Keberadaan klausula eksonerasi pada risalah lelang eksekusi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pembeli lelang

AMINAH, Titik, Dwi Haryati, S.H., M.H

2008 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui lebih jauh kriteria klausula eksonerasi dalam Risalah Lelang Eksekusi, dan untuk mengkaji kedudukan klausula eksonerasi dalam Risalah Lelang Eksekusi ditinjau dari asas dan prinsip perlindungan konsumen serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan jika salah satu pihak dirugikan dengan adanya klausula eksonerasi dalam Risalah lelang Eksekusi. Adapun penelitian mengenai keberadaan klausula eksonerasi di dalam Risalah Lelang Eksekusi dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Lelang merupakan penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitiannya menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dibidang hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan maupun putusan pengadilan dan untuk melengkapi data skunder maka dilakukan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa adanya klausula eksonerasi dalam Risalah Lelang Eksekusi dapat dilihat dari bentuk akta yang dibuat sepihak oleh pihak pejabat lelang,yang mana bisa dilihat dari format dokumen yang klausulnya dipersiapkan secara sepihak oleh pejabat lelang, sementara pihak yang lain tidak memiliki kekuatan untuk menolaknya, dan jika ditinjau dari asas dan prinsip perlindungan konsumen maka klausula eksonerasi merupakan suatu pelanggaran, namun KUHP mengizinkan hal itu melalui Pasal 1506 dan Pasal 1512, dan jika ditelaah melalui UUPK maka Pasal 18 ayat (1) tidak dapat dikenakan untuk Risalah Lelang Eksekusi karena pihak penjualnya bukan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut. Cara penyelesaian perkara mengenai keberadaan klausula eksonerasi diselesaikan secara musyawarah karena posisi pemenang lelang yang lemah. bukan melalui pengadilan yang membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang sangat panjang.

The purposes of this research is to understand in further the exoneration clause criteria in the Execution Auction Proceedings, to evaluate the exoneration clause function in the Execution Auction Proceedings reviewed from the principles of protecting consumers, and to know how a dispute is settled if one of the parties is harmed due to exoneration clause existence in the Execution Auction Proceedings. The research on exoneration clause existence in Execution Auction Proceedings in relation to legal protection for auction buyer is a normative research referring to legal norms in the rules of laws or court injunctions and to complete library research to be conducted field research. Based on the results of research, it is found that exoneration clause in Execution Auction Proceedings can be seen from the document form drawn up unilaterally by the auction official, in which it can be seen from the forms which the clauses are prepared unilaterally by the auction official while the other party has no power to reject them, and if being reviewed from the principles of consumers protection, exoneration clause is a breach, but KUHP allowed it by using Article 1506 and article 1512. If we analyze it by using UUPK, Article 18 paragraph 1 cannot be used for any Execution Auction Proceedings since the seller is not the business practitioner as regulated in the article. The method of settling a case with respect to the existence of exoneration clause tending to use a deliberation to achieve a consensus is because the auction winner position is weak, not because the fact that a settlement through the court requires high cost and takes time.

Kata Kunci : Klausula eksonerasi,Risalah lelang,Perlindungan hukum,Exoneration Clause, Auction Proceedings, Legal Protection