Dampak sosial dan ekonomi penebangan hutan secara ilegal (Illegal logging) :: Studi kasus sektor kehutanan di KPH Blora

EINDRA, Bagus Purwo Jati Nur, Dr. Budiono Sri Handoko, MA

2008 | Tesis | S2 IESP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) dampak sosial yang ditimbulkan oleh praktik illegal logging, (2) kerusakan hutan yang terjadi akibat illegal logging, dan (3) tingkat kerugian yang dialami pemerintah daerah atas penebangan hutan secara ilegal di Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif (mixed method approach). Subjek penelitian adalah KPH Blora, Kepala Dinas Kehutanan, dan masyarakat sekitar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian memperlihatkan praktik illegal logging menimbulkan dampak sosial dalam masyarakat yakni kehilangan pekerjaan akibat penjarahan hutan, konflik sosial baik antarmasyarakat maupun antara masyarakat dengan Perhutani selaku pengelola hutan, munculnya sikap bermalas-malasan bagi masyarakat, tingkat ekonomi yang rendah sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Praktik illegal logging berdampak buruk terhadap lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan rusaknya ekosistem hutan, terjadinya bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor Kondisi hutan di kawasan KPH Blora mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan. Tingkat kerusakan hutan mencapai 52% dari luas hutan di kawasan ini. Kerusakan hutan ini mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan dan punahnya satwa yang terdapat di dalam hutan. Ekosistem yang rusak ditunjukkan dengan hilangnya biodiversitas. Kerusakan hutan menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga satwa yang berlindung di dalamnya tidak lagi memperoleh suaka yang aman dan nyaman. Praktik illegal logging berdampak buruk terhadap ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan menerapkan sistem pembagian hasil pengelolaan kayu jati, dapat diketahui bahwa kerugian yang dialami Pemda Kabupaten Blora tergolong besar baik karena penebangan kayu tidak terlaporkan maupun penghindaran pembayaran pajak (royalti). Kerugian Pemda akibat penebangan kayu tidak terlaporkan pada tahun 2003 mencapai Rp23.630.503.088,721,-; tahun 2004 mencapai Rp13.739.131.696,792,-; dan tahun 2005 mencapai Rp 3.603.303.918.901,-. Sementara kerugian akibat penghindaran pembayaran pajak (royalti) pada tahun 2003 mencapai Rp17.254.224.617,227,-; tahun 2004 mencapai Rp5.888.396.678,831,-; dan pada tahun 2005 mencapai Rp2.005.593.087,936,-. Kerugian yang dialami oleh Pemda Kabupaten Blora tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pendapatan dari pengelolaan kayu jati sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan Pemda Kabupaten Blora harus mengeluarkan anggaran untuk meningkatkan pengamanan kawasan hutan melalui pembentukan tim koordinasi illegal logging yang beranggotakan dari Dinas Kehutanan, Perhutani, dan Kepolisian

The aim of this research is to analyze: (1) social impact of illegal logging, (2) deforestation caused by illegal logging, and (3) regional government loss degree caused by illegal logging in Blora. This research employed mixed method approach. The subjects of this research are KPH Blora, the head of Forest Department, and the society. Data gathering are done through interview, observation and documentation. This research employed qualitative and quantitative analysis technique for data analysis process. The result of this research shows that illegal logging caused social impact that is losing job because of forest plunder, social conflict among society itself or among society and forest department as forest organizer, indolent behaviour from society, low economy degree that causes low prosperous of society. Illegal logging make bad impact in our environment that shows in forest ecosystem damage, flood, dried, slide of soil. The condition of the forest in KPH Blora is worried. The damage level is 52% from forest vast. This damage causes unbalance forest ecosystem and animal are extinct. The damage of ecosystem are shows by the disappear biodiversity. Deforestation causes global warming so that the animal cannot stay at the forest. Illegal logging makes bad impact to Blora regional government. By implementing profit sharing system of jati wood, we can see that Blora regional government loss is quite big because deforest and tax royalty are not reported. In 2003, the loss of Blora regional government that causes by deforests is Rp. 23,630,503,088.721. In 2004 is Rp. 13,739,131,696.792 and in 2005 is Rp. 3,603,303,918,901. Meanwhile the loss that causes by tax payment avoiding in 2003 is Rp. 17,254,224,617,227. In 2004 is Rp. 5,888,396,678,831 and in 2005 is Rp. 2,005,593,087,936. The loss of Blora regional government causes the target income of jati wood is not capable so the income cannot be used for society. Even Blora regional government has to spend their money to increase the security in forest. They establish illegal logging coordination team that consists of forest department, perhutani and police.

Kata Kunci : Illegal logging,Hutan,kehutanan,Ekonomi,Sosial,Lingkungan,Kayu,Blora,llegal logging,forest,economy,social,environment,wood