Structured creditors dalam kepailitan :: Studi perbandingan hukum kepailitan Indonesia dan Belanda

SUSANTI, Eka Esti, Drs. Paripurna, S.H., M.Hum.LL.M

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai tata urutan Kreditor dalam Kepailitan berdasarkan hukum kepailitan Indonesia dan Belanda, berkenaan dengan kedudukan hukum Kreditor dalam hak mengajukan permohonan pernyataan pailit dan pembayaran tagihan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan metode perbandingan hukum antara Hukum Kepailitan Indonesia dan Hukum Kepailitan Belanda, dengan pertimbangan bahwa Hukum Kepailitan Indonesia berakar dari Hukum Kepailitan Belanda. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif yang meliputi penelitian terhadap asasasas, kaidah-kaidah dan berbagai pengertian hukum yang berkaitan dengan Structured Creditors dalam Kepailitan. Data yang terkumpul selanjutnya disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun Undang-undang tidak mengatur mengenai Kreditor mana saja yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun dalam praktiknya tidak semua Kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kreditor Separatis, karena telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan Hak Jaminan, tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Sebaliknya, Kreditor tanpa hak jaminan (Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren) dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebab sumber pembayaran piutangnya adalah harta pailit.

This research purposed to reach the knowledge and understanding about the structured creditors in insolvency proceeding by comparing two bankruptcy laws, i.e. Indonesian and Dutch Bankruptcy Law, with respect to the legal standing of creditors that are the right to file the insolvency claims against the insolvent debtor and the right of payment. This research was a normative juridical research which used comparative methode between Indonesian and Bankcruptcy Laws concerning the Dutch Bankruptcy Law as the root of Indonesian Bankruptcy Law. This legal research was carried out by mean of researching the secondary datas, included the primary, secondary and tertiary legal materials. This research was a descriptive analysis included juridical research of legal principles, rules and various legal interpretations related to the structured creditors in insolvency proceeding. The collected datas afterwards were systemised and qualitatively analysed by normative approachment. The results of this research showed that despite of the Act does not stipulate the type of creditors that posses the rights to file the insolvency claims, yet on the field there are not all those types of creditors could file their insolvency claims. The secured creditors, for the reason of the assurance of the payment from their encumbered collateral, do not have interest to file their claims for verification purposes with the receiver. On the contrary, the unsecured (preferential and ordinary) creditors can file their claims because the payments have a source of the bankruptcy estate.

Kata Kunci : Kepailitan,Structured creditors,Kreditor separatis,Kreditor preferen