Pola hubungan DPRD dan Bupati :: Studi pola hubungan penyelenggaraan otonomi daerah (UU No.32/2004) di Kabupaten Probolinggo

MUN'IM, Taufiq, Prof.Dr. Riswandha Imawan (Alm.)

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pada sistem penyelenggaraan pemerintah otonomi di daerah, perundangan pemerintah merumuskan kembali kedudukan DPRD sebagai Unsur Pemerintah Daerah. Tujuannya mencipatakan keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antara legislatif dan eksekutif agar kontrol terhadap Kepala Daerah lebih optimal. UU 32/2004 juga mereduksi beberapa wewenang DPRD agar tidak terjadi central power pada legislatif. Kemudian memposisikan kedudukan Kepala Daerah jauh lebih beruntung dibanding posisi DPRD sebagai local government. Hal ini yang membuat Kepala Daerah lebih leluasa melakukan manuver politik ke berbagai kalangan. Seperti kasus yang terjadi di Kab. Probolinggo banyak ditemukan kasus-kasus kebijakan dari hasil konspirasi antara Legislatif dan Eksekutif. Ketika konspirasi mulai menyentuh wilayah urusan pemerintahan maka timbulah permasalahan tentang pola hubungan keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua permasalahan Pola Hubungan antara DPRD dan Bupati dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kab. Probolinggo serta merumuskan preskripsi tentang Pola Hubungan keduanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksploratif dengan menelusiri dan mengkaji permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung di lapangan, serta penggalian data yang diperoleh baik dari wawancara, publikasi media masa, diskusi LSM, fokus group, informan dan dokumentasi lainnya. Selain itu peniliti juga melakukan diskusi informal dengan pimpinan DPRD dan parpol. Serta cross chek kepada sejumlah tokoh masyarakat, elemen lain dan sejumlah aktifis untuk mensinkronkan kebenaran data yang diperoleh. Secara teoritis ada bentuk solusi dalam penelitian ini yaitu Pola Hubungan Executive Ascendancy. Dalam hasil penelitian ini ditemukan berbagai implikasi mengenai pola hubungan DPRD dan Bupati. Diantaranya, Hubungan Kolutif dan Hubungan Konfliktual. Realitas di daerah menunjukkan banyak terjadi konspirasi yang menguntungkan pihak eksekutif dalam pelaksanaan otonomi daerah, tingginya kedudukan (single majority) Bupati semakin menutup ruang akses ke publik dan mengarah pada sistem pemerintahan monolistic. Bupati tidak memberikan Bargaining Power atas wewenang DPRD yang kemudian mengakibatkan lemahnya fungsi kontrol. Adanya intervensi Bupati yang berlebihan ke dalam lembaga legislatif dan birokrasi banyak menimbulkan terjadinya kasus penyalahgunaan kekuasaan pada Pejabat Politik sehingga mengakibatkan regulasi Pemerintahan Daerah tidak berjalan secara baik. Realitas pada sistem penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah formasi UU 32/2004 ini terbukti belum bisa memberikan rumusan yang jelas mengenai batasan wilayah wewenang antara DPRD dan Kepala Daerah. Akibatnya banyak terjadi penyimpangan kekuasaan (abuse of power) di kalangan pejabat politik di daerah untuk kepentingan pribadi.

In the manajement system of devolution authonomy, the government set rules back for DPRD position as element of local government. That is all to create checks and balances between Legislative and Executve to control more optimal at Regional Leader. UU 32/2004 lessen some authority of DPRD in order not to be central power at Legislatives institute. And That make position of the Regional Leader more Iucky than position of DPRD as local government. This matter making Regional Leader more be free to conduct the political maneuver to many elements. For example the case that happened in Regional of Probolinggo, that founded at many case of policy by conspiration resulting of among Legislative and Executive. When the conspiration start to touch the region of governance business, so emerge the problems of relation pattern of both. This research aim to identify all problems of Relation Pattern of between DPRD and Regent in Autonomous management in Probolinggo and formulated the preskription of about Relation Pattern of both. This research use the descriptive eksploratif method, by tracing and study the accurate of problems. While method of data collecting, by observing perception directly in field, and also collecting data by interview, mass media publication, discussion informal with NGO, focus the group, other documentation and informan. And the Others, researcher also conducted the informal discussion with the head of DPRD and parpol. And also did cross check to one of elite figure, other dissimilar element and one of activist to synchronize the truth of obtained data. Theoretically there is solution alternative form in this research of Relation Pattern namely : Executive Ascendancy. In this result of research was found by various implication a about the pattern of relationship between DPRD and Regent. The were colutif relation between the Regent and confliktual relation. and then so many conspiration had happened that benefied side the executive in autonomous system, the height domicile of Regent ( single majority) progressively close the space access to public and instruct at system monolistic government. The Regent did not give the Bargaining Power on own authority of DPRD that cause weak function control. Others, intervence the abundant Regent into legislative institute and bureaucracy instruct the existence of indication of colutif relation among political functionary and bureaucracy functionary. The Reality at management system of local government under formation of UU No.32/2004, this proven could not give yet the clear formula hit the regional definition of authority between DPRD and Regional Leader. And then the effect is the power deviation ( abuse of power) among political functionary in area for the sake of person.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Hubungan DPRD dan Bupati