Studi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/PID.PRAP/2008/PN.JKT.SEL mengenai permohonan praperadilan PT. Inti Indosawit Subur terhadap Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia

ABIDIN, Muhammad Kilal, Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum

2009 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memperoleh pemahaman tentang kedudukan sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan dalam praperadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu menitikberatkan penelitian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan pustaka. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Setelah dilakukan pembahasan, kesimpulannya adalah bahwa dalam teori maupun praktek praperadilan masih terjadi dualisme mengenai sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan sebagai lingkup materi praperadilan. Setelah menganalisis pasal-pasal dalam KUHAP dan memperhatikan pendapat beberapa ahli hukum, ruang lingkup praperadilan haruslah memenuhi ketentuan Pasal 77 UU No. 8 tahun 1981 (KUHAP). Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tidak ada suatu pasal pun yang mengatur secara tegas tentang apakah terhadap sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan merupakan materi yang dapat diajukan permohonan praperadilan. Berdasarkan asas-asas hukum acara pidana (lex scripta dan lex stricta) dan asas contra legem, maka sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan bukan merupakan ruang lingkup materi praperadilan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 95 KUHAP, terhadap upaya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan permohonan praperadilan dengan tuntutan ganti kerugian dengan ketentuan bahwa perkara pidana tersebut berada dalam tahap proses hukum yang sudah jelas, tetap dan final, yaitu diberhentikannya proses hukum atau hakim telah menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah dan putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap.

The research aims at identifying, analyzing, and gaining understanding on the legal position of the legality of search and confiscation in pre trial application. The research belongs to normative juridical research which emphasizes the analysis on secondary data which consists of primary material such as regulations and the court’s verdict, and secondary material such as library documents. The above secondary data are supported by primary data obtained from field study through semi structured interview. After the investigation carried out, the research concludes that, in both practice and theory of pre trial application, there is still a dualism concerning the legal position of the legality of search and confiscation. According to the articles proposed in Civil Law on pre trial application and some opinions from the law experts, the scope of pre trial application is limited and must be in accordance with the stipulation Article 77 No. 8 Year 1981. Therefore, it needs to be understood that there is no single article which arrange strictly whether the search and confiscation are approved materials to be proposed in pre trial application. As a result, based on Civil Law principles (lex scripta, lex stricta) and contra legem, the legality of search and confiscation is not in the scope of pre trial application. However, based on Article 95 Civil Law, toward an attempt to a searching and a confiscation can be proposed a pre trial application with a claim for replacements in a term of condition that the crime suit is on a clear and settled legal process, such as in the termination of legal process or when the judge has announced that the defendant proves not guilty.

Kata Kunci : Pajak,Praperadilan,Penggeledahan,Penyitaan, tax, pre trial application, search, confiscation