Hak monopoli penyelenggaraan jasa perkeretaapian oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai baadn usaha milik negara (BUMN) dikaitkan dengan perlindungan terhadap pengguna jasa kereta api

AZNAL, Prof Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai aspek- aspek yang dijadikan dasar legitimasi atas pemberian hak monopoli kepada PT. KAI (Persero) sebagai BUMN dalam penyelenggaraan j a sa perkeretaapian, dan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pelayanan angkutan orang terhadap keselamatan pengguna jasa Kereta Api dan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa Kereta Api tersebut . Peneli tian ini merupakan peneli tian yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas melalui bahan kepustakaan atau data sekunder . Data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan , diperi ksa ulaf1g kelengkapan dan kej elasannya . Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dicatat secara sistematis untuk memudahkan analisis data. Dari penelitian setelah dianalisis diperoleh hasil bahwa ada tiga aspek yang menjadi dasar atas pemberian hak monopol i bagi PT . KAI(Persero)dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indones ia , yai tu : ( 1 ) aspek yuridis, (2)aspek sosiologis , (3)aspek ekonomi . Terkait dengan perlindungan hukum pengguna jasa perkeretaapian , tiket yang dibeli oleh pengguna jasa merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian angkutan orang dan bukti perlindungan asuransi atas kecelakaan yang mungkin terjadi selama menikmati jasa pelayanan kereta api , dan tidak mengesampingkan PT.KAI(Persero) dari kewajiban untuk mengutamakan keselamatan penumpang seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian .

The purpose of t his study is to determine which aspects of the basi s for the legitimacy of granting monopoly rights to PT. KAI ( Persero) as a stat e - owned enterprises (SOEs) to organizer always services , and how the implementation of the transport service protection in user safety rail services and how t he form of legal protect i on for users of the railway service . This study i s a normative juridical and empirical legally refers to legal norms contained in the legislation relating to t he issues discussed through the literature o r secondary data . The primary data obtained from the field study, rechecked the completeness and clarity. And then the data classified and recorded in a systematic way to facilitate data analysis . From the study after the analysis and results obtained that there are three aspects that became the basis for granting monopoly rights to PT . KAI ( Persero) to organize railways in Indonesia , i.e : (1) juridical aspects , ( 2) sociological aspects , ( 3) economic aspects . Associated with legal protection railway service users, t he tickets purchased by the service user is a sign of evidence of the transport agreement , is also a proof of insurance coverage for accidents that may occur during enjoyed the train service to the ticket ' s owner and PT. KAI (Persero) must obey the obligation to give priority to passenger safety as regulated in Law Number 23 Year 2007 on Railway . Keywords: Monopoly Rights , State Owned Enterprises , User Protection Services .

Kata Kunci : Hak monopoli, Badan usaha milik negara, Perlindungan penngguna jasa