Penilaian kinerja organisasi Satkorlak PBP DKI Jakarta :: Studi kasus dalam penanggulangan bencana banjir di DKI Jakarta

LUTFI TMA, Prof.Dr. Yeremias T. Keban

2007 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Persoalan banjir di DKI Jakarta memerlukan penanggulangan terpadu melalui koordinasi lintas sektoral. Masalah organisasi, koordinasi dan kebijakan merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pengendalian dan penanggulangan dampak bencana banjir. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kinerja Satkorlak PBP dalam penanggulangan banjir; (2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja; (3) memformulasi kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Untuk menjawab tujuan penelitian digunakan beberapa konsep, yakni, analisis kebijakan publik, kinerja organisasi publik, konsep koordinasi dan konsep penanggulangan bencana. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dan diskusi dengan pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder berasal dari data laporan dari berbagai instasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil analisis yang diperoleh menunjukkan Satkorlak PBP DKI Jakarta belum mampu melaksanakan koordinasi yang efektif antara berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan banjir DKI Jakarta. Kinerja Satkorlak PBP DKI Jakarta dari indikator produktivitas terlihat Satkorlak PBP DKI Jakarta telah melaksanakan berbagai program penanganan banjir secara berkesinambungan dan kegiatan tersebut tercapai namun dari sisi kualitas terlihat belum memadai terutama pelatihan penanganan bencana yang dilakukan belum mampu meningkatkan kemampuan personil dalam penanganan bencana. Indikator responsivitas, Satkorlak PBP DKI Jakarta mampu mengidentifikasi daerah berpotensi banjir yang ditunjukkan dengan adanya peta daerah potensi banjir. Indikator responsibilitas terlihat Satkorlak PBP DKI Jakarta patuh terhadap berbagai ketentuan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan penanganan banjir dan indikator kualitas pelayanan, Satkorlak sulit melakukan pelayanan karena lemahnya koordinasi dengan berbagai instansi. Beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi dampak bencana banjir yaitu: kebijakan perencanaan tata ruang, kebijakan reboisasi dan kebijakan penggunaan teknologi pengendalian banjir dan yang tidak Sebagai saran dalam penelitian ini sebagai berikut : Faktor Penyebab Banjir lebih banyak disebabkan oleh faktor perilaku manusia dalam mengelola alam sekitar yang tidak memperhatikan daya dukung alam (carrying capacity of environment). Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dalam untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan misalnya tidak membuang sampah ke sungai, tidak membangun di bantaran sungai. Disamping itu pemerintah DKI juga tidak seharusnya memberikan izin kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan (real estate) di kawasan penyangga atau penampungan air seperti rawa-rawa di pantai. Agar koordinasi dalam Penanggulangan Bencana Banjir berjalan efektif perlu ditegaskan kewenangan Satkorlak PBP DKI Jakarta dalam menjalankan peran sebagai koordinator penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

Flood in Jakarta need integrated management by multisector’s coordination. Organization, coordination and policy problem are main problem that must be calculate into management of flood impact. This research aim: (1) to know Satkorlak PBP performance in flood management; (2) to know factors that influence Satkorlak PBP performance in flood management; (3) to formulate policy for flood management in Jakarta. To answer research aim are used same concept are public policy analyst, public organization performance, koodination and disaster management. Data are used primary data and secondary data. Primary data are collected by field research, interview and FGD with stakeholders. Secondary data are collected from reporting data from any relevan institution. The research result: Satkorlak PBP DKI Jakarta do not coordination efectively among same relevan institution in flood management. The performance of Satkorlak PBP DKI Jakarta due to productivity indicator are Satkorlak PBP DKI Jakarta has conduct same flood management programme simultantly but less from quality side specially training for disaster management are not increase staff skill in disaster management yet. Responsiveness indicator, Satkorlak PBP DKI Jakarta can identified flood potential area by mapping flood potential area. Responsibility indicator: Satkorlak PBP DKI jakarta consistent to any regulation in flood management; and service quality indicator, the service delivery quality are reach target well because of coordination problem. Same policy alternative that can be done by government in order to minimize flood impact are: regional planning policy, reboisasi policy and using technology in flood management policy and also sosialization policy to public. Same advise in this research: flood are cause of human behavior , so that human obeyness are needed and carrying capacity of environment tobe important. Jakarta city government should give lisense for real estate developer have to build water obsorber. Authority of Satkorlak PBP DKI Jakarta heve to be clear in order to conduct coordination task as coordinator in flood managemetn in DKI Jakarta.

Kata Kunci : Kinerja Organisasi Publik,Bencana Banjir