Kapasitas Pemerintah Distrik Kiwirok dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat :: Studi tentang kapasitas Pemerintah Distrik Kiwirok dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakata di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua

YOPENG, Simon, Dra. Ratnawati, SU

2009 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana Kapasitas Pemerintah Distrik Kiwirok dalam melaksanakan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat?”, dengan studi kasus di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua. Methode yang digunakan dalam penelitian ini adalah methode penelitian deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teknik induktif, deduktif, analogis dan komparatif. Kerangka teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah kerangka teori tentang pengertian kapasitas dan peningkatan kapasitas (capacity building), kapasitas pemerintah distrik dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Hasil penelitian ini penunjukkan bahwa Pemerintah Distrik Kiwirok mempunyai kapasitas potensial untuk melaksanakan fungsi Pemberdayaan Masyarakat melalui ’setting’ regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun kapasitas potensial tersebut belum diaplikasikan secara optimal, oleh karena dipengaruhi oleh empat masalah kapasitas. Pertama, masalah kapasitas di level sistemik meliputi : belum adanya regulasi daerah tentang organisasi dan tata kerja pemerintah distrik dan SK bupati tentang pendelegasian sebagian wewenang kepada kepala distrik. Kedua, masalah di level institusi meliputi : minimnya daya dukung anggaran distrik dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pemerintah distrik. Ketiga, masalah di level individu, yaitu rendahnya kualitas sumber daya aparatur distrik. Keempat, masalah di level lingkungan, meliputi : rendahnya derajat pendidikan masyarakat, rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan rendahnya kualitas aparatur pemerintah kampung. Dalam kapasitas yang rendah, Pemerintah Distrik Kiwirok tetap berupaya melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat walaupun masih kurang optimal. Terdapat dua strategi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Distrik Kiwirok yaitu : pelaksanaan tugas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan pelaksanaan program rencana strategis pemberdayaan kampung (Respek) Tahun 2007. Dalam melaksanakan kedua strategi pemberdayaan masyarakat tersebut, Pemerintah Distrik Kiwirok menghadapi banyak kendala sebagai faktor penghambat suksesnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat; antara lain : pertama, pemerintah distrik masih belum diberikan kewenangan dan anggaran yang cukup untuk memanfaatkan sarana Musrenbang sebagai salah satu strategi pemberdayaan masyarakat. Walaupun dalam juklak dan juknis Musrenbang menggunakan pendekatan bottom up planning, tetapi dalam realitasnya masih syarat dengan pola-pola top down planning. Kedua, program Respek juga kurang berhasil karena masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah yang berfungsi mengawasi dan membina di tingkat distrik dan kampung, serta penyalahgunaan dana Respek oleh masyarakat untuk kebutuhan konsumtif. Rekomendasi untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Distrik Kiwirok dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat antara lain : Pertama, disarankan kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang untuk segera menetapkan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik dan SK Bupati tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Kepala Distrik untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kedua, perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintah distrik melalui penempatan tenaga-tenaga proffesional, terampil dan memiliki kemampuan teknis sesuai dengan tupoksinya masing-masing pada Kantor Kepala Distrik Kiwirok. Ketiga, perlu adanya peningkatan alokasi anggaran rutin dan pembangunan untuk pemerintah distrik berdasarkan kebutuhan. Keempat, perlu peningkatan daya dukung sarana dan prasarana kerja pada Kantor Kepala Distrik Kiwirok.

This study tries to answer questions of research, “How Capacity of District Government of Kiwirok Functioned as Society Empowerment?”, with case study in District of Kiwirok, Regency of Pegunungan Bintang, Province of Papua. Methods used in this research were descriptive-analytic methods. Data were collected by interview, observation, and documentation. Whereas, data were analyzed by using inductive, deductive and comparative techniques. Theoretic framework used for supporting this research was theoretic framework on capacity understanding and capacity building, capacity of district government and society empowerment. Results of research indicated that the District Government of Kiwirok had potential capacity to function as Society Empowerment through setting of central and local government regulation. But, the potential capacity had not been applied optimally, because affected by four capacity problems as follows. First, capacity problem in systemic level includes: absence of local regulation on organization and setting of district government and decision letter of regent on delegation of some authorities to district leader. Second, problem at institutional level includes: minimum support force of district budget and available supportive instrument and infrastructure of district government. Third, problem, at individual level, includes low quality of human resources of district apparatus. Fourth, problem, at environmental level, includes: low educational degree of society, low health rate of society and low quality of village government apparatus. In low capacity, the District Government of Kiwirok remained to try functioning as society empowerment although less optimum. There were two strategies of society empowerment conducted by the District Government of Kiwirok: performance of development planning negotiation task (Musrenbang) and performance of strategic planning program of village empowerment (Respek) of 2007. In performing three strategies of society empowerment above, District Government of Kiwirok faced many obstacles as inhibitive factor of successful performance of society empowerment program; such as, first, the district government had not given sufficient authority and budget to use instrument of Musrenbang as one strategy of society empowerment. Although performer and technician of Musrenbang used bottom up planning approach, but reality still required top down planning patterns. Second, Respek program was also less successful because of low quality and capacity of governmental apparatus functioning as controller and builder at district and village levels, and abuse of Respek fund by society for consumptive needs. Some of recommendations to strengthen capacity of District Government of Kiwirok in functioning as society empowerment are: first, suggested to Regent and DPRD of Pegunungan Bintang Regency to immediately establish Local Regulation on Organization and Setting of District Government and Decision Letter of Regent on delegation of some authorities to the District Leader to deal with some local autonomy affairs. Second, it is necessary to have high quality of district government apparatus through professional, skilled, and technical ability labor placement according to each main task of office of District Government of Kiwirok. Third, it is necessary to have high routine budget allocation and development of district government based on needs. Fourth, it is necessary to increase supportive work instrument and infrastructures in the Office of District Government of Kiwirok.

Kata Kunci : Kapasitas,Kinerja,Pemberdayaan masyarakat,Distrik,capacity,performance,society empowerment,district.