Proses terbentuknya pemerintahan Irak pasca invasi

ULINATIYA, Yussi, Dra. Siti Muti'ah S., MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik (Hubungan Internasional)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terbentuknya Irak pasca invasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh dari berbagai buku atau literatur, dokumen, jurnal, internet, artikel kliping maupun informasi yang diperoleh dari media cetak lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil penelitian diketahui proses terbentuknya pemerintahan Irak pasca invasi diawali dengan dibentuknya pemerintahan pendudukan/Coalition Provisional Authority (CPA) yang merupakan sebuah badan yang bertugas menjalankan administrasi sipil Irak. Selanjutnya dalam rangka mengembalikan kedaulatan kepada pemerintah Irak, maka CPA membentuk IGC (Interim Governing Council) atau DPI (Dewan Pemerintahan Irak) yang ditujukan untuk mengisi kekosongan pemerintahan Irak sejak tumbangnya rezim Saddam Hussein pada 9 April 2003. Pada tanggal 30 Juni 2004 terjadi penyerahan kedaulatan dari penguasa pendudukan kepada pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara ini bertugas mempersiapkan pemilu. Pemilu Irak dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2005 yang bertujuan memilih anggota Parlemen, Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. Pemilu diikuti oleh kelompok Syiah yang disuarakan oleh Aliansi Irak Bersatu yang merupakan gabungan dari partai-partai beraliran Syiah, kelompok Sunni, suku Kurdi, kubu Iyad Allawi dan 9 partai kecil yang mewakili berbagai kelompok agama yang ada di Irak. Hasil Pemilu adalah Parlemen memilih Jalal Talabani sebagai Presiden Irak serta dua wakil presiden masing-masing Adel Abdul Mahdi dari kelompok Syiah dan Ghazi al-Yawar dari kelompok Sunni. Presiden dan wakil presiden kemudian memilih perdana menteri. Ibrahim al-Jaafari, tokoh Syiah, terpilih menjadi Perdana Menteri Irak. Selanjutnya Perdana Menteri terpilih, menyusun kabinet baru yang akan menjalankan tugas pemerintahan.

The aim of this research is to understand the process of Iraqi government building after US Invasion. Data collection method is documentation, such as collecting data from secondary data based on literature, journal, internet, article, and so on, which relevan to this study. From the research is known that the process of Iraqi government building begin from founding CPA (Coalition Provisional Authority) which is concern on civil administration in Iraqi. After that, CPA found (Interim Governing Council) which has task to fill up the zero government since US invasion on April 9, 2003. On June 30, 2004 there is government transfer from US government to Iraqi provisional government. The provisional government has task to prepare general election. Iraqi general election is done on January 30, 2005 which is select Presiden, Vice President, Prime Minister, an Vice Prime Minister. The general election is follow by United Iraqi that consists of Syiah alliance, Sunni Group, Etnic Kurdi, Iyad Allawi Group, and 9 of small parties from religions in Iraqi. The result of general election is Jalal Talabani as President, Adel Abdul Mahdi from Syiah Group and Ghazi al-Yawar from Sunni Group as Vices President, and also Ibrahim al-Jaafari from Syiah Group as Prime Minister. After that Prime Minister arrange cabinet which is take care of governmental tasks.

Kata Kunci : Politik Luar Negeri,Irak,Pasca Invasi, Process, Iraqi Government, After Invasion