Analisis terhadap Badan Usaha Milik Desa dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat

RINALDI, Adih Ahmad, Prof.Dr.Ir. H. Hasanu Simon

2007 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dua hal yaitu pertama mempelajari struktur dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kedua untuk mengetahui hasil manfaat kegiatan pembangunan hutan oleh BUMDes tersebut berupa tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan, kemampuan pola pengelolaan hutan yang diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa saat ini dan yang akan datang serta tingkat efisiensi kegiatannya. Penelitian dilaksanakan pada BUMDes Wana Tandang Desa Gendereh Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga BUMDes masih memiliki kelemahan yaitu masih terdapat ketidak jelasan mengenai peran dan tanggung jawab dari para pihak yang terlibat, ketidaksesuaian pola pengelolaan yang diterapkan dengan kondisi yang akan dihadapi oleh masyarakat desa, fungsi monitoring dari auditor yang akuntabel dan pemberian sangsi bertahap yang tidak berjalan serta masih terdapatnya tantangan dan ancaman dari kekuatan eksternal. Kegiatan pengelolaan lahan hutan telah memberikan tambahan pendapatan pada para penggarap responden sebesar rata-rata 32,8% dari pendapatan total keluarga. Tingkat pendapatan responden diketahui rata-rata sebesar Rp. 1.389.870,-/kapita/tahun. Berdasarkan kriteria Sayogya, diketahui sebagian besar (89,1%) keluarga petani penggarap yang menjadi responden telah berada di atas garis kemiskinan. Kegiatan pembangunan ini juga memberikan kontribusi yang positif dalam hal pemerataan pendapatan, diketahui dengan adanya kegiatan tersebut telah menyebabkan tingkat ketimpangan pemerataan pendapatannya menjadi rendah (angka gini rasio sebesar 0,25). Dengan simulasi, diketahui bahwa pola pengelolaan lahan saat ini belum bisa mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat desa terhadap kayu bakar, pakan ternak dan pangan bagi kelompok keluarga buruh tani dan petani kecil. Meski demikian, untuk tingkat efisiensi ekonominya, kegiatan pembangunan hutan oleh BUMDes ini dapat dinyatakan layak secara finansial. Agar kinerja BUMDes ini dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan baik yang terkait dengan perbaikan kelembagaan maupun teknis kehutanan yang akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan yang dikelolanya.

The research aims to study both the structure and the function of villageowned corporation and the benefit outputs of forest development by the corporation in the light of the income and welfare of local society, equalitability of income distribution, capability in forest management for meeting the basic needs of local society both at present and in the future, and the economic efficiency of activity. The research was conducted in village-owned corporation, Wana Tandang, Gendereh, Buahdua, Sumedang Regency. It applies a descriptive research method with both qualitative and quantitative approaches. The result of the research indicates that the institution of the village-owned corporation still has serious weaknesses as follows: the roles and responsibility of involved parties are still uncleary defined; management pattern applied to the real condition faced by the local society is inappropriate; the monitoring function of accountable auditors and graduated sanctioning still do not work; and the challenges and threats of the external authorities are still clear. The forest management has given the additional income of 32.8% in average of total family income for waged farmers as respondents. The income rate of respondents is Rp.1,389,870/capita/year in average. Based on the Sayogya’s criteria, it can be known that most waged farmer family (80%) among respondents has still been on a poverty line. The development has really provided them with positive contribution in equalitability of income distribution, known from the fact that the activity made the inequality of income lower (the number of gini ratio 0.25). By a simulation, it can be known that at present, land management pattern can not yet anticipate the basic needs of waged farmers for firewood, feed for animals and food for waged and small farmer family groups. However, in the light of economic efficiency, the forest development by the village-owned corporation can be said as financially feasible. Now it is necessary to improve the institutional and technical aspects of forestry that will increase the productivity of land area managed in order to the performance of village-owned corporation can give better results for local society.

Kata Kunci : Pembangunan Kehutanan,Badan Usaha Milik Desa, Social Forestry, Institutional Analysis, Village-owned Corporation