Aspek-aspek hukum dalam pemeriksaan investigatif BPK atas indikasi unsur pidana dan atau kerugian negara

ARIFIN, Asdian Samsul, Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat pemeriksaan investigatif dan harmonisasi pelaksanaan pemeriksaan investigatif dengan aspek-aspek hukum yang terkait dengan pemeriksaan investigatif, termasuk peran dan kedudukan pemeriksaan investigatif dalam sistem hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bantuan penelitian hukum empiris melalui pendekatan aspek-aspek hukum yang terkait dalam pemeriksaan investigatif, yaitu perbuatan pidana, kerugian negara dan hukum acara pidana. Data yang digunakan adalah data primer berupa LHP Investigatif, kuisioner dan wawancara dengan pemeriksa investigatif serta data sekunder berupa literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakikat pemeriksaan investigatif dari segi yuridis bertitik pangkal pada metode dan teknik pemeriksaan atas transaksi yang mempengaruhi keuangan negara dengan tujuan untuk menemukan indikasi unsur pidana dan atau kerugian negara. Oleh karena itu, pemeriksaan investigatif merupakan pemeriksaan yang sarat dengan aspek hukum. Karena itu pula, metode dan teknik pencarian bukti yang digunakan dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif dapat diharmonisasikan dengan aspek-aspek hukum, terutama aspek hukum perbuatan pidana dan/atau kerugian negara serta aspek hukum acara pidana. Harmonisasi pelaksanaan pemeriksaan investigatif pertama-tama dilakukan dengan menemukan peristiwa hukum dalam klasifikasi penyimpangan atas kegiatan pengelolaan keuangan negara. Kemudian, dalam proses pelaksanaannya, pemeriksaan investigatif mengabstraksi peristiwa hukum tersebut ke dalam unsur-unsur perbuatan pidana tertentu dan mengupayakan bukti atas pemenuhan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut. Jika indikasi perbuatan pidana telah ditemukan, maka perhitungan kerugian negara (jika ada), dapat dilakukan dengan metode-metode yang dapat diuji secara legal dan professional. Tindak lanjut dari pemeriksaan investigatif adalah harmonisasinya dengan aspek hukum acara pidana, yaitu peranan dan kedudukan LHP Pemeriksaan investigatif, bukti pemeriksaan investigatif dan pemeriksa investigatif sebagai alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli maupun sebagai barang bukti.

This research intent to understand the essence of investigative audit and the harmonization between the performance of investigative audit and its related legal aspects, including the role and status of the investigative audit in Indonesian legal system. The research method applied in this thesis is the normative legal research assisted by empirical legal research, using related legal aspects as an approximation method, such as the theory of criminal act, state loss and the procedure of criminal law. The data used in this thesis based on primary level data, such as Investigative Audit Reports, questioners and interview with the investigative auditors, and secondary level data, containing the regulations related to the legal aspects of investigative audit and supporting literatures. The result of this research shows that the juridical essence of investigative audit is grounded on the methods and techniques of the audit upon transactions that influenced the state financial with the purpose to discover the indication of criminal element and/or state loss and completing each element of such indication with evidences. Therefore, the investigative audit is the audit that is most related to the legal aspects. In consequence, the methods and techniques of evidence findings should be in deep harmony with each legal aspect, especially the criminal act aspect, state loss aspect and the procedure of criminal law aspect. The first step to harmonize between the implementation of investigative audit and its legal aspects is to find the juridical event of an act that related to the activity of state financial managements. Afterwards, the process of investigative audit is to make abstract of such juridical event into the elements of certain criminal act and then gain the evidence upon the acquirement of each element. If the indication of criminal act has been discovered, the calculation of state loss can be started using methods that legally and professionally reliable. The follow up of investigative audit is the harmonization between investigative audit and the procedure of criminal law, such as the role and status of investigative audit report, investigative audit proof and the investigative auditor as a letter evidence, witness evidence, expert evidence and material evidence.

Kata Kunci : Pemeriksaan investigatif,BPK,Perbuatan pidana,Kerugian negara, Investigative audit, The Audit Board of Republic Indonesia, criminal act, state loss