Pertambangan Timah rakyat di Kabupaten Belitung

FAUZIAH, Zuni, Ir. Bakti Setiawan, MA.,Ph.D

2006 | Tesis | Magister Perencanaan Kota dan Daerah

Perjalanan panjang sejarah pertambangan timah di pulau Belitung dimulai sejak penambangan dilakukan oleh perusahaan zaman penjajahan Belanda hingga kondisi akhir-akhir ini dimana pertambangan timah banyak dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan tentang pertambangan timah rakyat di Kabupaten Belitung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan mengkaji kondisi dan permasalahan pertambangan timah rakyat dan pengelolaan pertambangan timah rakyat oleh pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan postpositivisme phenomenologik interpretif dengan paradigma naturalistic. Analisa data dilakukan secara induktif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap berbagai pihak atau stake holder yang terkait dengan pertambangan timah rakyat, baik masyarakat, maupun aparat pemerintah dan unsur dari badan usaha atau swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi pertambangan timah rakyat yang dilakukan masyarakat sebagian besar tidak sesuai dengan konsep ataupun batasan-batasan tentang pertambangan rakyat yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam tata kelola pertambangan timah rakyat ini terdapat dua sub sistem yang berperan besar yaitu sistem produksi dan sistem pemasaran. Dari kedua sistem tersebut, masyarakat lebih banyak terlibat dan berperan pada sistem produksi. Dalam sistem pemasaran komoditi bahan galian timah hasil dari pertambangan rakyat ini berlaku sistem pasar monopsonik, yang menyebabkan masyarakat memiliki posisi tawar yang rendah karena penentuan harga dalam jual beli ini ditentukan oleh pembeli. Pertambangan timah rakyat memang merupakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat, namun dari kedua sistem tersebut menempatkan masyarakat yang melakukan usaha pertambangan timah rakyat ini pada posisi yang sangat riskan. Sebagai produsen mereka menanggung beban resiko yang cukup besar tetapi dalam sistem pemasaran mereka merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan terendah. Dalam pengelolaan pertambangan timah rakyat ini pemerintah daerah lebih banyak melakukan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dengan mengimplementasikan kebijakan tentang pengelolaan pertambangan umum melalui perizinan, pembinaan dan pengawasan, serta penertiban. Dengan memperhatikan kondisi pertambangan timah rakyat di Kabupaten Belitung maka definisi atau konsep tentang hakekat, batasan teknis dan operasional serta tujuan yang hendak dicapai pertambangan rakyat yang dimuat dalam berbagai peraturan terkait perlu lebih dicermati lagi dan ditinjau kembali. Keadilan dan pemerataan perlu menjadi fokus perhatian dalam penyusunan kebijakan, terutama bila memang ingin mensejahterakan masyarakat melalui upaya perbaikan sistem yang berlaku sehingga terjadi keseimbangan distribusi keuntungan dan resiko dalam pertambangan timah rakyat. Pengalihan resiko merupakan hal menarik untuk diteliti sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Tin mining in Belitung Island (Billiton) has long historical passage. It has been started as tin company in Dutch colonization era operated until today when tin mining is carried out by local people. This research tries to disclose tin mining operated by the local people in Belitung Regency. The objective of this research is to describe and to examine the condition and the problems of tin mining conducted by local people and the management of tin mining conducted by government The Method used in this research is qualitative research with post-positivism phenomenological interpretive approach. Data are analyzed inductively. The research was conducted in Belitung Regency of Bangka-Belitung Islands Province employing in-depth interview to various parties or stakeholders related to people’s tin mining, including the people of Belitung, government officials and private enterprises. The research shows that most of tin mining conducted by local people do not follow the concept or operation procedures determined in the prevailing regulations. There are two important sub systems in the management order of tin mining by local people: production system and marketing system. In these two systems, local people involve and take part more in production system. In the marketing system, tin quarry produced from the people’s tin mining is monopsonic market occurred, in which the people have low bargaining position due to the price determination by the buyer. Tin minings are seen as important job opportunities for the people. Yet, both systems put the people involved in a vulnerable position. As producers, they bear burden and high risks, yet in the marketing system, they only receive lowest profit. In the management of people’s tin mining, local government mostly conducts the controlling function in space utilization by implementing the policies in general management of mining through licensing, assistance, controlling, and raid. By observing the condition of people’s tin mining in Belitung Regency, the concepts about the reality, technical and operational boundaries and the objectives wanted to achieve in people’s mining contained in various related ordinances need to be examined and reviewed. A just and equal distribution is necessary to be the focus of attentions in the formulation of policies, particularly if the government truly wants to make the lives of the people more prosperous. This could be done by efforts to improve the prevailing system so that equal profit and risk distributions in people’s tin mining are achieved. Risk displacement is also an interesting subject to examine as the extension of this research.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Pertambangan Rakyat, people’s mining, tin.