Pengangkatan pejabat struktural berbasis kompetensi dalam rangka meningkatkan profesionalisme pegawai :: Studi kasus di Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

MUHAJIR, Prof. Dr. Warsito Utomo

2009 | Tesis | S2 Magister Administrasi Publik

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dibirokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar setelah pengesahan Qanun Organisasi Tahun 2008 menyangkut kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan tujuan organisasi, pangkat, pendidikan formal dan teknis, pendidikan pejenjangan pejabat dengan jabatan yang didudukinya dan tingkat senioritas pejabat tersebut dilingkup jabatannya termasuk pertimbangan seorang pejabat dapat diangkat dalam jabatan struktural. Disamping itu penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dilingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar dalam hal keberadaan pejabat “import”. Untuk itu, pola hubungan yang terjadi antara pejabat politik dengan pejabat karir menjadi sorotan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan juga strategi pengangkatan pejabat struktural dibirokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan informan Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Anggota Tim Baperjakat serta staf lainnya, Pejabat eselon II dan III aktif dan yang di non aktifkan, serta Anggota Tim Sukses Bupati dan Wakil Bupati periode 2007/2011. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (indepth interview) dan dokumentasi. Hasil penelitian ini terungkap bahwa proses pengangkatan Pejabat struktural tidak dilaksankan sesuai kaidah manajemen sumber daya manusia, proses analisis jabatan tidak dilaksanakan, seleksi dan rekruitmen tidak dilasanakan sesuai dengan kebututuhan organisasi, sehingga pengangkatan pejabat struktural tidak menunjukkan kompetensi seorang pejabat dalam jabatan. Terdapat suatu fenomena di Kabupaten Aceh Besar setekah adanya otonomi daerah, Pimpinan Daerah selaku pejabat politik cenderung melakukan kebijakan pengangkatan pejabat “import”. Kebijakan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor politik didalamnya. yang mana didalamnya ada unsur kepentingan baik pribadi maupun kelompok. Selain dipengaruhi faktor politik, kebijakan ini juga dipengaruh oleh nilainilai organisasi, nilai-pribadi dan nilai-nilai kebijakan. Yang mana didalamnya terungkap jika seorang PNS akan menduduki suatu jabatan syarat kompetensi bukan pertimbangan utama bila tidak didasari oleh faktor-faktor kesepahaman antara PNS dan pengambil keputusan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Kabuapetan Aceh Besar khususnya dalam proses pengangkatan Pejabat struktural dapat dipengaruhi oleh Penelitian pola hubungan yang terjadi antara pejabat politik dengan pejabat karir yang tidak sejajar. Sehingga intervensi pejabat politik terhadap proses pengambilan keputusan sangat kuat. Ketidak sejajaran ini juga memunculkan ketidakberanian dari pejabat karir membantah atas keputusan pejabat politik tentang proses pengambilan keputusan pengangkatan pejabat struktural walaupun adanya penyimpangan.

This research has objective to understand civil servant recruitment process at structural position in Aceh Besar regency administration after the 2008 Organization Qanun. Civil servant appointment system consists of position analysis, recruitment process and selection process to get the right people in the right place. In addition, it was also to understand phenomena occurring in Aceh Besar administration in case of import official. Existing association pattern between political official and career official is a focus in Aceh Besar administration bureaucracy and strategy for appointment of structural official in Aceh Besar administration bureaucracy. This research was carried out in Aceh Besar administration with informants consisting of regent, deputy regent, chief and members of Baperjakat Team and other staffs, active and non active echelon II and III officials and succession team for regent and deputy regent in 2007-2012 period. Data was collected with in-depth interview and document analysis. Results indicated that structural official appointment was not carried out according to human resource management principle, position analysis process was not carried out, and selection and recruitment was not done according to organization needs, so the appointment did not reveal competency of an official. There was a phenomenon in Aceh Besar regency after local autonomy. Local leader as political official tended to appoint import official. The policy was influenced by political factors with individual and group interest. The policy was also affected by organization value, personal value and policy values. The factors indicated that for civil servant that will place a position, competence is not main consideration if there was no understanding between the civil servant and decision maker. Deviation occurring in Aceh Besar regency in appointment of structural official can be influenced by unbalanced association pattern existing between political official and career official, so intervention from political official in decision making process was very strong. The unbalance also discourage career official to disagree political official decision on structural official appointment although there was deviation.

Kata Kunci : Faktor politik,Nilai organisasi,Nilai pribadi,Nilai kebijakan, Political factors, organizational value, personal value, value policy