Resistensi terhadap pembentukan Majelis Rakyat Papua di Kabupaten Jayapura

ATMADJA, Jonathan Bambang Dasa, Prof.Dr. Warsito Utomo

2006 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. MRP mempunyai kedudukan yang cukup strategis karena memiliki kewenangan-kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Melalui MRP, masyarakat asli Papua memperoleh peluang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah. Namun, dalam implementasinya justru menimbulkan resistensi dari masyarakat asli Papua. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Untuk itu, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembentukan MRP dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dan mengapa terjadi resistensi dari masyarakat asli Papua terhadap pembentukan MRP. Dalam tinjauan teoritis, apabila sebuah kebijakan mengabaikan keragaman suku, adat-istiadat dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat, cenderung akan menimbulkan resitensi bahkan konflik sosial dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh kemudian dikelompokkan, dianalisa dan dibandingkan dengan dukungan teori yang ada. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi resistensi masyarakat asli Papua khususnya yang berada di wilayah Distrik Sentani dan Distrik Ebungfau Kabupaten Jayapura. Resistensi ini diukur dari beberapa indikator yaitu : pembentukan panitia penyelenggara, sosialisasi kebijakan, seleksi dan pemilihan anggota MRP. Selanjutnya faktor-faktor yang menjelaskan munculnya resistensi adalah : dukungan regulasi, respon terhadap pembentukan MRP, respon terhadap anggota MRP, pemahaman terhadap kebijakan, dukungan sumber daya, komposisi anggota dan representasi kultural, dan kualitas pendidikan. Saran yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sosialisasi kebijakan harus dilakukan terus menerus, implementasi kebijakan harus melibatkan partisipasi masyarakat, MRP dibentuk di tiap kabupaten dan kota, komposisi jumlah anggota MRP wakil adat harus lebih besar.

Formation of Majelis Rakyat Papua (MRP) is based on Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001. MRP plays important role since it owns certain authorities in order to protect Papua indigenous people’s right, based on the appreciation to the custom and culture, woman empowerment and consolidation of religious harmony. MRP enables Papua indigenous people to participate in the process of local development. In fact, the implementation of MRP brings resistance from Papua indigenous people. This research is aimed at analyzing that problem. Therefore, purpose of this research is to find the implementation process of MRP formation policy and why there is resistance from the Papua indigenous people. According to the theoretical perspective, a policy which avoids ethnic diversity, customs, and local values in the society tend to bring about resistance even conflict among the member of society as policy target group. Method of this research is qualitative research method. Technique of collecting data is interview, observation and documentation. The data that have taken is categorized, analyzed and compared by the academic theory. Conclusion of the research is that there is resistance from Papua indigenous people’s, especially in Sentani and Ebungfau District in Jayapura Regency. The resistance measured from certain indicators, they are: formation of election committee, policy socialization, selection and election of MRP members. Furthermore, factors that explain the resistance are: regulation support, response to the MRP formation, policy comprehension, resources support, member composition and cultural representation, and education level. Suggestions that are summed from the research are: socialization should be done continuously, policy implementation should involves Papua indigenous people’s, MRP formation should be done at the level of municipality and regency, MRP member from custom representatives should be greater in amount.

Kata Kunci : Majelis Rakyat Papua