Pemerintahan bergaya wirausaha (Entrepreneurial Government) dalam persepsi pejabat birokrasi di Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen

AYORBABA, Oktovianus, Prof.Dr. Agus Dwiyanto

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik di era sebelum maupun sesudah reformasi, Pemda Kabupaten Yapen Waropen dinilai belum responsif dan tidak peka terhadap tuntutan perubahan, aspirasi, dan dinamika yang terjadi di masyarakatnya. Untuk menyikapi hal ini pemda harus merubah cara pandang, perilaku, dan menemukan cara mengelola sektor publik secara modern seperti konsep “Reinventing Government” oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) yang telah menawarkan bentuk dan cara pengelolaan sektor publik dengan mengadopsi prinsip, semangat dan spirit pemerintahan bergaya wirausaha. Oleh karena itu penerapan akan konsep ini membutuhkan arah yang jelas dan political will yang kuat dari pemerintah dan dukungan masyarakat secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa persepsi pejabat birokrasi Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen dalam menerima dan memahami ide Pemerintahan Bergaya Wirausaha, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjelaskan pemahaman dan sikap pejabat birokrasi dalam menerima konsep tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif-kualitatif” dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sebagai sumber data adalah pejabat struktural birokrasi Pemerintah Kabupaten Yapen Waropen, yang dapat dipilih serta dipastikan mengetahui dan mempunyai keterikatan jabatan yang berhubungan dengan pembuatan produk kebijakan daerah. Hasil analisis dan interpretasi menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan pejabat birokrasi Kabupaten Yapen Waropen terhadap konsep pemerintahan bergaya wirausaha secara umum dapat dikatakan masih rendah. Ini tergambar dari banyaknya pejabat yang tidak mengerti dengan ide-ide yang ada di dalam entrepreneurial government seperti customer oriented, citizen charter, anggaran berbasis kinerja, sistem insentif, sunset law, kompetisi antar providers, pola kemitraan dengan swasta dan adanya profit oriented bagi pemerintah. Hal ini disebabkan karena tidak ada upaya untuk memperkenalkan konsep ini, kurangnya kompetensi, dan adanya budaya birokrasi paternalistik yang tidak kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya konsep ini ke dalam birokrasi pemda. Agar pemda Kabupaten Yapen Waropen terus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabatnya melalui program pengiriman pegawai tugas belajar untuk mengikuti pendidikan formal seperti program S2 MAP-UGM dan pendidikan non formal lainnya seperti simposium, dan workshop bertaraf nasional. Kemudian secara berkesinambungan terus mensosialisasikan ide pemerintahan bergaya wirausaha melalui kegiatan workshop atau kursus dan pelatihan untuk memperkenalkan penerapan konsep tersebut ke dalam sektor publik dalam penyelenggaraan pemerintahan secara modern. Selanjutnya harus menggantikan budaya paternalistik dengan budaya yang menghargai akan inisiatif, inovasi baru, kreatifitas, dan etos kerja dengan mengubah nilai, simbol dan sistem insentif yang ada dalam birokrasi Pemda Kabupaten Yapen Waropen. Semua hal tersebut membutuhkan dukungan semangat dan mentalitas pejabat birokrasi yang baik, serta adanya perubahan pola pikir baru ditubuh birokrasi pemerintah itu sendiri, sehingga dapat membawa suatu perubahan yang berarti dalam penyelengaraan pelayanan publik.

In implementation of public service both at previous or post reformation period, Local Government the Regency of Yapen Waropen is appraised did not responsive and sensitive to the change, aspiration and dynamics requirements that take place at the community. To respond this matter Local Government have to change a point of view, behavior and find the way to manage of public sector in modern such as “Reinventing Government” concept by David Osborne and Ted Gaebler (1992), which have offer the form and way to manage a public sector with adopting the principle, enthusiasm and spirit of an entrepreneurial government. Therefore, application of this concept need to the distinct direction and strong political will from the government and community support entirely. This research is aimed to describe and analyze the perception of bureaucracy official of regency government of Yapen Waropen on accepting and understanding an entrepreneurial government idea as well as recognizing and understanding the factors that explains a comprehension and attitude of bureaucracy official in accepting the concept. The method used in this research is “descriptive-qualitative” with data collecting technique through in-depth interview, observation, and documentation. As data source is the bureaucracy structural official the regency government of Yapen Waropen, which can be chosen and certain recognize and have position commitment that related to making product of local policy. The analysis and interpretation result show that comprehension and knowledge of bureaucracy official the regency of Yapen Waropen to an entrepreneurial government idea is lower in general. It is reflected from the amount of officials that did not understand with ideas available in entrepreneurial government such as customer oriented, citizen charter, performance based budget, incentive system, sunset law, competition between providers, partnership pattern with private and the existence of profit oriented to the government. It is caused that there is no initiative to introduce this concept, the lack of competition, and the existence of paternalistic bureaucracy culture which is not conducive to the growth and development of this concept at bureaucracy of local government. In order that Local Government the Regency of Yapen Waropen is more increasing the knowledge and comprehension of their official through employee delivery program for study assignment to follow formal education such as S2 MAPPROGRM and another non formal education such as symposium, and national level workshop. Then to socialize an entrepreneurial government idea continuously by workshop, course and training activities to introduce an application of the concept into public sector at organizing the government modernly. Furthermore have to replace the paternalistic culture with the culture appraising an initiative, new innovation, creativity, and work ethos by altering the value, symbol and incentive system available in Local Government bureaucracy the Regency of Yapen Waropen. All these requires the support of enthusiasm and mentality of good bureaucracy official, and the existence of change of new thought pattern at the government body itself, so that can lead to the significant meaning at organizing public service.

Kata Kunci : Entrepreneurial Government,Pemerintahan Gaya Wirausaha, Government Entrepreneurial Style