events under certain situations. The data are collected from books, journals, articles, and data from internet.

Kata Kunci : Perjanjian penghindaran pajak berganda,Distorsi sosial politik,Kepentingan para aktor dalam aliansi,The avoidance of double taxation,Social,politic distortion