Kedudukan hukum kontrak karya PT Freeport Indonesia dalam sistem hukum Indonesia dan pengaruhnya terhadap investasi dan pembangunan di Provinsi Papua

KREY, Johannes Herkanus, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2010 | Tesis | S2 Magister Hukum

Latar belakang penelitian ini berawal dari pemikiran terhadap masalahmasalah yang sering timbul di Papua yang akar persoalannya mempertanyakan Kontrak Karya PTFI dan kontribusinya bagi orang Papua. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan penelitian empiris. Data yang terkumpul baik data primer maupun sekunder dianalisis dengan metode kualitatif-deskriptif. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Kontrak Karya PTFI dalam sistem hukum Indonesia merupakan perjanjian tidak bernama (innominaat contract) atau perjanjian yang tidak dikenal namanya dalam KUHPerdata, namun pengaturannya dijumpai dalam berbagai ketentuan perundangan-undangan dalam bidang pertambangan dan investasi, sesuai Pasal 1319 KUHPerdata. Dalam situasi dan kondisi ekonomi bangsa yang sedang ditata ketika itu membutuhkan investasi besar sehingga Kontrak Karya PTFI adalah satu langkah hukum yang tepat untuk mengembangkan usaha pertambangan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui penelitian ini pula dapat diketahui bahwa faktor di luar hukum sangat besar pengaruhnya terhadap terbentuknya Kontrak Karya PTFI dan beroperasinya perusahaan berkelas dunia tersebut di Papua. Pada awal ketika Perusahaan ini mulai melakukan kegiatan eksplorasi dan mencari konsep kontrak karya, situasi Negara berada dalam kondisi yang penuh gejolak politik, namun dapat berjalan aman bahkan dapat melewati masa-masa sulit dengan baik. Produksi hasil tambang meningkat setiap tahun dan pengaruhnya terhadap penerimaan Negara pun bertambah. Pada sisi yang lain kehadiran PTFI di Papua dimanfaatkan untuk pertaruhan berbagai kepentingan tertentu yang sangat mengganggu aktifitas perusahaan serta menghambat upaya peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di Papua.

The background of this study was started from the idea on problems frequently faced in Papua asking the Work Contract of PTFI and its contribution for Papua people. This research is the study of normative and empirical. The collected data, primary and secondary, was analyzed using qualitative-descriptive method. The result of the analysis showed that the law position of Work Contract of PTFI in Indonesian law system was innominaat contract or contract with no name in civil law, but its arrangement is met in various acts in mining and investment, according to Article 1319 Civil Law. In the situation and economic condition of the nation, which is being arranged, it needed big investment so that Work Contract of PTFI became an appropriate law step to develop mining business in order to develop economy of the nation. Through this study, it could be found on that factor outside the law had strong effect on the formation of Work Contract of PTFI and its operation in Papua. In the beginning, this company started to carry out exploration and looked for concept of work contract. The situation of the nation was in political chaos, but it could run safety, even can pass difficult times will. The production of mining product increased each year and it affected the revenue of the nation. On the other hand, the presence of PTFI in Papua was used by certain parties as a bet for various interests disturbing company’s activities an inhibits the effort to increase investment and development of economy in Papua.

Kata Kunci : Kontrak karya, Investasi, Pertambangan, pembangunan, work contract, investment, mining and development