Tanggung jawab emiten dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam rangka perlindungan investor

SITOMPUL, Anggie Malem MH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Prinsip keterbukaan adalah jiwa pasar modal itu sendiri. Penerapan prinsip keterbukaan dalam pasar modal berguna untuk: 1) memelihara kepercayaan publik terhadap pasar; 2) menciptakan mekanisme pasar yang efisien; dan 3) mencegah terjadinya penipuan (fraud). Oleh karena itu, benteng utama yang harus tercermin di dalam kerangka hukum pasar modal yang secara tegas menempatkan kepentingan investor dalam setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil emiten. Di samping itu, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas kepada setiap emiten yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi (disclosure), sehingga lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab emiten dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal dan penerapan sanksi hukum terhadap emiten yang melakukan pelanggaran prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa emiten (PT. Sari Husada, Tbk) terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Bapepam Nomor X.M.1 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, di mana Direksi dan Komisaris PT. Sari Husada, Tbk. Telah melakukan transaksi atas saham SHDA, namun terlambat menyampaikan laporan perubahan kepemilikan saham kepada Bapepam. Oleh karena itu, Bapepam telah menetapkan sanksi denda kepada Direksi dan Komisaris mulai dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 1.600.000,- tertangung berapa lama hari keterlambatan masing-masing emiten melaporkan transaksi dimaksud kepada Bapepam. Sedangkan, pelanggaran yang dilakukan oleh emiten lainnya (PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk/PGN) berupa pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan kepada Bapepam dan masyarakat tentang peristiwa material, kemudian Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp.25.000.000,-. Selain itu, PGN juga melakukan dan pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga saham di Bursa Efek. Atas pelanggaran terakhir ini Bapepam menetapkan sanksi denda kepada Direksi PGN sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa emiten merupakan pihak yang bertanggung jawab terkait pelanggaran prinsip keterbukaan informasi. Sedangkan, sanksi yang ditetapkan Bapepam atas kedua kasus pelanggaran yang dilakukan para emiten tersebut walaupun tidak sama, tetapi mampu memberikan efek jera kepada pelaku (emiten).

The principle of the openness is the soul of the capital market. The application for the principal of the openness in the capital market is useful for: 1) Maintain public confidence in the market; 2) create an efficient capital market mechanism, and 3) prevent fraud. Therefore, the main stonghold must be reflected in a capital market legal framework which clearly put the interests of investors in every policy and every strategic decisions taken by the issuer. On the other hand, law enforcing must be carried out firmly to any issuer who violates the principle of disclosure, so it surely guarantees the certainty and legal protection for investors. The purpose of this research is to determine the responsibility of the issuer in applying the principles of disclosure on capital markets and the application of legal sanctions against issuers who violates the principles of disclosure on capital markets. Based on this research, the issuers (PT.Sari Husada, Tbk) proved to have violated Bapepam rule XM1 on disclosure of information on certain shareholders, in which the directors and commissioners of the issuer had conducted a transaction on shares of SHDA, but delayed the reporting of the ownership changes to Bapepam. Therefore, Bapepam had determined the penalties for the board of commissioners starting from Rp.100.000,- to Rp.1.5 million – depending on how long is the delay by days for each case, in reporting the referred transactions of issuers to Bapepam. Meanwhile, the offenses committed by other issuers (known as PT.Perusahaan Gas Negara, Tbk) is a violation of delay report submission to Bapepam and the public about material matters, which Bapepam imposed administrative sanction in the form of fines for Rp.25.000.000,-. In addition, PGN also committed offenses by releasing an untruthful and misleading material which influences the stock market price in stock exchange. Over this last violations Bapepam imposed fines to the PGN board of directors in the amount of Rp.5.000.000.000,-. The conclusion that can be drawn is that the issuer is a related and responsible party on the violations of the principles of responsible disclosure. While Bapepam specified sanction for both violations committed by issuers is not the same, it is able to provide the deterrent effect to the principal (the issuer).

Kata Kunci : Prinsip keterbukaan,Pasar modal,Tanggung jawab emiten