Konflik sosial dan demokratisasi Indonesia :: Studi kritis dan komparatif tentang pertikaian ideologi dan kekerasan politik pada pemilu 1955 dan 1999

NURYADIN, Dr. Heru Nugroho

2007 | Tesis | S2 Sosiologi

Keragaman suku bangsa, kepercayaan,dan agama adalah realitas social politik dan budaya di Indonesia. Karenanya, dengan mengadopsi demokrasi, keragaman tersebut diakomidir dalam sebuah kelembagaan politik yang bernama pemilihan umum. Pemilu 1955 dan 1999 merupakan dua pemilu yang paling banyak persamaannya sekaligus tidak sedikit perbedaannya. Jumlah kontestan pemilu, keragaman dasar filosofi dan basis kekuatan massanya menjadi bahan yang menarik untuk diperdebatkan. Pemilu 1955 sangat sarat dengan konflik. Dengan mengunakan pendekatan “politik aliran” sekaligus teori “Trikotomi” , Clifford Geertz (1960); santri, abangan dan priayi, seraya menjelaskan eskalasi konflik politik. Partai-partai mengelompok atas tiga varian: berhaluan keagamaan/ketuhanan, sosialisme/marxisme, dan nasionalisme/kebangsaan. Pada Pemilu 1999, dengan 48 kontestan, masing-masing paham dasarnya tidak berbeda (continuum) dengan Pemilu 1955, walaupun tentu saja telah mengalami perkembangan dan kemajuan dalam segi-segi tertentu. Memakai pisau bedah teroi Deprivasi Relatif ( Ted R. Gurr, 1970), penulis melakukan analisa terhadap pertikaian ideologi dan kekerasan politik. Dengan pendekatan psikologis dijelaskan bahwa kekacauan, kekerasan dan orientasi kekuasaan menjadi hal yang sulit dipungkiri. Sementara aksi-aksi politik yang dilakukan actor-aktor dalam melakukan pertikaian dan kekerasan baik dari pusat kekuasaan atau mobilisasi sosial, coba dieksploitasi lewat teori “Aksi Politik” Charles Tilly (1978). Pada Pemilu 1999 beberapa partai coba membangkitkan nuansa romantisme politik aliran. Sementara friksi dan konflik lebih didominasi “dendam lama”. Aroma militerisme mengejawantah dalam bentuk “Satgas” partai politik. Kehadirannya dengan uniform semi militer menjadi fenomena sekaligus pemicu aksi-aksi ketegangan antar parpol. Pun demikian pada pemilu 1955, nuansa militerisme hadir dalam tubuh lascar; Laskar Hizbullah, Hizbul Wathan, Barisan Tani (BTI), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), organisasi petani Masyumi, dan lain-lain. Hadirnya pertikaian dan kekerasan menadikan momentum “pesona universalistic” menjadi sia-sia karena paham partikularistik mendominasi sehingga pemilu tidak menjadi suatu rules of the games.

Variety in race, ism, belief and religion is a social, politics, and culture in Indonesia. Therefore, by addopting democracy, the variety being accommodated in political institution, named general election. General election in 1955 and 1999 had some similarity, but also had some difference. The number of contestant, variety of their philosophical bases, and mass power manipulation are some reasons why it is important to be discussed. They argue that different ideology they employed make the difficulty to escape from disagreement. General election in 1955 was taking place so many conflicts. By using “Politik Aliran” and “Trikotomi” from Clifford Geertz: santri, abangan, and priayi, I explain the political conflicts. Political parties were devided into three philosophical bases: religion, socialism/Marxism, and nationalism. In general election 1999, with 48 contestants, philosophical bases of the parties were not different than in 1955, or as a continuum of 1955, in spite of their improvement or development in some aspects. With the theory of Ted R. Gurr (1970), named Deprivation Relative Theory, I analized ideological conflicts and political violence. This psychological approach can explain political riots, violence, and power orientation. Using “Political Action” Theory from Charles Tilly (1978), I explain the role of politician as an actor of political actions, conflicts and violence. In general election 1999 some new parties exist by manipulating political romanticism school in 1955. Frictions and conflicts dominated by “inherited hate”. Militarism that shown in existing “satgas” of contestants, triggered more conflicts and violence. Actually, in both moments, there were an opportunity to develop “universalistic charm”. Unfortunately, this chance became useless because of particularistic domination. Then, general election did not become the rules of the game. This fact indicate that we need coalition institution and coalition building as mediation for disagreement and political conflicts.

Kata Kunci : Konflik sosial, Demokratisasi, Kekerasan, Ideologi dan Pemilu, Conflict Social, Democratization, Elections, Idiology, Violence