Potensi retribusi tera di Provinsi Riau

SASMITA, Risna, Sri Handaru Yuliati, MBA

2006 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Berdasarkan Undang-undang N0.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih otonom, mandiri dan bertanggungjawab. Sejalan dengan itu pemerintah daerah memerlukan pendanaan yang cenderung terus meningkat setiap tahunnya untuk melaksanakan tugasnya. Beberapa sumber yang menjadi andalan penerimaan dari sumber yang ada berada di daerah sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Tera dan tera ulang adalah kegiatan pengujian alat ukur metrologi legal yang dilakukan oleh penera (tenaga berhak) guna menetapkan apakah alat ukur tersebut telah sesuai dengan ketentuan teknis di mana pengesahan dilakukan dengan membubuhkan cap/tanda tera yang berlaku dan/atau menerbitkan keterangan hasil pengujian. Kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor metrologi, di tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah setempat atau di tempat alat ukur tersebut digunakan. Pembayaran atas jasa metrologi inilah yang disebut retribusi tera. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau dengan tujuan adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi penerimaan retribusi tera yang sebenarnya dan upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi tera. Alat analisis yang digunakan adalah analisis potensi dan analisis SWOT, dimana metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian dibatasi hanya meneliti penerimaan retribusi tera yang tempat pelaksanaannya di kantor untuk jenis timbangan saja. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa potensi penerimaan retribusi tera pelaksanaan di kantor untuk jenis timbangan saja pada tahun 2005 adalah sebesar Rp.50.350.000, realisasinya adalah Rp.33.269.000. Potensi penerimaan retribusi timbangan yang belum ditera adalah Rp.17.081.000, artinya masih ada 37,28 % potensi yang belum tergali. Berdasarkan hasil analisis SWOT diketahui bahwa pengelolaan retribusi tera kurang optimal, artinya bahwa Balai Metrologi Provinsi Riau mempunyai peluang yang besar, di sisi lain mengalami kendala/kelemahan internal. Upaya atau strategi yang harus dilakukan adalah menambah objek retribusi Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), menambah jumlah pegawai yang berpendidikan penera, meningkatkan kegiatan pengawasan dan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya metrologi, meningkatkan mutu pelayanan, dan melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan retribusi tera

The Law no.32/2004 on Local Government and Law No.33/2004 on Financial Balance of Central Government and Local Government, give authority to local government to manage its own administration more autonomously and responsibly. In addition, local governments need financing that more and more increase to do their tasks. A main source of fund is regional original revenue that consist of local tax, local retribution, separated result of local wealth, and other regional original revenue. Verification and reverification are activities of legal testing metrology measure done by inspector of weight and measure (authoritative employee) to determine whether the measures have met technical specification. Legalization is done by giving valid seal and/or issuing certificate of verification result. The activities may be carried out in metrology office, in a place determined by local government, or in places where weight and measures are used. Charge of metrology service is called verification user charge. This research was done in Riau Province with objective to identify and analyze potential of actual revenue from verification user-charge and efforts to improve revenue from verification user-charge. Analytical tools used are potential analysis and SWOT analysis. Methods to collect data were literary study and field study. Data consist of secondary and primary data related to problem in this research. The research was limited to study only revenue from user-charge of verification carried out in metrology office for weights. From the result of analysis, it can be concluded that potential of revenue from user charge of verification of weights carried out in metrology office in 2005 was Rp 50,350,000. Its realization was Rp 33,269,000. Potential of revenue from unverified weight is Rp17,081,000 that means there is 37.28% unexploited potential. Based on result of SWOT analysis, management of user-charge of verification is less optimal. Metrology agency of Riau Province has great opportunity, but in other side face internal obstacle/weakness. Strategy the agency should do are add object of user charge from packed goods, add employee having educational background of weight and measure inspection, improve control activity and information dissemination to community about importance of metrology, improve service quality, and make internal monitoring over management of verification user-charge.

Kata Kunci : potensi, retribusi, tera, potential, user charge, verification