Proses pembangunan di daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

GUNAWAN, Adi, Prof. Dr.Muchsan, S.H

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pembangunan sarana fisik di Kabupaten Pamekasan dibidang pembangunan jalan, pasar, sarana kesehatan, pembangunan jalan, sarana air bersih dan bidang pendidikan formal sejak tahun 2004 hingga 2008, setelah itu akan diteliti dan dicari kendala-kendala yuridis yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pamekasan dan akan diberikan langkah-langkah hukum guna mengatasi kendala-kendala tersebut. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan Penelitian Kepustakaan (Library Reseach). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisa secara deskriptif dan normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada serta pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut. Analisa kualitatif dimaksudkan untuk mengemukakan hasil penelitian baik secara vertikal maupun horizontal dari bahan-bahan hukum tersebut. Analisa secara kualitatif digunakan karena data bersifat kualitatif yaitu data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, kemudian dilengkapi dengan data kuantitatif yaitu data yang berwujud angka-angka hasil perhitungan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menemukan bahwa proses pembangunan sarana fisik di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan-peraturan itu terdapat kekurangankekurangan yaitu terdapat dissinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedudukan lembaga pengawas yang tidak sesuai dengan asas dan teori serta Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih memonopoli pelayanan publik. Namun guna mengatasi permasalahan tersebut peneliti memberikan langkah-langkah hukum. Langkah hukum yang diberikan yaitu agar pemerintah daerah menyesuaikan Peraturan Daerah dengan undang-undang, mereposisi lembaga pengawas daerah dan menerbitkan perda yang mengatur tentang pelaksana pembangunan di daerah.

This study aims to determine the implementation process of development of physical facilities in the Pamekasan District contructions of road, markets, health facilities, clean water facilities and the formal education facilities sector since 2004 untill 2008, when it will be checked and searched juridical constrains regarding regional financial management and Pamekasan District will be given the legal measures to overcome these constraints. In order to obtain the data required in this research used literature study(Library Research). The data obtained will then be analyzed qualitatively descriptive and normative. Normative, since this study begins with the laws existing and implementation of these regulations. Qualitative analysis is intended to bring research results both vertically and horizontally from the material law. Qualitative analysis is used because the data is qualitative data is described with words or phrases separated by categories to any conclusion, then equipped with quantitative data is data that form the numbers calculated. According to a study conducted researchers have found that the process of building the physical facilities in the Pamekasan District implemented based legislation, but within those rules there are deficiencies synchronized have legislation in force, the position of supervisory agency that are inconsistent with the principles of and theory as well as Pamekasan Government still monopolize the public service. However, in order to overcome these problems researchers gave legal steps. Legal measures that provided for local governments to adjust Regional Regulation act, realignment and local regulatory agencies to publish regulations governing the implementation of development in the region.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah,Keuangan Daerah,Lembaga Pengawasan, Finance management - Regional development - Supervisory agency