Tinjauan kelembagaan tenaga kerja sektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Kotawaringin Barat

SUKIRMAN, Dra. Agnes Sunartiningsih, MS

2007 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Pemerintah telah menetapkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pembagunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pelaku pembangunan sektor pertanian adalah para petani yang pada umumnya tinggal di pedesaan. Mereka ini perlu mendapatkan perhatian, baik dari segi kesejahteraan maupun kemampuan didalam mengembangkan usahanya. Keadaan para petani di Indonesia pada umumnya masih tertinggal bila dibandingkan dengan para petani di negara maju. Meskipun pemerintah sudah berusaha memotivasi para petani untuk mengembangkan usahanya, tetapi kenyataan masih belum dapat meningkatkan kesejahteraannya dan tetap para petani sebagai kelompok masyarakat marginal di tengah-tengah globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang kompetitip. Salah satu kesulitan untuk mengembangkan sektor pertanian adalah masalah kelembagaan yang belum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan Kelembagaan sektor pertanian yang bertanggung jawab terhadap upaya untuk mendorong peningkatan usaha sektor pertanian belum didukung oleh komitmen bersama secara sinergis antara pemerintah dan masyarakat. Konsep pendekatan pertanian dengan pendekatan sektoral memberikan bias pada fungsi kelembagaan formalisme dan tumpang tindih (W. Riggs). Demikian pula konsep pembangunan yang mengejar pertumbuhan ekonomi telah menggeser sistem pertanian keluarga (tradisional) menjadi pertanian yang kapitalistik ( Revolusi Hijau). Pada akhirnya memasuki liberalisasi ekonomi dan pasar bebas dimana sektor pertanian, khususnya sub sektor tenaga kerja harus berhadapan dengan kompetisi global para petani tradisional akan semakin terpinggirkan dan kehilangan aset. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi kelembagaan sektor pertanian sebagai wadah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan kesejahteraan para petani penulis mencoba melakukan penelitian pada sejumlah kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Salah satu indikator daripada peran kelembagaan sektor pertanian adalah berkurangnya angka garis kemiskinan di daerah dan terbentuknya aset investasi bagi para petani. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder serta wawancara langsung dengan responden yang terdiri dari anggota kelompok tani, KUD dan para pejabat yang terlibat didalam pembinaan kelembagaan sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kelembagaan sektor pertanian pada umumnya dan khususnya yang ada hubungannya dengan pembinaan tenaga kerja pertanian menjadi sangat penting untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di daerah. Pemerintah yang bertindak sebagai fesilitator pembangunan labih banyak intervensi terhadap kelembagaan sektor pertanian, sementara kelembagaan tradisional ada di masyarakat petani dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. Dengan demikian maka untuk dapat memantapkan peran, tugas dan fungsi kelembagaan tenaga kerja sektor pertanian dan tercapainya tingkat kesejahtaraan petani yang lebih tinggi perlu dilakukan reformasi kelembagaan di kalangan petani sendiri, dengan mengedepankan perubahan mind-set, meningkatkan profesionalisme, dan restrukturisasi.

The institutional of agricultural sector especially to support manpower sub sector becomes important when agricultural development program to increase society’s prosperity especilly for the farmer’s. Generally, the institutional of agricultural sector is formed decause there is demand of government interest related to political responsibility. Nevertheles, government intervention to the institutional of agriculture sector is not always success caused of many factors such as : first, government bureaucracy has not been integrated well to overcome agricultural sector development through existing institutional, which is formed by government and farmer’s, only act as object in that institutional (Bimas/Inmas); third, farmer’s institutional fell burdened by government involvement which is conducted by government workers. Beside that, there is a domination comes from personal or a group of people who have interest in that institutional. The manpower institutional of agricultural sector becomes more difficult to develop when agricultural system moved from traditional system to capitalistic system which is caused by government policy to reach economic growth by giving broad opportunity to agricultural investor especially plantation sub sector. Some of local government policies to strengthen the institutional on agricultural sector in order to increase farmer’s prosperity have been conducted; nevertheless that institutional has not been functioned optimally.

Kata Kunci : Kesejahteraan Petani,Kebijakan Pembinaan Tenaga Kerja,Sektor Pertanian, institutional, government intervention, domination, traditioanal system, capitalistic system, government policy, investor, plantation sub sector.