Kesenjangan pembangunan di Provinsi Bali :: Suatu tinjauan tentang kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam era otonomi daerah

HERMAWAN, Agus Gede Hendrayana, Dr. Samsubar Saleh, MA

2005 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama hampir 40 tahun, ternyata masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak dapat terpecahkan hingga kini. Salah satu permasalahan krusial yang dihadapi oleh bangsa ini adalah masalah kesenjangan dari pembangunan itu sendiri. Masalah ini menjadi demikian penting karena disamping menyangkut kesejahteraan masyarakat, permasalahan kesenjangan juga telah memicu terjadinya konflik regional yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia tidak hanya menyangkut kesenjangan antar Wilayah Barat dan Timur Indonesia atau kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Luar Jawa maupun kesenjangan antar provinsi di Indonesia, akan tetapi dalam suatu provinsi pun fenomena kesenjangan sangat jelas terlihat. Bertitik tolak dari fenomena diatas, maka penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian tentang kesenjangan pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali terutama pada saat diberlakukannya Otonomi Daerah (UU No.22 Th 1999) yaitu pada Tahun 2000 - 2004. Hal ini disebabkan karena otonomi yang diberikan pemerintah pusat, merupakan jawaban atas ketidak puasan masyarakat dalam merasakan hasil pembangunan atau dapat dikatakan Otonomi Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempersempit kesenjangan pembangunan. Untuk itu, dalam tulisan ini diajukan rumusan masalah (1) Berapa besar tingkat kesenjangan pembangunan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Bali selama Tahun 2000 - 2004? (2) Faktor – faktor apa saja yang telah menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Bali? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis melakukan pengolahan data – data sekunder dengan menggunakan metode kuantitatif serta dilengkapi dengan beberapa hasil wawancara dengan pejabat terkait untuk menyempurnakan hasil pengolahan data sekunder tersebut. Dari hasil pengolahan data sekunder maupun dari hasil wawancara didapatkan bahwa tingkat kesenjangan pembangunan di Provinsi Bali (ekonomi dan sosial) masih tergolong tinggi selama era Otonomi Daerah, namun demikian angka kesenjangan ini masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan era sebelum dilaksanakannya otonomi daerah. Atau dapat dikatakan bahwa Otonomi Daerah telah berhasil mempersempit tingkat kesenjangan yang terjadi di Provinsi Bali. Sementara itu, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ini adalah kebijakan Pemerintah Provinsi, penyebaran modal/investasi, serta pertumbuhan sektor pariwisata. Untuk itu, rekomendasi yang diajukan penulis adalah pemerintah Provinsi harus lebih memfokuskan pembangunan daerah – daerah diluar Badung, Gianyar dan Kota Denpasar karena ketiga daerah diatas, sudah tergolong maju dan hampir dapat dipastikan setiap tahun memiliki PAD yang cukup besar untuk dapat melakukan pembangunannya sendiri. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbesar bantuan ke 6 daerah lainnya, mengarahkan pasar untuk melakukan investasi ke daerah – daerah tersebut serta memberi prioritas terhadap hasil produksi daerah bersangkutan. Disamping itu, pembangunan ke – enam daerah lainnya harus difokuskan pada sektor – sektor yang benar – benar potensial di daerah tersebut dan bukannya meniru kabupaten Badung, Gianyar maupun Kota Denpasar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Karena perhatian yang berlebihan kepada sektor pariwisata tanpa melihat potensi yang dimiliki justru akan membawa kesengsaraan dan bukannya kemajuan.

On the periods of forty years, the implementation of development programs in Indonesia still remain various types of problems which could not be solved fully by government. Disparity is taking into account as one of the most crucial problems. It relates to many types of principal aspects of people life condition, for example community welfare. It potentially emerge regional conflicts and threatening the national integrity . Disparity is not only problems describing the unbalance between eastern and western part of Indonesia, Java and other islands out of Java, among the provinces, but also, it relates to the condition inside of provinces themselves. This research examines the disparity of development currently happening in Bali, particularly after the implementation of the new regulation of autonomy (UU No. 22 / 1999) starting from year 2000. The enactment and the implementation of UU No. 22 / 1999 is a solution offered by government to answer people complaints regarding with the distribution development gains, on the other word, it is being used by government as a means to narrow the disparity among the regions. This research sets two subjects up as problem statements, (1) What is the disparity level of development among the regencies in Bali? (2) What factors are taken into account as the causes of disparity among the regencies? This study was done by doing interview on authorities and representative institution to gather primary data and by collecting secondary data from engage institutions. As the result, firstly ,the research found that the level of disparity of development in Bali (socially and economically) was high but it is lower compared to the former era. It can be said that the new regulation has already succeeded to narrow the level of disparity among the regencies in Bali Province. Secondly, factors that caused the disparity of development were province government policies, distribution of capital/investment, the growth of tourism. Based on the findings of the research, some recommendations will be given. The areas outside of Badung, Gianyar, and Denpasar should be targeted as the main focus of development programs. Why? Because these three areas were categorized more developed compared to the others and had relatively big significant number of Regional Income to support their own development programs. The number of development funding and programs should support the areas out of Badung, Gianyar and Denpasar, by stimulating the growth number of investment and by giving the priority to the products and resources, for instances. Moreover, the development programs in these areas should generate their original potential commodities and resources in which only can be found in each of these areas. It is very important instead of imitating the development programs on other three big areas, They can not compete with Badung, Gianyar and Denpasar which focused on Tourism.. If doing so, they will “miss” their welfare.

Kata Kunci : Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah,Bali, Inter-Regional Development Gaps