Pelayanan kesehatan keluarga miskin Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM Bidang Kesehatan di RSUD Wonosari

HASTUTI, Windri, Prof.Dr. Mudiyono

2006 | Tesis | S2 Sosiologi (Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial)

Pelayanan kesehatan keluarga miskin pemegang Kartu Sehat oleh Rumah Sakit Daerah dalam pelaksanaan program kompensasi pengurangan subsidi BBM masih sangat terbatas sehingga keluarga miskin tetap harus mengeluarkan banyak uang bila mereka sakit apalagi sakit berat. Hal tersebut terjadi karena adanya batasan layanan, plafon dana, kepemilikan Kartu Sehat yang tidak tepat sasaran, prosedur yang memberatkan, pelayanan aparat yang tidak nyaman dan keterbatasan pengetahuan keluarga miskin. Pelaksanaan pendanaan pelayanan kesehatan PKPS-BBM oleh RSUD untuk bisa optimal membutuhkan transparansi, responsivitas dan peran stakeholder. Penelitian ini merupakan studi evaluasi tentang pelaksanaan pendanaan keluarga miskin PKPS-BBM bidang kesehatan di RSUD Wonosari dengan metode kualitatif. Persyaratan layanan kesehatan GAKIN oleh RSUD dengan Kartu Sehat dan rujukan dari Puskesmas belum bisa sepenuhnya tepat sasaran dan memberatkan pasien disebabkan ketidaktepatan dan keterbatasan sasaran dan minimnya pemahaman prosedur layanan oleh GAKIN akibat lemahnya sistem informasi dan sosialisasi. Transparansi sebagai syarat utama kepuasan layanan dari pendanaan PKPS-BBM terhambat adanya sistem layanan yang mekanistik-birokratis, informasi yang tidak mampu diakses oleh GAKIN yang rata-rata berpendidikan rendah dan adanya batasan layanan menyebabkan ketakutan GAKIN serta RSUD terhadap kemungkinan biaya layanan tidak terbayarkan, memunculkan hubungan yang tidak seimbang yaitu dominannya penguasaan informasi oleh RSUD, di sisi lain terjadi ketidakberdayaan pasien GAKIN. Responsivitas menuntut adanya sikap tidak diskriminatif dan daya tanggap terhadap tuntutan pelayanan yang baik. Hambatan yang muncul adalah tuntutan syarat layanan GAKIN komplit seperti Petunjuk Teknis tetapi tidak terpenuhi, layanan yang tidak menambah insentif aparat, beban anggaran terbatas, tuntutan Rumah Sakit untuk hidup harus profit/komersial, unit pengaduan yang pasif dan tidak dikenal masyarakat, batasan-batasan pelayanan terhadap GAKIN, serta kenaikan harga obat yang luar biasa. Peran stakeholder dalam pelaksanaan PKPS-BBM memperlihatkan kecenderungan, peran pemerintah pusat yang membatasi dana dan untuk memenuhi cakupan layanan pemerintah daerah keberatan karena dana terbatas. Pola kerja RSUD sebagai bagian pemerintah daerah menyebabkan peran kurang efisien karena ketidaktepatan tim, koordinasi, dan cenderung bersifat administratif. Keterlibatan GAKIN yang pasif dimana mereka banyak yang melengkapi persyaratan ketika sakit/meminta layanan. LSM belum optimal ditandai tidak adanya aduan dan kritikan layanan. Hal ini menyebabkan GAKIN pada posisi sub ordinasi birokrasi layanan GAKIN. Pendanaan keluarga miskin PKPS-BBM bidang kesehatan di RSUD dengan berbagai kelemahannya tetap diperlukan GAKIN, peningkatan layanan bisa optimal dengan tanpa plafon dan dialihkan klaimnya lewat PT. Askes, penyederhanaan prosedur disertai dengan penyempurnaan sistem informasi dan sosialisasi yang mantap maka derajat kesehatan GAKIN dapat meningkat.

Health service for poor families mainly for the health card holders at Regional Hospital (RSUD) in the implementation of subsidized reduction compensation program of refined fuel oil (PKPS-BBM) was very limited therefore the poor families still had to pay lots of money whenever they suffered from sickness. It was because of service limitation, fund availability, wrong target ownership of health card, worse procedures, unfriendly service from the agencies and poor understanding of the poor families. It needed transparency, responsitivity and role from the stakeholders in order to be optimum in the implementation of PKPS-BBM health service fund by the Regional Hospital. This research was an evaluation study about the implementation of PKPS-BBM poor families fund in health sector at Wonosari Regional Hospital with qualitative method. The health service requirements for the poor with the health card and reference from local government clinic (Puskesmas) has not yet been on target and it has worsen the patients due to the wrong and limited target and poor service procedure understanding by the poor because of poor information and socialization system. Transparency as a main requirement of service satisfactory from PKPS-BBM funding was restricted with mechanistic-bureaucratic service system, inaccessible information by both of the poor families and the Regional Hospital towards the posibility of unpaid service expense, emerged imbalance relationship that was the domination of information control by RSUD and the powerless families. Responsitivity demanded indiscriminate behavior, and perceptive sense torwards better demand service. The appearing obstacle was the complete service requirements demand for the poor such as technical instruction (Juknis) which cannot be fulfilled, the unadded-incentive service for the agency, the limited budget burden, the hospital’s demand of profit-oriented for better living, unfamiliar and passive complaint unit, service restrictions towards the poor, also the high rising cost of medicine. The role of stakeholders showed the tendency of central government’s role to restric the fund and object to fulfill the service coverage of regional government due to fund limitation. Hospital’s working system as a part of regional government caused inefficient role due to wrong team, coordination which were too administrative. The passive involvement of poor families especially they would only complete the requirements whenever they needed due to sickness. The LSM wasn’t yet optimum marked by many complaints and service critics. It caused the poor in the position of service bureaucracy subordinate. PKPS-BBM poor families fund in health sector at RSUD with its weaknesses was still permanently needed, the service improvement could be optimum without restrictions and moved its claim through PT. Askes, procedure simplification with the completion of information system and stable socialization threfore the health standard for the poor could raise.

Kata Kunci : Program Kompensasi BBM,Layanan Kesehatan,Keluarga Miskin, Health service for GAKIN, PKPS-BBM, RSUD