Politik luar negeri Jepang terhadap Asean :: Studi terhadap proses pembuatan kebijakan AJCEP di bawah Pemerintahan Koizumi

FADHAT, Muhammad Faris Al, Prof. DR. Jahja A Nuhaimin

2010 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran aktor-aktor politik domestik dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN, terutama dalam kasus lahirnya ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) pada masa pemerintahan PM Koizumi, serta melihat bagaimana implikasi proses tersebut bagi politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN. Penelitian terkait peran aktor politik penulis anggap sangat penting mengingat aktor-aktor tersebut memainkan peran yang sangat signifikan dalam pembentukan politik luar negeri Jepang, baik di kawasan Asia Tenggara maupun secara lebih luas di Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir teori politik luar negeri serta model proses pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri, yakni model tripartial elit yang menekankan peran serta persaingan antara tiga aktor politik dominan Jepang: politisi, sentral birokrasi dan kelompok bisnis. Serta model pembuatan kebijakan yang dikemukakan Charles Hermann (1990), di mana persaingan dan pergeseran peran aktor akan turut mempengaruhi perubahan tujuan serta sifat politik luar negeri. Penelitian ini setidaknya menyimpulkan dua hal: Pertama, lahirnya kerjasama AJCEP pada 8 Oktober 2003 tidak terlepas dari peran yang cukup kuat dari sentral birokrasi, terutama Kementerian METI (sebelumnya MITI). Hal ini selain disebabkan besarnya kepentingan ekonomi nasional Jepang juga turut didorong oleh dua hal: (a) adanya restrukturisasi birokrasi di tahun 1990-an yang memungkinkan METI mengambil peran (ekonomi) regional dan internasional lebih besar, sekaligus mereduksi peran MOFA yang sebelumnya lebih dominan. (b) perubahan ideologi METI ke arah liberalisasi dan dinamisasi pasar dengan terus mendorong terciptanya pasar yang kondusif serta liberalisasi ekonomi secara regional. Kedua, sebagaimana diungkapkan Hermann, politik luar negeri akan mengalami perubahan seiring polarisasi dan perubahan aktor. Peran politik cukup krusial yang dimainkan METI dalam kasus AJCEP turut mendorong perubahan politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN ke arah proaktif. Dalam hal ini AJCEP tidak hanya meningkatkan kerjasama ekonomi Jepang-ASEAN, tetapi sekaligus menandaskan perubahan strategi dan peningkatan intensitas politik luar negeri Jepang terhadap ASEAN, di mana inisiatif kebijakan diambil secara lebih independen sesuai dengan kepentingan ekonomi-politik nasional-nya dan terlepas dari tekanan internasional (gaiatsu). Selain itu kebijakan ini sekaligus memungkinkan Jepang untuk mengambil inisiatif kepemimpinan politik sekaligus peran yang lebih besar di kawasan Asia Tenggara dan juga Asia-Pasifik. Hal ini tampak jelas dari upaya Jepang untuk merangkul ASEAN tidak hanya dari sisi kerjasama ekonomi tetapi juga dalam isu-isu politik dan keamanan. Dalam hal ini kerjasama komprehensif Jepang-ASEAN bisa dilihat sebagai pintu masuk paling ideal bagi politik luar negeri proaktif Jepang

The aims of this thesis is to explain and elaborate the roles of Japanese domestic political actors in the decision making process of Japanese foreign policy toward ASEAN, notably in the case of emerging ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) under Prime Minister Koizumi Junichiro, and to analyze its implications to the Japanese foreign policy toward ASEAN. I make a point of research which concerned with political actors considering the significant roles of actors in Japanese foreign policy, either toward Southeast Asian region or broader in Asia-Pacific. The theoretical framework of this research used theory of foreign policy and model of decision making process in foreign policy, namely “elite threepartial” which emphasize the roles and competition between three Japanese dominant-political-actors: politician, central bureaucracy, and business community. And it also used model of Charles Herman‟s (1990) decision making process, which explained the competition and roles displacement of political actors will caused the changing of the aims and pattern of foreign policy. This research made two conclusions: First, the emerging of ASEAN-Japan compre-hensive cooperation through AJCEP in October 8 2003 strongly influenced by central bureaucracy‟s dominant roles, particularly the Ministry of Economy Trade and Investment (METI, formerly MITI). This matter in addition to the consideration of Japans‟ national economic interest also forced by two things: (a) Restructuration of bureaucracy in 1990s which enable METI plied its dominant roles (economically) in the region and international, meanwhile in the same time it reduced the roles of MOFA that toke dominantly in international before. (b) The changing of METI‟s ideology towards liberalization and dynamic market with dropping up market mechanism and regional economic liberalization. Second, according to Herman‟s explanation, foreign policy will be continuing or changing together as along with polarization and changing of actors. The crucial roles of METI in the case of AJCEP had driven the changing pattern of Japanese foreign policy toward ASEAN which more proactive rather than reactive. In this case, AJCEP not only raised the economic cooperation between ASEAN and Japan, but also emphasized clearly the changing pattern and increasing intensity of Japanese foreign policy toward ASEAN countries, which its policy initiative more independent according to its national economy and political interest rather than accommodate the international pressure (gaiatsu). Besides that this policy also makes Japan possibly takes the initiative of political leadership as well as their major role in both the Southeast Asian region and (also) Asia-Pacific. This clearly appears from Japan‟s initiative to ties up ASEAN not only in economic coope-ration but also in politics and security. In this case ASEAN-Japan comprehensive cooperation also means as the ideal starting point of Japanese proactive foreign policy

Kata Kunci : Politik luar negeri Jepang,Proses pembuatan kebijakan,ASEAN,AJCEP,Politisi