Dampak peningkatan status daerah terhadap peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak :: Studi kasus pada Puskesmas di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

HAKIM, Rahman, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004 muncul fenomena keinginan masyarakat di berbagai wilayah untuk membentuk suatu daerah otonom baru, baik daerah provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan dibentuknya daerah otonom baru, diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom da lam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah secara lebih baik. Untuk peningkatan pelayanan publik di DKI Jakarta pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia. Fokus yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta adalah peningkatan status Kecamatan Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta pengelolaan Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri atas 110 pulau. Peningkatan status Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dalam rangka memahami berbagai fenomena yang dihasilkan dari berbagai informasi mengenai kualitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Khususnya dalam melaksanakan pelayanan publik bidang kesehatan ibu dan anak, dan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sekaligus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan puskesmas dan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibidang kesehatan ibu dan anak, serta untuk menganalisis dampak peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (Balita) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu setelah ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan hasil analisis dari peningkatan status daerah menunjukkan kualitas program kesehatan keluarga berencana meningkat, pelayanan pengobatan dan perawatan meningkat. Pertumbuhan Balita (POSYANDU) meningkat dan pelayanan gizi meningkat tetapi pada komponen lain, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, Pelayanan Imunisasi, Pelayanan Obstetrik dan neonatal Emergency, penyuluhan perilaku kesehatan dan pelayanan serta penyediaan obat kesehatan masih tetap kua litasnya sama. Seperti sebelum ditingkatkannya status daerah tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan dan keengganan ibu-ibu berobat kalau tidak sakit yang berada di pemukiman yang jauh dan tidak terdapat Puskesmas. Sedangkan pada pelayanan pembiayaan untuk keluarga miskin dan masyarakat rentan masih tidak merata dan pelayanannya belum memuaskan, disebabkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak lebih diutamakan ke program-program yang lain, seperti Posyandu, keluarga berencana dan penyuluhan/sosialisasi kesehatan bagi ibu dan anak.

The revision of The Act (UU) No. 22 Year 1999 into UU No. 32 Year 2004 marked the emergence of People eagerness in various areas to establish a new autonomic region, either in Province or in Regency and Town. The establishment of new autonomic region is projected in the ability to employ bigger opportunity to manage its own region, especially in managing the sources of Regional Innate Income, natural resources, and Central Government’s subsidy to the autonomic region in improving the prosperity and service to the local people. In improving public service in Special Capital Region of Jakarta (DKI Jakarta), government legitimized UU No. 34 Year 1999 on Provincial Governance of DKI Jakarta as the Republic of Indonesia’s Capital City. The government of DKI Jakarta focuses on status development of Kepulauan Seribu District as Kepulauan Seribu Administrative Regency which consists of 110 islands. Status development of Kepulauan Seribu Administrative Regency is based on Government Regulation (PP) No. 55 Year 2001 on the Establishment of Kepulauan Seribu Administrative Regency, which is authorized by the publish of The Governor of DKI Jakarta Decree No. 3 Year 2004 on the Principle of Establishment, Growth, Dissolution, and Consolidation for Local Region or Administrative Regency, District and Sub-district in DKI Jakarta Province. The research aims at describing and identifying various phenomena resulted from any information deals with the quality of Local Government's work performance of Kepulauan Seribu Administrative Regenc y, especially in the implementation of public service for mother and children health. The research analyzes the implementation of health service for mother and children in Kepulauan Seribu Administrative Regency, the factors affecting service improvement of Public Health Center and Health Services of Kepulauan Seribu Administrative Regency for mother and children health as well as its effects after status development of Kepulauan seribu. The analysis from the regional status development shows that health quality of Family Planning Program is increased as well as medical and treatment service. Infants growth, Integrated Health Service (Posyandu), and Nutrition Service are increased. However there is no quality progress recorded on health service for mother and children, immunization service, Obstetric and Neonatal Emergency Service, medical behavior education, and medical service. These are caused by the lack of human resources, the lack of medical service facility, and the unwillingness of mothers in remote areas to check their health due to the unavailability of Public Health Center. The distribution of health financial support for poor family and susceptible people is still unevenly spread, whereas the service is far from satisfactory. This is due to the fact that government takes priority on other programs of health service for mother and children, such as Posyandu, Family Planning Program and health education for mother and children.

Kata Kunci : Otonomi Daerah,Pembangunan Kesehatan Masyarakat,Kinerja Puskesmas, Regional Status Development, health for mother and children.