Peran perempuan dalam resolusi konflik :: Studi tentang konflik di maluku

LAMPONG, Sri Ratna Dewi, Dr. Partini

2008 | Tesis | S2 Sosiologi

Konflik yang terjadi di Maluku sejak 19 Januari 1999 dan mulai berakhir sejak Juni tahun 2005 telah membawa masyarakat pada sebuah proses perdamaian walaupun dalam tahapan sebuah resolusi konflik masih berada pada tahap awal menuju peace building. Masyarakat yang tadinya terusir mulai berdatangan untuk kembali mengais rejeki di negeri ‘seribu pulau ini’. Proses peneyelesaian konflik ini tidak lepas dari peran perempuan yang merupakan pelaku dan juga penerima dampak konflik terparah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran perempuan dalam proses penyelesaian konflik di Kota Ambon dan Maluku serta kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan kebijakan yang berperspektif gender. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam (in depth interview), focus group discussion (FGD) serta studi kepustakaan terhadap peran perempuan dalam mengusahakan perdamaian di Kota Ambon Maluku. Informan yang diambil adalah aktifis perempuan dari berbagai LSM di kota Ambon, independen, birokrat, anggota DPRD Provinsi Maluku dan para janda konflik. Peran aktifis perempuan dalam mengupayakan perdamaian sampai pada proses peace building dilakukan melalui kegiatan sosial, ekonomi dan budaya. Kegiatan yang dilakukan aktifis perempuan dengan cara mengumpulkan korban konflik untuk menyampaikan apa saja yang dirasakan, dilanjutkan dengan diskusi dan penguatan untuk kembali hidup secara damai. Selain itu, dilakukan workshop tentang sosialisasi UU KDRT, isu gender, trauma healing terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan di segala bidang kehidupan juga pemberdayaan bagi anak – anak dan masyarakat Maluku korban konflik dengan menyertai dengan melibatkan kedua komunitas yang pernah bertikai. Selain itu, aktifis perempuan juga melakukan control terhadap pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan konflik yang melihat kepentingan semua pihak secara adil dengan melibatkan perempuan secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang sudah dihasilkan antara lain: (1) kebijakan tentang penyediaan sarana untuk penanganan perempuan dan anak yang disahkan pada awal 2007, (2) diterbitkannya SKPD yang berorientasi pada hak adat masyarakat Maluku dan (3) ketetapan tentang keterlibatan perempuan dalam badan saniri negeri

Conflict in Ambon and Maluku since Januari 19, 1999 until June 2005 to bring already from the people in reconciliation process although the part of conflict resolution still in peace building. The people formerly avicted beginning arrived for scraped livelihood in “a Thousand Island”. The conflict resolution didn’t take from the woman’s role by the actrist and the most serious impact of conflict receiver. Goals of this research for knowing as far as woman’s role in conflict resolution process in Ambon city and Maluku with the woman activity for influence make the policy in gender perspective from the government. Method of this research is qualitative descriptive from; in depth interview, Focus Group Discussion (FGD) and study of library about woman’s role in strive peace in Ambon city and Maluku. The informan to take the woman activists in various LSM in Ambon, independentist, birocratist, legislative and conflict widow. The role of women activists in conflict resolution until peace building process realize in social, economic and culture activities from pass through with the victims gather for giving expression to their feeling, discussion and reinforcing for peace living return. In addition to socialization for UU KDRT workshop, gender issue, trauma healing for woman on the whole area and making efficient for the victims in Ambon both of community for the differ ever the woman activists do the execute for government control in make the conflict resolution policy by all people interest in proporsional equitable with the woman involved for decision making process. Policy results in meanwhile: equipping means for woman and children handling, publication SKPD in tradition of Maluku people right oriented and decision about women involve in “Saniri Negeri”

Kata Kunci : Peran perempuan,Kebijakan perspektif gender,Aktivis perempuan,Peace building, peace building, woman’s role and the policy in gender perspective