Evaluasi Pelaksanaan Sistem Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan

MAHRITA, Prof. dr. laksono Trisnantoro, MSc, PhD

2008 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar belakang. Pelaksanaan surveilans penyakit menular di Propinsi Kalimantan Selatan masih belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan antara lain: kurangnya pemahaman petugas terhadap manfaat data yang dikumpulkan, data tidak dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, dukungan dana yang kurang, kurangnya supervisi, hambatan transportasi dan geografis. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem surveilans yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas, Kepala Bidang P2P, Kepala Seksi P2, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan petugas surveilans Dinas Kesehatan serta 14 orang petugas pengelola surveilans puskesmas. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Tabalong. Instrumen penelitian yang dipakai adalah kuesioner, check list dan panduan wawancara. Data yang didapat dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian. Pada evaluasi input, petugas surveilans yang ada belum sesuai dengan yang disyaratkan pada SK Menkes RI No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003. Belum ada petugas fungsional surveilans epidemiologi dan semuanya merupakan petugas rangkap. Dana yang dialokasikan untuk kegiatan surveilans sangat minim, sarana dan prasarana masih terbatas. Pada evaluasi proses, kegiatan surveilans dilakukan secara terpisah di masing-masing bidang.Sebagian besar pengumpulan data masih dilakukan secara pasif. Belum ada partisipasi aktif dari balai pengobatan swasta dan dokter praktek dalam memberikan laporan. Pengolahan data sudah dilakukan dan telah disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan spot map, tetapi belum dilaksanakan ruin per minggu atau per bulan. Analisis dan interpretasi data juga sudah dilakukan tetapi masih 1 tahun sekali dalam bentuk laporan tahunan. Kelengkapan laporan sudah baik yaitu 83,3% untuk laporan bulanan, 88,5% untuk laporan mingguan, sudah melewati standar yang ditetapkan 80%. Dalam hal ketepatan laporan, masih di bawah indikator yang ditetapkan. Kelengkapan laporan bulanan hanya 66,7 % sedangkan ketepatan laporan mingguan baru 48%. Pada evaluasi output, diseminasi informasi baru dalam bentuk laporan tahunan. Informasi belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai bahan pengambilan keputusan. Umpan balik belum dilakukan secara tertulis. Kesimpulan. Ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan belum banyak mendukung pelaksanaan sistem surveilans. Proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data, diseminasi informasi dan umpan balik masih jauh dari standar yang ditetapkan.

Background: The implementation of infectious disease surveillance at the Province of Kalimantan Selatan has not been running well. There are some constraints, such as data are not utilized in the decision making, financial support is limited, lack of supervision and transportation as well as geographical obstacles. Objective: The study aimed to evaluate the implementation of surveillance system carried out by Tabalong District Health Office. Method: This was a descriptive study which used qualitative and quantitative approaches. Subject of the study were head of health office, head of disease control and eradication division, head of disease eradication section, head of family health and nutrition section, head of environmental health section, health office surveillance staff and 14 surveillance staff at health centers. Location of the study was District of Tabalong. Research instruments consisted of questionnaire, check list and interview guide. Data obtained were analyzed descriptively. Result: In the input evaluation the availability of surveillance staff was not relevant with the decree of the Ministry of Health No. 1116/Menkes/SK/VIII/2003. There was no functional staff of epidemiological surveillance and staff had dual duties. The fund allocated was minimum and supporting facilities were limited. In the process evaluation, surveillance activities were carried out separately in each division. Data had been processed and presented in tables, graphs and spot maps but it was not done periodically, either weekly or monthly. Data analysis and interpretation had been made but was limited once a year in the form of annual report. Report completeness was relatively good; i.e. 83.3% for monthly report and 88.5% for weekly report. Monthly report timeliness was only 66.7% whereas weekly report timeliness was only 48%. In the output evaluation, dissemination of information was still in the form of annual report. Information had not been well utilized for decision making. Feedback had not been made in written format.(formally). Conclusion: The availability of human resources, facilities and fund had not supported the implementation of surveillance system. The process of data collection, processing, analysis and interpretation, dissemination of information and feedback were still far beyond the standard specified. The information produced had not provided supporting power for the prevention and control of outbreaks at the District of Tabalong.

Kata Kunci : Evaluasi,Sistem Surveilans Kesehatan,Penyakit Menular, evaluation, health surveillance system, infectious disease