Pengelolaan Taman Hutan Raya Ngurah Rai di era Otonomi Daerah :: Peran Pemerintah Propinsi Bali dalam Konservasi Lingkungan

SAPUTRA, I Dewa Gede Agung, Dr. Slamet Suprayogi, MS

2006 | Tesis | S2 Ilmu Lingkungan (Magister Pengelolaan Lingkunga

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai Propinsi Bali, yang dibentuk oleh ekosistem hutan mangrove dan berada di sepanjang pesisir Teluk Benoa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh para stakeholders dan perubahan yang terjadi pada hutan mangrove Tahura Ngurah Rai. Disamping itu juga untuk mengkaji sinkronisasi peraturan dan sinergi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai, sehingga dapat digambarkan peran Pemerintah Propinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengumpulkan data dan menganalisanya sehingga diperoleh gambaran tentang pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai, khususnya dengan melihat peran pemerintah daerah. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari dokumentasi, observasi lapangan dan wawancara secara mendalam kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai adalah rendah. Hal ini dilihat dari peran pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove Tahura Ngurah Rai dari periode yang satu ke periode yang lain, dimana peran pemerintah daerah tergolong tinggi pada awal tahun 90-an, ketika penetapan status kawasan. Peran pemerintah daerah juga rendah dalam mengantisipasi perkembangan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai di era otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena tidak terjadi sinkronisasi aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai, yang ditandai dengan tidak adanya aturan hukum lanjutan dan program kerja pengelolaan yang jelas. Disamping itu juga disebabkan oleh kurangnya sinergi kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan Tahura Ngurah Rai.

This research was conducted in ‘Ngurah Rai’ National Park region of Bali Province, which have been formed by the mangrove forest ecosystem and reside as long as coastal area in Benoa Bay. This research aim to investigate the environmental management form which have been conducted by the stakeholders and the change that happened at the mangrove forest in ‘Ngurah Rai’ National Park. Beside it, this research aim to investigate the synchronization of regulation and the institute sinergy in the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park, so that can be described the role of Bali Province Government. The method of this research is descriptive and qualitative analysis where a researcher collects and analyzes data so that the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park can be described, especially by seenly the role of local government. The analysis has done in which data has been taken from documentation, observation, and by indepth interview with competence people in the management. The result of this research show that the role of local government in the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park is low. This matter is visible from the role of local government on the mangrove forest management of ‘Ngurah Rai’ National Park from one period to another period, where the role of local government pertained high in the 1990 year early, when stipulating of area status. The role of local government also lower in anticipating policy growth in order to the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park during the local government autonomy. This matter caused by not synchronize of the regulation in the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park, marked without follow up with making of the new law regularity and the clear management workplan. Beside it, caused by the lack of the institute sinergy in the environmental management of ‘Ngurah Rai’ National Park.

Kata Kunci : Konservasi Lingkungan,Taman Hutan Raya,Otonomi Daerah, National Park, the role of government, management, mangrove forest, regulation synchronization, institute sinergy