Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pembiayaan pengadaan kapal di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan

SAFI'I, RA Antari Innaka T, S.H., M.H

2009 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui mengenai aspek hukum dalam pembiayaan pengadaan kapal di desa Kalibuntu dan juga perlindungan hukum bagi para pihak terutama yang berhubungan dengan kewajiban pemenuhan hak-hak para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan lapangan untuk mendapatkan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder, sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber. Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, kemudian keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan kesimpulan penelitian diketahui bahwa pembiayaan pengadaan kapal merupakan suatu perbuatan yang memiliki aspek perjanjian karena didalamnya terdapat suatu perbuatan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama diantara para pihak untuk memberikan sesuatu. Kemudian, terdapat aspek hutang piutang yang menjelma sebagai hukum pembiayaan, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum pembiayaan konvensional maupun dalam hukum pembiayaan syariah karena melihat pola dalam hubungan hukum yang dibangun percampuran antara konsep pembiayaan konsumen, mudharabah, dan qardhul hasan. Selain itu, juga terdapat aspek bagi hasil sebagai bentuk kompensasi atas uang pinjaman, dimana metode pengambilan bagian atas bagi hasil menggunakan metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan hak/nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian, dalam perlindungan hukum, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, terutama masalah pemenuhan kewajiban pembayaran piutang kreditur dan tindakan pengakhiran perjanjian secara sepihak yang tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan undang-undang kurang memberikan perlindungan hukum. Demikian juga, dalam penyelesaian masalah perjanjian, sarana dan cara yang dipergunakan dalam penyelesaian masalah perjanjian kurang memberikan perlindungan hukum sehingga pada akhirnya merugikan salah satu pihak.

This study aims to examine and learn about the legal aspects of ship procurement funding in the village kalibuntu and also legal protection for all parties especially those related to the fulfillment of obligations the rights of the parties. This research is a study of normative juridical, the research literature based on field research to obtain primary data. Secondary data obtained through the research literature with a study of the document search by the legal materials that are primary and secondary, while primary data obtained through interviews with respondents and interviewees. The data used in this research is the primary data and secondary data, and overall data obtained and analyzed qualitatively. Based on a study known that the ship procurement cost is an act that has aspects of the agreement because in it there is a legal action based on mutual agreement among the parties to give something. Then, there are aspects of the incarnated debts as receivables financing law, which in practice using the principles in conventional finance law or in islamic finance law because they saw a pattern in which the legal relationship established between the concept of mixing of consumer financing, mudaraba, and qardhul hasan. In addition, there are also aspects of the results as a form of compensation for lending money, which the method of making the top of the results using the method of revenue (revenue sharing) between the two sides on the right / ratio which has been agreed previously. Then, in legal protection, fulfillment of the rights and obligations of the parties, especially the problem of fulfilling the obligation to pay debts and actions of creditors unilateral termination of the agreement are not caused by reasons that justified the law less legal protection. Similarly, in the settlement agreement issue, the means and ways used in solving the problem is less agreement provides legal protection and ultimately harming either party.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembiayaan, Kapal, Legal Protection, Financing, Ship