Studi kebijakan partisipatif pengelolaan Taman Nasional Wakatobi pasca pembentukan Kabupaten Wakatobi

AWANG, Chris Lamba, Prof. Dr. Ir. H. Djoko Marsono

2010 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Berdasarkan regulasi yang ada, bentuk pemanfaatan dalam kawasan taman nasional hanya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata alam dan rekreasi. Pembentukan Kabupaten Wakatobi yang wilayahnya dominan merupakan kawasan taman nasional berimplikasi pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta eksistensi Taman Nasional Wakatobi. Paradigma baru pengelolaan kawasan konservasi menuntut agar dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat maupun bagi pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui fungsi, wewenang dan kebijakan Balai Taman Nasional Wakatobi (TNW) dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta menganalisis faktor-faktor penyebab konflik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam TNW; 2) mengetahui persepsi stakeholder tentang kelestarian fungsi TNW dalam rangka pengelolaan yang adaptif dan partisipatif; 3) mengkaji bentuk manajemen konflik kepentingan dan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam TNW. Data dianalisis secara kualitatif dan review beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan alternatif kebijakan pelestarian fungsi TNW dan bentuk manajemen konflik pengelolaan sumber daya alam. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi disharmonisasi peraturan perundangundangan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di kawasan Wakatobi. Konflik kepentingan dan kewenangan terjadi pada fungsi perizinan bidang pariwisata; kelautan dan perikanan; serta pemanfaatan zonasi TNW. Kelestarian fungsi Taman Nasional Wakatobi ditentukan oleh: partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan TNW; dan pembangunan daerah Wakatobi dengan tetap mempertahankan nilai substansial konservasi. Persepsi stakeholder tentang kebijakan pengelolaan TNW pasca pembentukan Kabupaten Wakatobi yaitu mengintegrasikan pembangunan wilayah daratan dan perairan dengan tetap mempertahankan luas kawasan TNW (52,2%). Model manajemen konflik dalam pengelolaan sumber daya alam TNW adalah menggunakan pendekatan collaborative management (81,7%) dengan pembagian peran dan tanggung yang jelas dan tegas bagi stakeholder yang didukung oleh regulasi atau kesepakatan bersama, serta berbasis masyarakat lokal berdasarkan prinsip saling menghargai, saling mempercayai, saling bertanggung gugat, saling berbagi tanggung jawab dan berbagi keuntungan.

Based on existing regulations, the form of utilization in the national parks only for the purpose of research, science, education, cultivation supporting, nature tourism and recreational. The Establishment of Wakatobi Regency that majority as national park area has implications for the management of natural resources and the environment, and the existence of Wakatobi National Park. The new paradigm of conservation area management was requiring to able giving more benefit for people or local development. These research objectives are: 1) to understanding the function, authority, and policy of Wakatobi National Park Bureau and local government and analyzing the conflict causal factors and its authority in Wakatobi National Park nature resource management; 2) understanding the stakeholders perceptions about Wakatobi National Park sustainability in order to adaptive and participative management; and 3) examining the conflict management of interest and authority in nature resource management. The data was analyzed descriptively with reviewing some regulation that related with the nature resource and environment management’s authority then using Analytical Hierarchy Process (AHP) to determining the alternative policy of conservation and the conflict management’s model for nature resource management Results of analysis showed there was disharmonisation regulations related to the management of natural resources and environment in Wakatobi. The interest and its authority conflict were occurred on the licensing function in tourism; maritime affairs and fisheries; Wakatobi National Park zone’s utilizing. Sustainability of Wakatobi National Park is determined by: the active participation of local governments and communities in the management of Wakatobi National Park, regional development while maintaining the substantial value of conservation. The stakeholder perception about the National Park management policy post establishment of the Wakatobi Regency is integrating the development land, coastal and sea area with maintaining the broad of area of National Park (52.2%). Model of conflict management in natural resources management of Wakatobi National Park is collaborative management approach (81.7%), with the clear and explicit role and responsibility distribution for the stakeholder that supported by the regulation and collective agreement and based on local people on the principles of mutual respect, mutual trust, mutual accountability, sharing responsibility and benefit.

Kata Kunci : Taman Nasional Wakatobi,Partisipasi,AHP,Persepsi stakeholder,Konflik,Collaborative management, Wakatobi National Park; Participation; AHP; Stakeholders' perceptions; Conflicts; Collaborative management