Fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan lingkungan hidup :: Studi kasus DPRD Kota Jayapura

PURWITO, Edy, Prof.Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan lingkungan hidup. DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan memerlukan pendekatan dan suatu strategi yang tepat dalam memanfaatkan secara optimal keberadaan UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; PP No.105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; SK DPRD No. 01/DPRDKOTA/ PRP/2004 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kota Jayapura. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Alat pengumpul data primer melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi, sedangkan alat pengumpul data sekunder melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah data dianalisis diperoleh hasil, bahwa DPRD Kota Jayapura melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sembilan Perda, empat Keputusan Walikota, APBD, dan empat kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Faktor- faktor penghambat fungsi pengawasan DPRD disebabkan, pertama, faktor internal, seperti terbatasnya SDM, iklim politik yang kurang kondusif, kurang adanya komunikasi dengan masyarakat, birokrasi tata kerja yang tidak efektif dan tidak efisien; kedua, faktor eksternal, disebabkan oleh karena kurang adanya dukungan pengawasan dari masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan DPRD untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu: pertama, untuk meningkatkan kualitas SDM DPRD melakukan studi banding ke Makasar, Manado, dan Jakarta; kedua, mengupayakan terciptanya iklim politik yang kondusif; ketiga, intensitas komunikasi dengan masyarakat lebih ditingkatkan.

The research aims to study the implementation of the DPRD function of monitoring over bioenvironment management. In implementing its monitoring function, DPRD requires suitable approach and appropriate strategy in order to optimally utilize the Act No. 22/2003 on Formation and Position of MPR, DPR, DPD and DPRD; Act No. 32/2004 on Regio nal Government; Government Regulation No. 108/2000 on the Procedure of Regional Government Head’s Accountability; Government Regulation No. 105/2001 on Management and Accountability of Regional Finance; Government Regulation No. 79/2005 on the Guide for Re gional Government Monitoring and Assistance; The DPRD Decree No. 01/DPRD Kota/PRP/2004 on the Rule of DPRD of Jayapura City. The research is a descriptive analytical research. It obtains primary data from field research through interview and observation, and secondary data from library research by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis results show that the DPRD of Jayapura city has performed its function of monitoring over 9 regional regulations, 4 municipal decrees, APBD, and 4 regional government policies in carrying out the regional development program. The factors impeding this function are: first, internal factors such as lack of human resources, less conducive political climate, lack of communication with the society, ineffective and inefficient bureaucracy; second, external factors resulting from lack of public monitoring support. The efforts by DPRD to overcome these obstacles include: first, comparative study to Makassar, Manado, and Jakarta in order to improve Human Resources; second, improvement of conducive political climate; third, improvement of intensity of communication with the society.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,DPRD,Fungsi Pengawasan,Bioenvironment management, DPRD monitoring, Impeding Factors, Efforts to overcome problems